Filipina Wajibkan Pegawai Vaksin COVID-19 Sebelum Kerja di Kantor

Pemerintah Filipina mewajibkan warganya yang ingin bekerja di kantor untuk vaksin COVID-19 lebih dulu.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 13 Nov 2021, 07:01 WIB
Diterbitkan 13 Nov 2021, 07:01 WIB
Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Menolak Vaksin COVID
Seorang wanita memegang tangan suaminya saat bersiap menerima suntikan vaksin COVID-19 Sinovac di pusat vaksinasi drive-thru di Manila, Selasa (22/6/2021). Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan orang-orang yang menolak untuk divaksinasi virus corona. (AP Photo/Aaron Favila)

Liputan6.com, Manila - Orang-orang yang datang untuk bekerja di kantor-kantor di Filipina harus divaksinasi COVID-19 atau sering dites, kata kantor presiden pada Jumat (12/11), saat negara itu memerangi salah satu wabah terburuk di Asia.

Lebih dari seperempat dari 110 juta penduduk Filipina telah divaksinasi penuh terhadap COVID-19. Pemerintah mengatakan ada cukup stok yang tersedia dan telah mendesak orang untuk divaksin. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (12/11/2021). 

Juru Bicara Kepresidenan Harry Roque mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aturan baru untuk karyawan di kantor akan berlaku mulai 1 Desember.

Roque mengatakan karyawan yang belum menerima vaksin meskipun vaksin tersedia di daerah mereka akan diminta untuk menjalani tes dengan biaya sendiri.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pekerja Wajib Divaksin

Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Menolak Vaksin COVID
Istri tukang becak menerima suntikan vaksin COVID-19 Sinovac di pusat vaksinasi drive-thru di Manila, Selasa (22/6/2021). Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan orang-orang yang menolak untuk divaksinasi virus corona. (AP Photo/Aaron Favila)

Para karyawan dari perusahaan layanan transportasi umum akan diminta untuk divaksin penuh sebagai syarat untuk melanjutkan operasi mereka, katanya.

Perusahaan publik dan swasta dapat menolak masuk dan menolak layanan kepada individu yang tidak divaksinasi atau baru menerima satu dosis vaksin, kecuali dalam kasus darurat, tambahnya.

Lambatnya vaksinasi memperumit upaya pemerintah untuk sepenuhnya membuka kembali ekonomi dan mengembalikan pertumbuhan. Orang-orang di beberapa provinsi yang berjauhan ragu-ragu untuk menerima vaksin, kata para pejabat.

"Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin ke tangan sebanyak mungkin orang Filipina sesegera mungkin," kata Carlito Galvez, yang menangani pengadaan vaksin pemerintah, di sebuah forum vaksin.

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya