PBB Gagalkan Junta Militer Myanmar Ambil Alih Kursi Perwakilannya di UN

Liputan6.com, New York - Komite utama PBB kembali memblokir posisi junta militer Myanmar untuk mengambil kursi negara tersebut di PBB, kata dua diplomat PBB.

Komite kredensial Majelis Umum bertemu Senin kemarin dan menunda permintaan junta, kata para diplomat, yang berbicara dengan syarat anonim sebelum pengumuman resmi kemungkinan akhir pekan ini.

Keputusan itu berarti Kyaw Moe Tun, yang merupakan duta besar Myanmar di PBB ketika militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, akan tetap menjabat.

Desember lalu, penguasa militer Myanmar juga gagal menggantikan Tun, yang tetap menjadi pendukung pemerintah sebelumnya dan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional, yang menentang junta, dikutip dari laman AP, Jumat (16/12/2022).

Chris Gunness, direktur Proyek Akuntabilitas Myanmar yang berbasis di London, menyambut baik langkah komite kredensial, dengan mengatakan bahwa langkah itu memiliki "makna diplomatik dan simbolis yang besar, pada saat para pemimpin kudeta ilegal berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional."

"Jenderal Min Aung Hlaing menyebabkan kekerasan dan kerusuhan di Myanmar dalam skala besar sejak ," kata Gunness dalam sebuah pernyataan.

Damian Lilly, seorang pejabat Proyek Akuntabilitas, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa Tun diberikan semua hak dan hak istimewa PBB dan bahwa Pemerintah Persatuan Nasional.

“Saat ini, ada ketidakkonsistenan yang mencolok,” katanya, dengan Tun duduk di Majelis Umum beranggotakan 193 orang sementara kursi Myanmar di Dewan Hak Asasi Manusia PBB kosong.

Lilly mengatakan, tindakan komite kredensial “harus membuka jalan untuk menyelesaikan anomali ini yang merampas kesempatan 55 juta orang di Myanmar untuk diwakili di PBB.”

Suu Kyi, yang ditangkap saat militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilihnya, telah dijatuhi hukuman 26 tahun penjara dan menghadapi dakwaan tambahan.

Kelompok hak asasi dan pendukung Suu Kyi mengatakan tuduhan terhadapnya bermotivasi politik dan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegahnya kembali ke politik.

Junta Myanmar menjatuhkan setidaknya tujuh vonis mati lagi minggu ini, sehingga total terpidana mati menjadi 139, menurut PBB.

Seorang juru bicara junta tidak menanggapi panggilan dari luar Myanmar yang meminta konfirmasi tentang hukuman mati terbaru. PBB menuduhnya menggunakan hukuman mati sebagai "alat untuk menghancurkan oposisi".

Dilansir Channel News Asia, Minggu (4/12/2022), Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer pada Februari 2021, yang mengakhiri periode singkat demokrasi di negara itu.

Setidaknya tujuh mahasiswa laki-laki dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer di balik pintu tertutup pada Rabu (30 November), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Dengan menggunakan hukuman mati sebagai alat politik untuk menghancurkan oposisi, militer menegaskan penghinaannya terhadap upaya ASEAN dan masyarakat internasional pada umumnya untuk mengakhiri kekerasan dan menciptakan kondisi untuk dialog politik untuk memimpin Myanmar keluar dari pelanggaran hak asasi manusia. krisis yang diciptakan oleh militer," kata Turk.

Laporan media lokal mengatakan bahwa mahasiswa yang berbasis di Yangon ditangkap pada bulan April dan dituduh terlibat dalam penembakan bank.

"Menjatuhkan hukuman mati pada mahasiswa adalah tindakan balas dendam oleh militer," kata serikat mahasiswa Universitas Dagon dalam sebuah pernyataan.

PBB juga sedang menyelidiki laporan bahwa empat aktivis pemuda lainnya juga dijatuhi hukuman mati pada hari Kamis.

"Militer terus mengadakan proses di pengadilan rahasia yang melanggar prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil dan bertentangan dengan jaminan inti peradilan independensi dan ketidakberpihakan," kata Turk.

Dia mengatakan bahwa sidang rahasia terkadang hanya berlangsung beberapa menit, dan mereka yang ditahan seringkali tidak memiliki akses ke pengacara atau keluarga mereka.

Puluhan pengguna media sosial Myanmar turun ke Facebook dan Twitter untuk memprotes hukuman mati di bawah tagar seperti "StopExecuteOurStudents".

Hukuman mati terbaru menyusul eksekusi Juli terhadap empat tahanan termasuk mantan anggota parlemen Phyo Zeya Thaw dan aktivis demokrasi Kyaw Min Yu - lebih dikenal sebagai "Jimmy".

Itu adalah penggunaan pertama hukuman mati oleh negara Myanmar dalam sekitar 30 tahun dan memicu kecaman di seluruh dunia.