Fadli Zon Dukung Resolusi PBB Pro-Palestina, Barat Dikecam Munafik

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fadli Zon menyambut hasil voting di PBB yang pro-Palestina. Resolusi tersebut memberikan lampu hijau agar meminta pandangan International Court of Justice (ICJ) terkait tindakan Israel di Palestina. 

Ada 87 negara yang mendukung, 26 menolak, dan 53 abstain. Sejumlah penolak berasal dari negara-negara Barat. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengapresiasi 87 negara yang mendukung resolusi teranyar Majelis Umum (MU) PBB. Namun, ia harap resolusi itu memberikan hasil.

“Resolusi terbaru PBB itu sangat positif dan kemenangan diplomasi bagi Palestina di awal tahun ini. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi yang nyata. Jangan sampai seperti resolusi-resolusi sebelumnya yang tidak berefek,” ujar Fadli Zon dalam keterangan resminya, Minggu (1/1/2023).

Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPR tersebut melihat adopsi resolusi PBB terbaru tersebut kembali menunjukkan kemunafikan negara-negara besar Barat saat berhadap-hadapan kontra Israel.

“Jelas ini untuk kesekian kali menelanjangi watak hipokrit negara-negara besar Barat dan standar ganda mereka atas pelanggaran HAM Israel yang disulut penjajahan Israel lebih dari tujuh dekade. Ini akan berbeda jika terkait Ukraina,” kata politisi Gerindra itu menyindir Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman yang termasuk 26 negara yang menentang resolusi itu.

Pada sisi lain, Fadli Zon yang juga merupakan Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds itu mengapresiasi negara-negara ASEAN, Arab, dan beberapa negara Barat seperti Irlandia yang menunjukkan posisi positif terhadap perjuangan Palestina.

Suriah, China, dan Korea Utara mendukung resolusi ini. Rusia yang sedang menginvasi Ukraina juga memberi dukungan. Negara-negara Amerika Selatan ada yang mendukung seperti Argentina dan Chile, ada juga yang netral seperti Uruguay dan Brazil. Australia menolak, sementara Selandia Baru abstain.

“ASEAN, selain Filipina dan Thailand yang abstain, negara-negara Arab yang melakukan normalisasi, Irlandia yang mendukung dan Perancis yang abstain, fenomena itu menunjukkan dukungan atas Palestina adalah suara mayoritas komunitas global termasuk Rusia dan Cina,” ungkap Fadli Zon.

Terkait resolusi itu, Fadli juga menilai bahwa suara mayoritas tersebut mengisyaratkan bahwa komunitas global sudah muak dengan berbagai pelanggaran Israel yang terus-menerus. “Resolusi ini kesempatan besar untuk menggalang dunia melawan pendudukan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel selama ini,” desak dia.

Terkait evaluasi perkembangan situasi Palestina di tahun 2022, politisi berdarah Minang itu masih sangat mencemaskannya. “Menurut laporan berbagai sumber, tahun 2022 adalah tahun terburuk terkait jumlah korban warga Palestina. Sekitar 225 orang tewas di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama 12 bulan terakhir,” ungkapnya.

Untuk tetap menjaga harapan kemerdekaan bangsa Paleetina, imbuh Fadli, DPR melalui BKSAP akan terus melanjutkan komitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina terutama di forum-forum parlemen.

“Sebagai presiden Perhimpunan Parlemen ASEAN atau AIPA, DPR akan terus menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina. Demikian pula pada sidang umum Parlemen Dunia IPU pada Maret mendatang di Bahrain, kami tengah menggalang dukungan agar masing-masing negara-negara yang pro Palestina mengajukan emergency item di Bahrain nanti terkait Palesitna,” pungkasnya.     

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Kamis (29/12) bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk memajukan perdamaian regional, termasuk dengan Palestina.

Tak hanya itu, targetnya agar dapat bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya untuk memberi selamat kepada perdana menteri atas pelantikan pemerintahan baru tersebut.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Netanyahu, yang telah menjadi teman saya selama beberapa dekade, untuk bersama-sama mengatasi banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Israel dan kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman dari Iran," kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Times of Israel, Jumat (30/12).

“Amerika Serikat akan bekerja untuk mempromosikan kawasan yang semakin terintegrasi, makmur, dan aman, dengan manfaat bagi semua rakyatnya. Sejak awal pemerintahan saya, kami telah bekerja dengan mitra untuk mempromosikan visi yang lebih penuh harapan tentang kawasan yang damai, termasuk antara Israel dan Palestina,” lanjutnya.

“Kami punya tujuan untuk melanjutkan pekerjaan penting ini dengan pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu."

“Amerika Serikat akan terus mendukung solusi dua negara dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungan hidupnya atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama kita,” tambah Biden.

Benjamin Netanyahu dilantik sebagai perdana menteri pada Kamis (29/12) setelah menjadi oposisi. Ia pun memimpin apa yang oleh para analis disebut sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara itu.

Dilansir Channel News Asia, Jumat (30/12), Netanyahu (73) yang melawan tuduhan korupsi di pengadilan, telah menjabat sebagai perdana menteri lebih lama dari siapa pun dalam sejarah Israel. Ia pernah memimpin negara itu dari 1996-1999 dan 2009-2021. 

"Ini adalah keenam kalinya saya mempresentasikan sebuah pemerintahan yang saya tuju untuk mendapatkan dukungan parlemen, dan saya bersemangat seperti yang pertama kali," kata Netanyahu kepada Knesset menjelang upacara pelantikannya.

Parlemen memilih untuk menyetujui pemerintahannya dan memilih mantan menteri Amir Ohana sebagai pembicara Knesset, orang gay pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Netanyahu, yang menjadikan dirinya sebagai penjamin keamanan negaranya, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah "untuk menggagalkan upaya Iran untuk mengembangkan persenjataan senjata nuklir" dan "memastikan superioritas militer Israel di wilayah tersebut".

Namun dia juga menyuarakan harapan untuk memperluas lingkaran perdamaian dengan negara-negara Arab menyusul perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.

Mantan menteri intelijen Israel Eli Cohen, seorang arsitek perjanjian normalisasi, ditunjuk sebagai menteri luar negeri.