Sekjen NATO: China Bukan Musuh, tapi Harus Diatasi Bersama

Liputan6.com, Tokyo - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengkritik tajam China pada Selasa (31/1/2023), tepatnya dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dia menekankan perlunya Jepang dan negara demokrasi lainnya bekerja sama dengan NATO demi mempertahankan tatanan internasional.

Stoltenberg menggambarkan China dan Rusia memimpin penolakan rezim otoriter terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Dia juga menggarisbawahi bahwa keamanan trans-Atlantik dan Indo Pasifik sangat saling berhubungan dan kemenangan Rusia di Ukraina akan mengirimkan pesan bahwa rezim otoriter dapat mencapai tujuan mereka melalui kekerasan.

"Ini berbahaya," kata Stoltenberg seperti dikutip dari AP, Rabu (1/2). "China mengamati dengan cermat dan mempelajari cara-cara yang dapat memengaruhi keputusannya pada masa depan."

"China secara substansial membangun kekuatan militernya termasuk senjata nuklir, menindas tetangganya, mengancam Taiwan, mencoba mengendalikan infrastruktur penting, dan menyebarkan informasi yang salah tentang NATO dan perang di Ukraina," ungkap Stoltenberg. "China bukan musuh kita, tetapi kita harus memahami skala tantangannya dan bekerja sama untuk mengatasinya."

Dalam kesempatan yang sama, PM Kishida menyambut minat dan keterlibatan NATO yang semakin dalam di kawasan Indo Pasifik. Dia mengumumkan bahwa Jepang akan membuka kantor perwakilan untuk NATO dan berencana untuk secara teratur menghadiri berbagai pertemuan NATO untuk mempromosikan komunikasi yang lebih erat antara Jepang dan aliansi tersebut.

PM Kishida menambahkan, dia dan Stoltenberg setuju untuk memajukan hubungan di berbagai bidang lain seperti dunia maya, luar angkasa, hingga disinformasi.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kemudian, kedua pemimpin menyuarakan keprihatinan tentang kerja sama militer Rusia yang berkembang dengan China, termasuk latihan bersama di sekitar pantai Jepang. Mereka mendesak China untuk bekerja sama secara konstruktif dengan upaya internasional untuk pengendalian senjata, pelucutan senjata dan non-proliferasi, serta menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Pemerintah Jepang sendiri telah mengeluarkan strategi keamanan nasional baru pada Desember 2022, yang menyatakan tekadnya untuk membangun militer dan mengerahkan rudal jarak jauh untuk mencegah serangan musuh. Langkah ini merupakan terobosan besar dari prinsip pasca-Perang Dunia II yang membatasi diri pada pertahanan diri.

Selain itu, Jepang juga berencana menggandakan belanja pertahanannya selama lima tahun dan berharap dapat lebih melonggarkan pembatasan ekspor senjata untuk memperkuat industri pertahanannya.

Jepang, yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat (AS), dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya memperluas hubungan militernya dengan negara Indo Pasifik, tetapi juga dengan Inggris, Eropa, dan NATO di tengah meningkatnya ancaman keamanan dari China dan Korea Utara.

Terkait perang Ukraina, Jepang dengan cepat bergabung dengan AS dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan memberikan bantuan kemanusiaan serta peralatan pertahanan non-agresif untuk Ukraina.

Jepang dinilai memiliki kekhawatiran bahwa agresi Rusia di Eropa dapat mengilhami aksi serupa oleh China.

Stoltenberg tiba di Jepang pada Senin (30/1) malam dari Korea Selatan, di mana dia meminta Seoul untuk memberikan dukungan militer langsung ke Ukraina. Sejauh ini, Seoul hanya memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan lainnya, merujuk pada kebijakan lama untuk tidak memasok senjata ke negara-negara yang berkonflik.

Sementara itu, Korea Utara mengutuk kunjungan Stoltenberg ke Korea Selatan dan Jepang, mengatakan bahwa NATO sedang mencoba untuk menempatkan "sepatu bot militernya di wilayah tersebut" dan berusaha menekan sekutu AS di Asia untuk menyediakan senjata ke Ukraina.

Korea Utara turut mengkritik peningkatan kerja sama antara NATO dan sekutu AS di Asia sebagai proses untuk menciptakan "NATO versi Asia" yang akan meningkatkan ketegangan di kawasan.