Thailand Bakal Gelar Pemilu 14 Mei 2023, Petahana PM Prayuth Vs Putri Thaksin Shinawatra

Liputan6.com, Bangkok - Raja Thailand telah membubarkan parlemen, membuka jalan bagi pemilihan umum pada awal Mei.

Menurut BBC, Rabu (22/3/2023), partai konservatif dan royalis baru Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menghadapi tantangan kuat dari Partai Pheu Thai, yang dipimpin oleh putri mantan PM Thaksin Shinawatra yang diasingkan, Paetongtarn.

Tanggal pemilihan harus ditentukan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran parlemen.

Outlet berita AFP menyebut, pemilihan umum atau pemilu Thailand akan diadakan pada 14 Mei. Pihak berwenang mengkonfirmasi Selasa 21 Maret, ketika Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha yang diperangi mencoba untuk memperpanjang hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer.

Sebuah pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Mei, dengan pemungutan suara awal dilakukan pada 7 Mei.

Pengumuman itu mengemuka sehari setelah Prayuth membubarkan parlemen -- langkah resmi untuk mengadakan pemilu.

Mantan panglima militer Prayuth, yang berkuasa dalam kudeta tahun 2014, menghadapi pertarungan keras melawan partai oposisi utama, yang digawangi oleh putri miliarder mantan PM Thaksin Shinawatra. Ia telah tertinggal dalam hasil jajak pendapat selama berbulan-bulan.

Partai Pheu Thai dari Paetongtarn Shinawatra unggul dalam jajak pendapat tetapi mungkin merasa sulit untuk mengamankan kursi perdana menteri karena konstitusi Thailand 2017 yang ditulis oleh junta mendukung kandidat yang didukung tentara.

Kampanye tidak resmi telah berlangsung selama berminggu-minggu, dengan partai-partai berfokus pada masalah ekonomi saat mereka mencari dukungan dari 52 juta pemilih Thailand.

Dalam jajak pendapat yang diterbitkan Minggu 20 Maret, hampir 50 persen dari 2.000 responden mengatakan mereka akan memilih Pheu Thai, dengan partai Persatuan Bangsa Thailand Prayuth sekitar 12 persen.

Menurut laporan BBC, Prayuth dan partainya, United Thai Nation, berharap masih ada permusuhan yang cukup terhadap Thaksin di kalangan konservatif Thailand untuk memberinya kesempatan mempertahankan posisi petahana.

Konstitusi Thailand saat ini - yang ditulis oleh militer - dapat mempersulit oposisi untuk membentuk pemerintahan baru.

Sejauh ini kampanye oleh puluhan partai sudah berjalan. Trotoar Bangkok menghilang di balik badai poster partai yang membuat segala macam janji kepada para pemilih.

Namun pada akhirnya, pemilihan ini benar-benar tentang satu hal: dapatkah Partai Pheu Thai menang dengan selisih yang cukup besar untuk memastikannya kembali berkuasa?

Hampir setiap jajak pendapat memperkirakan bahwa partai ini akan menjadi partai terbesar lagi, seperti yang terjadi di setiap pemilihan selama 22 tahun terakhir, mengandalkan kesetiaan yang kuat kepada Thaksin di utara dan timur laut.

Beberapa orang berpikir Partai Pheu Thai bahkan mungkin memenangkan mayoritas kursi di majelis rendah. Tapi itu mungkin tidak cukup, mengingat permusuhan abadi terhadap Thaksin dan sekutunya dari royalis konservatif dan militer.

Di masa lalu, putusan pengadilan atau kudeta militer telah mencegah tiga pemerintahan yang didukung Thaksin, termasuk satu yang dipimpin oleh saudara perempuannya Yingluck, untuk menyelesaikan masa jabatan mereka.

Prayuth berkuasa sejak memimpin kudeta terhadap pemerintahan Yingluck sembilan tahun lalu.

Thaksin Shinawatra telah berada di pengasingan sejak ia digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006, menghindari daftar tuntutan pidana, bahkan banyak dari letnannya sekarang dilarang berpolitik.

Namun dia masih di sana, melayang di atas pemilihan ini seperti hantu, putrinya yang berusia 36 tahun menjadi anggota keluarga Shinawatra terbaru yang memimpin partai.

Berbicara pada Jumat 17 Maret di sebuah acara untuk memperkenalkan kandidat Pheu Thai, Paetongtarn mengatakan dia yakin memenangkan pemilihan dengan telak.

Setelah kudeta terakhir, militer memutuskan untuk menyelesaikan masalah Thaksin untuk selamanya dengan menulis ulang konstitusi guna memastikan partainya tidak dapat merebut kekuasaan. Mereka menunjuk 250 senator, yang sebagian besar dianggap masih setia kepada Jenderal Prayuth dan Prawit Wongsuwan, orang-orang yang memimpin kudeta terakhir.

Dengan dukungan para senator, dan setelah banyak manuver, Pheu Thai dicopot dari pemilu terakhir tahun 2019. Kedua jenderal itu telah memimpin koalisi konservatif yang terpecah sejak saat itu.

Namun mereka sekarang masing-masing memimpin partainya sendiri, dengan risiko membagi suara konservatif.

Di bawah konstitusi rancangan militer, para senator masih dapat memberikan suara sekali lagi untuk memilih perdana menteri berikutnya. Dengan dukungan mereka, kedua jenderal tersebut masih dapat membentuk pemerintahan meskipun Pheu Thai memenangkan mayoritas.

Tetapi para senator tidak dapat memilih undang-undang atau anggaran, dan administrasi mana pun yang bergantung pada dukungan mereka tidak dapat berfungsi. Jika Pheu Thai mendapatkan lebih dari 200 dari 500 kursi yang diperebutkan, akan sulit atau bahkan tidak mungkin mengeluarkan mereka dari pemerintahan berikutnya.

Situasi Thailand ini menjadikan tidak ada yang bisa mengesampingkan langkah ekstra-parlementer melawan partai; bukan kudeta kali ini, tapi mungkin pembubaran partai lain oleh pengadilan konservatif yang andal.