AS Rayakan Keberhasilan Bantuan Penanganan COVID-19 di Indonesia Senilai Rp 972 Miliar

Indonesia merayakan keberhasilan kerja samanya bersama Amerika Serikat di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

oleh Alycia Catelyn diperbarui 02 Apr 2023, 10:00 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2023, 10:00 WIB
AS dan Indonesia mengadakan kerja sama untuk program bantuan COVID-19. (U.S. Embassy in Indonesia)
AS dan Indonesia mengadakan kerja sama untuk program bantuan COVID-19. (U.S. Embassy in Indonesia)  

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) melalui United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional AS, merayakan keberhasilan kerja sama program bantuan COVID-19 bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 31 Maret 2023 di Perpustakaan Nasional, Jakarta. 

USAID telah memberikan bantuan lebih dari 65 juta dolar AS atau sekitar 972 miliar rupiah untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Bantuan itu menjangkau lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia, yakni lebih dari 260 juta orang.

Bantuan itu juga mendukung lebih dari 840.000 petugas kesehatan di garis depan sembari memperkuat kemampuan sekitar 2.000 rumah sakit, klinik, dan laboratorium dalam memerangi pandemi.

Selain itu, sebagai donor terbesar untuk COVAX, dengan komitmen total 4 miliar dolar, USAID membantu pengiriman lebih dari 100 juta dosis vaksin ke Indonesia, termasuk 42 juta dosis yang disumbangkan dan didatangkan langsung dari AS.

"Dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Indonesia dan Amerika Serikat bekerja bersama untuk menghadapi pandemi, dan bersama-sama kita telah secara signifikan menurunkan angka kematian dan penyakit berat," kata Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Michael F. Kleine, Jumat (31/3/2023).

"Bersama-sama, kita lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan," lanjutnya.

Sejak kasus COVID-19 pertama di Indonesia muncul pada Maret 2020 hingga 2021, bantuan yang diberikan USAID difokuskan pada respons darurat kesehatan dalam perawatan pasien dan penanganan kasus, koordinasi dan rekomendasi kebijakan, serta penguatan kapasitas laboratorium.

Kemudian pada 2021 hingga 2023, dukungan USAID diperluas untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan akses serta pemberian vaksinasi COVID-19 yang aman dan efektif, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Bentuk Bantuan Lainnya

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael F. Klein dalam acara dengan Kementerian Kesehatan
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael F. Klein dalam acara dengan Kementerian Kesehatan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (31/3/2023). (U.S. Embassy in Indonesia)

Selain membantu pelaksanaan vaksinasi, USAID juga mengadakan kampanye komunikasi, pengelolaan dan penggunaan data, serta penjangkauan vaksinasi kepada kelompok rentan dan berisiko seperti kelompok lanjut usia.

"Kami mengapresiasi semua dukungan dalam memperkuat strategi surveilans, pengobatan, vaksinasi, dan protokol kesehatan. Pandemi ini memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas menghadapi COVID-19 dan mengantisipasi pandemi lainnya di masa mendatang," ucap Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono.

"Mari kita tutup kemitraan penanggulangan pandemi ini, kami percaya bahwa kemitraan kuat kita akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Hanya bersama kita bisa bangkit dan tumbuh lebih kuat," tutup Wamenkes.

Bantuan respons dari AS terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia menambahkan bantuan bilateral lebih dari 5 miliar dolar (sekitar 74 triliun rupiah) yang telah diberikan selama 20 tahun terakhir, termasuk lebih dari 1 miliar dolar untuk membantu Indonesia memperkuat sistem kesehatan.

USAID berharap dapat terus membangun hubungan yang kuat dengan Indonesia untuk mengatasi masalah kesehatan penting lainnya, termasuk tuberkulosis, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta penyakit infeksi baru.

Kerja Sama untuk Kembangkan Sistem Peringatan Dini demi Kurangi Risiko Bencana

AS dan Indonesia bermitra untuk mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana alam. (USAID)
AS dan Indonesia bermitra untuk mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana alam. (USAID)

Tidak hanya membantu penanganan COVID-19 di Indonesia, USAID juga baru-baru ini bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keduanya telah mendandatangani nota kesepahaman (MOU) agar mampu bekerja sama untuk memperkuat, mengembangkan, dan mempromosikan kegiatan kerja sama ilmiah dan teknis.

"Kami gembira dapat memperdalam kemitraan kami dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Dengan kepemimpinan BMKG, kita meningkatkan sistem peringatan dini bagi publik untuk memberikan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami yang tepat waktu, akurat, komprehensif, dan mudah dipahami," ujar Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen, sebagaimana tertulis di rilis pers yang diterima pada Kamis (30/3/2023).

Berdasarkan nota kesepahaman baru tersebut, USAID dan BMKG akan bermitra untuk meningkatkan prakiraan berbasis dampak, mendukung sistem panduan banjir bandang untuk kawasan Asia dan Pasifik, serta meningkatkan notifikasi gempa bumi dan peringatan tsunami.

"BMKG Indonesia sangat senang dapat mempererat kerja sama dengan Amerika Serikat melalui USAID, sehingga kita dapat saling belajar, terutama terkait dengan fenomena cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami yang secara signifikan memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di dua negara," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Dwikorita juga menambahkan bahwa BMKG berharap ke depannya akan menghasilkan inovasi untuk peningkatan sistem peringatan dini, di tengah tantangan kejadian bencana yang semakin bertambah dengan adanya kerja sama antara Indonesia dan AS itu. 

Baca selebihnya di sini...

BSKDN dan USAID Bahas Penyempurnaan Pengukuran ITKPD

Diskusi Tindak Lanjut Penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Tahun 2023 di Ruang Video Conference pada Jumat, 10 Februari 2023. (Istimewa)
Diskusi Tindak Lanjut Penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Tahun 2023 di Ruang Video Conference pada Jumat, 10 Februari 2023. (Istimewa)

Begitu juga dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), USAID adakan diskusi bersama dengannya untuk menyempurnakan pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo  berharap pengukuran ITKPD dapat diperluas hingga tingkat provinsi dengan melihat kondisi yang lebih real. Mengingat hasil pengukuran ITKPD pada 2020 hingga 2022 masih banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi dalam suatu daerah.

"Pengukuran sudah dilakukan setidak-tidaknya 34 provinsi, lalu akan dilakukan pengujian kembali terhadap instrumen. Hal ini untuk melihat keajegan (keteraturan) apakah validitasnya sudah terpenuhi atau belum," jelasnya saat memimpin kegiatan Diskusi Tindak Lanjut Penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Tahun 2023 di Ruang Video Conference pada Jumat, 10 Februari 2023.

Yusharto mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merespons baik penyusunan ITKPD. Hal ini, menurut Yusharto, semestinya menjadi motivasi bagi BSKDN dan Tim Kemitraan serta USAID-ERAT untuk segera menindaklanjuti penyempurnaan pengukuran ITKPD. Ia berharap kegiatan penyusunan ITKPD dapat segera dirampungkan pada 2023 ini.

"Bagaimana strateginya? ini yang akan kita lakukan, pertama saya minta segera diselenggarakan rapat bersama kementerian dan lembaga serta komponen lainnya yang terkait," ungkap Yusharto

Setelah sosialisasi terkait pengukuran ITKPD, Yusharto berharap BSKDN dapat segera menyampaikan hasil pengukuran ITKPD secara berkala kepada pemerintah daerah (Pemda).

Baca selebihnya di sini...

Infografis Kebakaran Hutan dan Bencana Kabut Asap di Indonesia
Infografis Kebakaran Hutan dan Bencana Kabut Asap di Indonesia. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya