Rencana Donald Trump Beri Cuti Berbayar untuk Staf USAID Dijegal Hakim, Mengapa?

Liputan6.com, Washington D.C - Seorang hakim telah memblokir sementara rencana Presiden Donald Trump untuk memberikan cuti berbayar kepada 2.200 karyawan US Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional AS, beberapa jam sebelum rencana itu dilaksanakan.

Hakim Carl Nichols mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan perintah penahanan sementara yang "sangat terbatas" sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh serikat pekerja, yang menentang rencana untuk memberikan cuti kepada ribuan staf mulai tengah malam pada hari Jumat (7/2).

USAID, yang merupakan badan pembangunan luar negeri utama pemerintah AS, mempekerjakan sekitar 10.000 orang, dua pertiganya bekerja di luar negeri. Tidak jelas bagaimana posisi staf yang tersisa terkait pekerjaan mereka.

Berdasarkan rencana Donald Trump, sekitar 611 karyawan akan tetap bekerja di badan tersebut. Putusan itu muncul ketika para pejabat mencopot dan menutupi tanda-tanda USAID di kantor pusat organisasi tersebut di Washington DC.

Donald Trump berpendapat bahwa USAID bukanlah penggunaan uang pembayar pajak yang berharga. Ini adalah salah satu dari banyak badan federal yang menjadi target pemerintahannya saat berupaya memangkas pengeluaran federal di AS.

Partai Republik berkampanye untuk merombak pemerintah dan membentuk badan penasihat bernama Department of Government Efficiency (Doge) - yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk - untuk memangkas anggaran.

Putusan hari Jumat (7/2) oleh Hakim Nichols muncul sebagai tanggapan atas petisi darurat oleh American Foreign Service Association dan American Federation of Government Employees - dua serikat pekerja yang mewakili karyawan badan tersebut.

Hakim Nichols, yang dicalonkan oleh Trump selama masa jabatan pertamanya, mengatakan perintah tertulis akan dikeluarkan kemudian dan akan lebih rinci.

Sementara itu, Organisasi yang menggugat mengatakan kepada BBC bahwa mereka sedang menunggu teks perintah pengadilan untuk mengetahui bagaimana semua karyawan di USAID akan terpengaruh.

Namun untuk saat ini, menurut pengacara Lauren Bateman di Public Citizen, sebuah kelompok advokasi yang mengajukan gugatan tersebut, tampaknya lebih dari 2.000 karyawan yang direkrut langsung di badan tersebut yang merupakan bagian dari serikat pekerja akan aman,

Adapun sekitar 500 staf USAID telah diberhentikan sementara oleh pemerintahan Trump.

Selama persidangan, hakim tampaknya tidak akan mengabulkan permintaan lain sebagai bagian dari gugatan tersebut, termasuk untuk memulihkan hibah dan kontrak atau membuka kembali gedung-gedung USAID.

Gugatan hukum tersebut menyatakan bahwa presiden melanggar Konstitusi AS dan hukum federal dengan berupaya membubarkan badan tersebut.

"Tidak satu pun tindakan terdakwa untuk membubarkan USAID dilakukan berdasarkan otorisasi kongres," katanya.

"Dan berdasarkan undang-undang federal, Kongres adalah satu-satunya badan yang secara sah dapat membubarkan badan tersebut."

Mewakili pemerintahan Trump, pejabat departemen kehakiman Brett Shumate mengatakan kepada hakim bahwa presiden "telah memutuskan ada korupsi dan penipuan di USAID".

Beberapa jam setelah Donald Trump menjabat pada 20 Januari lalu, ia menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan semua bantuan asing hingga dana tersebut diperiksa dan disesuaikan dengan kebijakan "America First"-nya.

Hal itu menyebabkan perintah penghentian kerja di USAID, yang menjalankan program kesehatan dan darurat di sekitar 120 negara, termasuk di wilayah termiskin di dunia.

"USAID MEMBUAT KAUM KIRI RADIKAL JADI GILA," Trump memposting di platform Truth Social miliknya.

"KORUPSI BERADA PADA TINGKAT YANG JARANG TERLIHAT SEBELUMNYA. TUTUP SAJA!"

Namun Samantha Power, yang pernah menjadi kepala USAID di bawah mantan Presiden Joe Biden, menulis dalam artikel opini New York Times: "Kita menyaksikan salah satu kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dan paling mahal dalam sejarah AS."

Sebagai informasi, AS sejauh ini merupakan penyedia bantuan kemanusiaan tunggal terbesar di seluruh dunia. Anggaran USAID berjumlah sekitar $40 miliar - sekitar 0,6% dari total pengeluaran pemerintah AS tahunan sebesar $6,75 triliun.

Kepala program PBB untuk menanggulangi HIV/AIDS mengatakan kepada BBC bahwa pemotongan dana akan berdampak buruk di seluruh dunia.

"Kematian terkait AIDS dalam 5 tahun ke depan akan meningkat sebesar 6,3 juta jika pendanaan tidak dipulihkan, kata direktur eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima.