Seluk-beluk USAID hingga Mengapa Trump dan Elon Musk Ingin Membubarkannya

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Donald Trump telah menggabungkan Badan Bantuan Internasional AS (USAID) ke dalam Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) sebagai bagian dari perombakan besar yang bertujuan mengurangi jumlah tenaga kerja dan menyelaraskan pengeluaran dengan kebijakan "America First" yang dia terapkan.

Trump telah memercayakan Elon Musk - miliarder yang merupakan CEO Tesla, pendiri Space X sekaligus pemilik platform media sosial X - memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang bertujuan merampingkan dan mengurangi birokrasi pemerintah serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk mengawasi proyek tersebut.

Pada Minggu (2/2/2025), Trump menyatakan USAID telah "dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal dan kami akan menyingkirkan mereka." Sementara itu, Musk seperti dikutip dari AP, Selasa (4/2), tanpa bukti menuduh pendanaan USAID telah digunakan untuk meluncurkan program-program mematikan dan menyebut badan itu sebagai "organisasi kriminal".

Namun, apa sebenarnya USAID dan bagaimana pendanaannya?

USAID didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dari Partai Demokrat pada puncak Perang Dingin dengan tujuan untuk lebih mengoordinasikan bantuan luar negeri, yang sudah menjadi platform utama kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet.

Saat ini, USAID mengelola sekitar 60 persen dari bantuan luar negeri AS dan mengalokasikan dana sebesar USD 43,79 miliar pada tahun fiskal 2023. Berdasarkan laporan dari Congressional Research Service (CRS) yang dirilis bulan ini, jumlah pegawai USAID mencapai 10.000 orang, sekitar dua pertiganya bekerja di luar negeri, dan membantu sekitar 130 negara. USAID didanai oleh Kongres berdasarkan permintaan dari pemerintahan.

Menurut CRS, USAID membantu "negara-negara yang strategis dan negara-negara yang sedang dalam konflik; memimpin upaya AS untuk mengurangi kemiskinan, penyakit, dan kebutuhan kemanusiaan; serta mendukung kepentingan komersial AS dengan mendukung pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan membangun kapasitas negara-negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia."

Negara-negara penerima bantuan terbesar USAID pada tahun 2023 adalah Ukraina, Ethiopia, Yordania, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Yaman, Afghanistan, Nigeria, Sudan Selatan, dan Suriah. Demikian seperti dilansir CNA.

Berapa banyak dana yang dikeluarkan AS untuk bantuan luar negeri dan bagaimana perbandingannya?

Pada tahun fiskal 2023, AS mengeluarkan total USD 72 miliar untuk bantuan di seluruh dunia, yang mencakup sekitar 42 persen dari seluruh bantuan kemanusiaan yang dipantau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2024. Dana ini digunakan untuk berbagai bidang, mulai dari kesehatan perempuan di zona konflik hingga akses air bersih, pengobatan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga kerja anti-korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan dari Brookings Institution pada September lalu, pengeluaran bantuan AS sekitar 0,33 persen dari PDB. Angka ini memuncak pada 3 persen dari PDB pada tahun 1950-an dengan program Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, angkanya berkisar antara 1 persen hingga sedikit kurang dari 0,5 persen.

Meskipun AS memberikan jumlah bantuan resmi yang lebih besar dibandingkan negara lain, data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa kontribusi AS dalam bentuk persentase terhadap pendapatan nasionalnya berada di urutan bawah di antara negara-negara kaya pada tahun 2020. Pada 2023, Norwegia berada di posisi teratas dengan 1,09 persen dari pendapatan nasional bruto, sementara AS hanya menyumbang 0,24 persen, sejajar dengan Slovenia, Republik Ceko, dan Spanyol.

Menurut Brookings, pemerintahan dan anggota legislatif dari Partai Demokrat secara historis lebih mendukung bantuan luar negeri dibandingkan dengan Partai Republik. Namun, setiap presiden pasca Perang Dunia II, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, umumnya mendukung bantuan luar negeri, kecuali Trump.

Laporan tersebut mencatat bahwa proposal pemerintahan Trump pada periode pertama untuk memotong anggaran urusan luar negeri AS hingga sepertiga ditolak. Upaya untuk menunda pembahasan legislatif mengenai bantuan luar negeri tambahan untuk tahun 2024 juga tidak berhasil. Bahkan dalam pemungutan suara bipartisan pada bulan Juni, 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik menolak amandemen yang mengusulkan penghapusan bantuan luar negeri dari anggaran fiskal 2025.

Di bawah pemerintahan Joe Biden, USAID dipimpin oleh diplomat keturunan Irlandia-AS, Samantha Power, seorang idealis yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar untuk PBB di era Barack Obama. Prioritas utama USAID pada Kerangka Kebijakan Maret 2023 mencakup krisis iklim, penanggulangan gelombang otoritarianisme, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peluang yang setara.

Dalam wawancara bulan ini, Power menyoroti peran USAID dalam memproyeksikan kekuatan lunak (soft power) AS.

"Kontribusi terbaik dari USAID terlihat dari meningkatnya propaganda yang didorong oleh China dan Rusia, yang mencoba mencemarkan nama USAID dan pekerjaan kami di seluruh dunia," ujar Power.

Melalui sebuah perintah eksekutif pada 20 Januari yang mengumumkan penangguhan 90 hari untuk sebagian besar bantuan luar negeri, Trump menyatakan bahwa "industri dan birokrasi bantuan luar negeri AS tidak sejalan dengan kepentingan AS dan dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai AS."

"Mereka justru berkontribusi pada ketidakstabilan perdamaian dunia dengan mempromosikan ide-ide di negara-negara asing yang bertentangan langsung dengan hubungan yang harmonis dan stabil, baik di dalam negara maupun antar negara," kata Trump.

Dalam sebuah memo, pemerintahan Trump meminta pekerja USAID untuk bergabung dalam upaya merombak cara AS mengalokasikan bantuan sesuai dengan kebijakan "America First" dan mengancam akan memberikan tindakan disipliner bagi mereka yang mengabaikan perintah tersebut.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran dari kamp-kamp pengungsi di Thailand hingga zona perang Ukraina, di mana organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB mengatakan mereka bisa menghadapi pembatasan drastis dalam kemampuan untuk mendistribusikan makanan, tempat penampungan, dan layanan kesehatan.

Sumber yang mengetahui cara kerja USAID mengungkapkan bahwa penggabungan USAID ke dalam Kemlu AS akan menjadi perubahan besar.

USAID selama ini mampu memberikan bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS, termasuk Iran dan Korea Utara. Hal ini kadang-kadang membantu membangun hubungan, kata sumber itu, dan manfaat ini bisa hilang jika operasinya sepenuhnya terikat dengan tujuan politik.

Langkah kontroversial terkait USAID tidak berhenti pada penggabungan badan itu dengan Kemlu AS.

Pada Senin, Musk mengklaim Trump setuju bahwa USAID harus ditutup. Musk mengatakan hal ini dalam acara yang disiarkan di X. Dia mengaku telah membahas USAID secara rinci dengan Trump yang setuju untuk menutupnya.

"Saya memastikannya beberapa kali. Saya tanya, 'Apakah Anda yakin?' Dia jawab, 'Ya.' Jadi, kita akan menutupnya."

Trump sendiri belum secara eksplisit mengatakan di muka publik bahwa USAID akan dibubarkan.