Pengamat: Jika Erdogan Kalah di Pilpres 2023, Turki Kembali Dekat ke Uni Eropa dan AS

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Recep Tayyip Erdogan kembali maju untuk menjadi penguasa Turki. Pilpres Turki akan digelar pada 14 Mei 2023 besok. 

Lawan utama dari Erdogan adalah Kemal Kılıçdaroğlu (akrab dipanggil KK) yang berasal dari Partai Republik Rakyat (CHP). KK didukung oleh Aliansi Nasional yang cenderung sekuler. 

Menurut pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, kemenangan KK dapat mengoreksi berbagai kebijakan Erdogan, salah satunya terkait geopolitik. 

"Turki akan kembali mendekat ke Uni Eropa dan Amerika. Kemudian, orientasi kebijakan Turki di kawasan Timur Tengah tentu akan dikoreksi, termasuk juga pengungsi yang berasal dari Syria itu akan dipulangkan secara paksa," ujar Yon Machmudi kepada Liputan6.com, Jumat 12 Mei 2023.

Yon Machmudi menilai bahwa kubu oposisi Erdogan menganggap para pengungsi dari Suriah bisa mengganggu ekonomi Turki. 

Apabila kelompok oposisi atau sekuler menang, politik Turki pun berpotensi akan ada ketidakstabilan selama beberapa tahun karena transisi kekuasaan ini.

Presiden Erdogan sendiri sudah berkuasa sejak sangat lama. Awalnya, ia adalah perdana menteri (2003-2014), kemudian lanjut jadi presiden. 

Yon Machmudi berkata pilpres Turki 2023 tidak akan berdampak ke Indonesia, namun ia melihat ada pelajaran penting bagi negara lain agar menyiapkan pemimpin alternatif.

"Menjadi pelajaran besar bahwa bagi siapa pun penguasa itu kan ada masanya. Tidak bisa terus-menerus menancapkan kekuasaan. Ini menjadi persoaran ketika AKP tidak mampu lagi menyiapkan pemimpin alternatif seperti Erdogan. Maka Erdogan dipaksakan atau dengan ambisinya dia harus maju lagi guna menyelamatkan AKP itu sendiri ketika berhadapan dengan lawan-lawan politik dari kelompok oposisi," jelas Yon Machmudi.

Ada tiga penantang yang berusaha menjegal Erdogan, namun sebagian besar pengamat sepakat bahwa persaingan akan mengerucut pada Erdogan versus Kemal Kilicdaroglu (74), calon presiden yang didukung enam partai oposisi. 

Pemilu Turki digelar di tengah pergulatan negara itu dengan inflasi yang sangat tinggi dan upaya bangkit dari bencana gempa mematikan pada 6 Februari 2023.

Erdogan sendiri dinilai masih populer dan berhasil mengonsolidasikan kekuasaan di bawah kepresidenannya. Namun, di lain sisi, sebagian besar rakyat Turki disebut menginginkan perubahan.

Pembela hak asasi manusia (HAM) mendokumentasikan penangkapan dan pembersihan yang meluas terhadap pegawai negeri, jurnalis, aktivis, akademisi, dan lainnya pada era Erdogan, fenomena yang menjadi catatan khusus dalam upayanya untuk berkuasa kembali.

Lantas, seperti apa sosok penantang utama Erdogan? Apa yang membedakan keduanya? Berikut ulasannya.

Kilicdaroglu adalah seorang mantan akuntan yang dikenal memperjuangkan nilai-nilai sekuler. Sosoknya yang dinilai sederhana memimpin Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi atau CHP).

Pada tahun 1990-an, dia bekerja di kementerian keuangan dan kemudian memimpin badan penyelenggara jaminan sosial sebelum menjadi anggota parlemen pada tahun 2002.

Adapun Erdogan adalah seorang orator yang percaya diri dan pemimpin dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang berakar pada politik Islam.

Kontras antara Kilicdaroglu dan Erdogan sangat jelas, ungkap analis Soli Ozel, yang merupakan dosen di Universitas Kadir Has Istanbul.

"Kilicdaroglu, tidak dikenal karena kepribadiannya yang karismatik atau menarik, tetapi seorang pekerja keras. Menjanjikan Turki masa depan yang lebih tenang, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas," tutur Ozel seperti dilansir NPR, Selasa (9/5).

Menurut studi organisasi antikorupsi Transparency International, persepsi korupsi Turki telah meningkat selama dekade terakhir dan lebih buruk dari rata-rata global.

"Menurut saya, dia (Kilicdaroglu) akan membuat beberapa orang diadili, jika memang buktinya sangat kuat tentang penggelapan dan aktivitas korup lainnya," ungkap Ozel.

Terkait dengan kebijakan luar negeri, analis menilai bahwa Kilicdaroglu akan lebih mudah "ditangani" oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.