Indonesia Respons Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia merespons pertemuan yang diselenggarakan Thailand, terkait insiatifnya dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara-negara ASEAN dan Junta Myanmar.

Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, telah ada penyalahan mandat konsensus Lima Poin ASEAN, terkait pendekatan yang dilakukan Thailand dengan pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar.

"Jika sebuah negara melakukan inisiatif silahkan. Itu hak negara tersebut. Tapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," kata Ngurah dalam konferensi pers bersama awak media di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Apa yang disampaikan Ngurah merujuk pada 5 Poin Konsensus yang menjadi keputusan para pemimpin ASEAN, ada Myanmar di dalamnya.

"Di satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," kata Ngurah. Indonesia menekankan bahwa ASEAN mengedepankan solusi inklusif dan berjangka panjang untuk Myanmar.

Menurut Ngurah, solusi ini harus mengedepankan Myanmar-led Myanmar-own.

"Salah satu mandat ini jelas melakukan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan, dan mendorong dialog inklusif nasional di Myanmar dapat dilakukan."

"Penyelesaian inklusif menjadi satu-satunya cara agar dialog yang tercipta di Myanmar berkelanjutan dan berjangka panjang," terangnya.

Terkait pertemuan di Pattaya, Thailand, Ngurah menyebutkan, Indonesia mendapat undangannya.

Meski begitu, Indonesia tidak datang. Saat ditanya, Ngurah tidak mau berkomentar terkait alasannya.

Ngurah menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.

“Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng,” tutur Ngurah.

Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.

Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe. Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia.