Vladimir Putin Absen KTT BRICS di Afrika Selatan, Takut Ditangkap Terkait Kejahatan Perang?

Liputan6.com, Pretoria - Vladimir Putin dikabarkan tidak akan menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan bulan depan, di tengah spekulasi bahwa ia dapat ditahan di bawah surat perintah International Criminal Court /ICC (pengadilan pidana internasional) terkait penangkapannya atas kejahatan perang di Ukraina.

Kantor kepresidenan Afrika Selatan mengumumkan bahwa presiden Rusia tidak akan menghadiri KTT setelah mengadakan "sejumlah konsultasi" dengan Kremlin.

Kabar yang beredar, Afrika Selatan adalah penandatangan ICC dan diharapkan membantu penangkapan Vladimir Putin jika pemimpin Rusia itu datang ke pertemuan KTT BRICS.

Kehadiran potensial Vladimir Putin pada KTT BRICS pun telah memicu skandal politik domestik.

Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan mengambil bagian dalam penangkapan Vladimir Putin akan berisiko menimbulkan perang dengan Rusia.

Pernyataannya muncul setelah Democratic Alliance (Aliansi Demokratik), partai oposisi terbesar, menggugat pemerintah untuk menuntut agar Putin ditangkap jika dia tiba di negara itu.

"Rusia telah memperjelas bahwa menangkap presidennya yang sedang menjabat akan menjadi pernyataan perang," jawab Ramaphosa, menurut dokumen pengadilan. "Ini tidak sesuai dengan konstitusi kita untuk mengambil risiko terlibat dalam perang dengan Rusia."

Sementara itu pihak Kremlin membantah telah secara eksplisit memberi tahu Pretoria bahwa upaya untuk menangkap Putin di Afrika Selatan sama saja dengan deklarasi perang. Kendati demikian hal itu tidak juga menyangkal fakta.

"Tidak ada yang memberi tahu siapa pun tentang apa pun," kata Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin. "Di dunia ini, sangat jelas bagi semua orang apa arti upaya untuk mengganggu pemimpin Rusia."

"Oleh karena itu, tidak perlu menjelaskan apa pun kepada siapa pun di sini."

Pada bulan Maret, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin karena mengawasi penculikan anak-anak Ukraina dalam invasi ke Ukraina. Baik Putin maupun komisaris hak anak Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova memikul tanggung jawab atas "deportasi tidak sah" ribuan anak Ukraina, kata pengadilan yang berbasis di Den Haag itu.

Itu adalah dakwaan langka terhadap kepala negara yang sedang menjabat.

Rusia telah mengecam keputusan ICC dan mengatakan itu tidak berlaku untuk Rusia karena Moskow bukan penandatangan perjanjian tersebut. Tapi Putin belum bepergian ke luar negeri, kecuali wilayah pendudukan Ukraina, sejak surat perintah ICC diumumkan.

"Vladimir Putin akan menghadiri KTT BRICS melalui konferensi video," kata Kremlin. Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan memimpin delegasi ke Afrika Selatan.

KTT dijadwalkan berlangsung pada 24-26 Agustus. Ini akan mempertemukan perwakilan dari Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Ini adalah KTT Brics tatap muka BRICS pertama sejak pandemi COVID-19.

Pusat investigasi telah resmi dibuka di Den Haag untuk menelusuri tindakan kriminal Rusia selama menginvasi Ukraina. Deportasi paksa anak-anak menjadi isu sentral.

Dilaporkan France24, investigasi ini dibuka pada Senin (3/7/2023). Ini menjadi langkah awal yang bisa mengadili kepemimpinan Rusia.

Pusat investigasi ini bernama International Centre for the Prosecution of the Crimes of Aggression (ICPA).

ICPA terdiri atas jaksa dari Kyiv, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan International Criminal Court (ICC). Mereka akan menginvestigasi dan mengumpulkan barang bukti sebelum mendirikan tribunal khusus yang bisa mengadili para pejabat Rusia karena memulai perang Ukraina.

Masalah Deportasi Anak

Sebelumnya, Rusia memang kerap dikecam oleh pihak Ukraina karena melakukan deportasi anak-anak Ukraina ke medan perang ke wilayah Rusia.

Pada Maret 2023, Vladimir Putin pun diincar ICC karena diduga melanggar hukum kejahatan perang terkait deportasi tanpa dasar hukum. ICC juga menarget Komisioner Hak Anak di Rusia, Maria Lvova-Belova.

Pihak Rusia baru-baru ini juga memberikan update bahwa ada 700 ribu anak Rusia yang berada di wilayah mereka. Namun, politisi Rusia menyebut anak-anak itu sebagai "pengungsi".

"Dalam beberapa tahun terakhir, 700 ribu anak-anak telah mengungsi bersama kita, melarikan diri dari bom dan tembakan dari area-area konflik di Ukraina," ujar Grigory Karasin, kepala komiter internasional di Dewan Federasi.

Belum jelas mengapa Karasin menyebut kata "beberapa tahun terakhir", sebab perang Rusia dan Ukraina baru dimulai pada Februari 2022. Meski begitu, Rusia sempat menganeksasi wilayah Crimea milik Ukraina pada 2014.

Di sisi lain, hal yang juga jadi sorotan pada Vladimir Putin adalah terkait pemberontakan tentara bayarannya; Wagner. 

Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin angkat bicara setelah upaya pemberontakannya dihentikan pada Juni lalu. Pada 23 Juni 2023, Prigozhin memerintahkan prajurit Wagner untuk long march dari garis depan Ukraina menuju Moskow. 

Wagner terlibat aktif dalam invasi Rusia ke Ukraina. Namun, sang pemimpin kelompok, Prigozhin belakangan kerap mengeluhkan strategi militer dari militer Rusia.

Pertumpahan darah di Moskow berhasil dicegah berkat mediasi yang dilakukan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Prigozhin lantas mendapatkan amnesti di Belarusia dan pemberontakan selesai pada 24 Juni 2024. 

Kini, Yevgeny Prigozhin akhirnya angkat bicara usai menjadi eksil di Belarusia. Dilaporkan The Kyiv Independent, Selasa (4/7/2023), Prigozhin memberikan pesan suara dan membeberkan alasannya memberontak. 

Prigozhin berkata memberontak karena bertujuan "melawan pengkhianat dan memobilisasi rakyat".

"Saya pikir kami telah banyak sukses dalam hal ini," ujarnya dalam pesan suara.

Tak diketahui kapan tepatnya suara itu diambil. Prigozhin juga belum tampak setelah pemberontakan. Namun, Presiden Lukashenko menyebut Prigozhin sudah tiba di Belarusia pada 27 Juni lalu.

Barisan KeadilanPemberontakan Wagner mengambil konsep "march for justice" ("barisan keadilan") setelah militer Rusia diduga berseteru dengan Wagner. Pasukan Prigozhin mulai bergerak dari basis mereka yang berada di Rostov pada 23 Juni 2023. 

Lokasi Rostov berada di selatan Rusia dan timur Ukraina. Rostov cukup dekat dengan wilayah-wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia seperti Luhansk, Donetsk, dan Mariupol.

Kurang dari 24 jam kemudian, Wagner menghentikan pemberontakannya. Rusia juga akhirnya memilih tidak menghukum anggota Wagner.