Masih Alami Krisis Kemanusiaan, Afghanistan Dapat Bantuan 47.500 Metrik Ton Gandum dari India

Liputan6.com, Kabul - Afghanistan yang kini masih dikuasai oleh Taliban masih mengalami krisis kemanusiaan dan mendapat bantuan dari sejumlah negara.

India belum lama ini mengirimkan 47.500 metrik ton gandum. Ini merupakan salah satu bentuk bantuan besar yang dikeluarkan oleh sebuah negara.

Selain mengirimkan gandum, India juga memberikan bantuan medis dan makanan melalui jalur darat yang berbatasan dengan Pakistan dan Pelabuhan Chabahar di Iran, demikian dikutip dari laman Ani News, Rabu (23/8/2023).

India menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan bekerja sama dengan Program Pangan Dunia PBB (WFP) karena situasi kemanusiaan yang memburuk dan permohonan mendesak dari Badan PBB.

"Untuk paruh pertama tahun ini, 16 juta orang di Afghanistan menerima makanan," kata badan WFP.

"Kami berterima kasih atas donatur seperti India yang mewujudkannya," kata WFP.

Sejak Agustus 2021, Afghanistan telah menerima 200 metrik ton bantuan medis. Bantuan tersebut berupa obat vital, vaksin COVID, obat anti TB, serta perbekalan kesehatan dan bedah.

Selain itu, India juga terus memberikan dukungannya kepada Sekolah Habibia di Kabul dengan mengirimkan pakaian musim dingin dan alat tulis yang ditujukan khusus untuk siswa sekolah dasar, Khama Press melaporkan.

Pada Juli 2023, India juga menyumbangkan 10.000 ton gandum ke Afghanistan di tengah krisis pangan yang ekstrem.

Sebelumnya, pengiriman bantuan gandum lainnya sebanyak 40.000 ton juga dilakukan New Delhi melalui perbatasan darat Pakistan.

India menunjukkan dedikasinya untuk mempromosikan stabilitas dan kemakmuran Afghanistan dengan memperluas saluran distribusi bantuan.

Afghanistan di bawah Taliban, sedang menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dan hak-hak dasar perempuan di negara tersebut tidak diberikan.

Afghanistan adalah salah satu negara dengan kerawanan pangan ekstrem, dengan sembilan juta orang terkena dampak kesulitan ekonomi dan krisis pangan yang parah kelaparan.

Sejak Taliban merebut kekuasaan Agustus 2021, situasi hukum dan ketertiban di negara ini semakin memburuk, dengan meningkatnya kasus terorisme dan ledakan.

Kelompok ini melarang perempuan bersekolah, dan pada bulan Desember tahun lalu, mereka melarang perempuan bersekolah di universitas dan bekerja dengan lembaga bantuan.

Sementara itu, organisasi pengawas hak asasi manusia, pada Rabu (26/7), mengatakan bahwa hak asasi manusia di Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan, seharusnya menjadi pusat penilaian independen yang dimandatkan Dewan Keamanan PBB dalam tanggapan global terhadap krisis negara itu.

Human Rights Watch mengatakan telah berbagi rekomendasi dengan koordinator khusus PBB yang memimpin penilaian tersebut, Feridun Sinirlioğlu, mendesaknya untuk menangani pelanggaran hak asasi yang dialami warga Afghanistan dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk Taliban, dikutip dari laman VOA Indonesia.

“Situasi di Afghanistan saat ini adalah krisis hak perempuan paling serius di dunia,” kata Heather Barr, direktur muda Divisi Hak Perempuan di Human Rights Watch. "Krisis di Afghanistan luar biasa, dan pelanggaran Taliban memperdalam apa yang sudah menjadi krisis kemanusiaan yang menghancurkan," katanya.

Barr mengkritik tanggapan internasional, menilainya tidak konsisten, tidak efektif dan tidak cukup berfokus pada hak asasi manusia. Ia mengatakan penilaian independen yang dimandatkan PBB bisa memandu jawaban yang lebih efektif atas "situasi yang mengerikan" yang saat ini terjadi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan penunjukan Sinirlioğlu sebagai koordinator khusus pada April dan meminta mantan diplomat senior pemerintah Turki itu untuk memberikan rekomendasi bagi "pendekatan terpadu dan koheren di kalangan aktor politik, kemanusiaan dan pembangunan yang relevan" untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Afghanistan.

Pada Selasa (25/7), Taliban menutup secara permanen semua salon kecantikan di Afghanistan, yang menyebabkan sekitar 60.000 perempuan kehilangan pekerjaan mereka.

Salon sebelumnya menjadi sumber terakhir lapangan pekerjaan yang signifikan bagi perempuan di negara tersebut.