Benarkah India Bakal Ganti Nama Jadi Bharat, Apa yang Terjadi?

Liputan6.com, New Delhi - Beredar spekulasi bahwa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mungkin mencoba mengubah nama negara India – menjadi Bharat. Benarkah demikian?

Rumor India ganti nama itu mengemuka dari undangan baru-baru ini yang dikirim untuk jamuan makan malam kenegaraan G20 mendatang, menyebut Droupadi Murmu sebagai "Presiden Bharat" dan bukan "Presiden India" pada umumnya.

Mengutip Vice.com, Jumat (6/9/2023), beberapa politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa telah menyatakan dukungannya terhadap perubahan nama, sementara politikus partai oposisi tampaknya bingung dengan usulan tersebut.

Shashi Tharoor, anggota parlemen dari Indian National Congress party (partai Kongres Nasional India) dan mantan menteri, menulis di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa “bodoh” jika berhenti menyebut negara itu India.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India sebagai 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya mengganti 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya selama berabad-abad," tulis Tharoor.

"Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia," tambah Tharoor.

Sementara itu, juru bicara BJP juga menulis tweet yang mengatakan bahwa Modi menghadiri pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia sebagai "Perdana Menteri Bharat.

‘The Prime Minister Of Bharat’ pic.twitter.com/lHozUHSoC4

— Sambit Patra (@sambitswaraj) September 5, 2023

Secara konstitusional, Bharat sudah menjadi nama resmi dari bahasa Sansekerta untuk negara tersebut. Di paspor menyertakan nama resmi Bharat Ganrajya dalam bahasa Hindi dan Republik India dalam bahasa Inggris.

Kabarnya sidang khusus parlemen akan diadakan pada akhir September, dan jika ada perubahan nama akan diumumkan secara resmi.​

Negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa tersebut memang secara resmi dikenal dengan dua nama, yaitu "India" dan "Bharat". Namun, nama pertamalah yang paling umum digunakan, baik di dalam negeri maupun internasional.

Bharat dalam bahasa Hindi juga berarti India.

Perubahan nomenklatur ini didukung oleh pejabat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka berpendapat bahwa nama India diperkenalkan oleh kolonial Inggris dan merupakan simbol perbudakan.

Inggris memerintah India selama sekitar 200 tahun hingga negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947.

"Pukulan lain terhadap mentalitas perbudakan," kata pejabat tinggi terpilih Negara Bagian Uttarakhand Pushkar Singh Dhami.

Partai Bharatiya Janata yang berkuasa telah lama mencoba menghapus nama-nama yang terkait dengan Kesultanan Mughan dan kolonial India.

Pada tahun 2015, Jalan Aurangzeb yang terkenal di New Delhi, dinamai menurut nama raja Mughal, diubah menjadi Jalan Dr. APJ Abdul Kalam setelah mendapat protes dari para pemimpin Partai Bharatiya Janata. Tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama jalan era kolonial di jantung kota New Delhi yang digunakan untuk parade militer seremonial.

Pemerintahan Modi mengatakan bahwa perubahan nama tersebut merupakan upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu India. Namun, partai-partai oposisi di India mengkritik langkah tersebut.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat' yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang 'India' yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya berabad-abad," ujar anggota parlemen oposisi Shashi Tharoor.

Perselisihan mengenai "India" versus "Bharat" semakin meningkat sejak partai-partai oposisi pada Juli 2023 mengumumkan aliansi baru – yang disebut INDIA – untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya menjelang pemilu nasional pada tahun 2024. Akronim tersebut adalah singkatan dari Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.