Surat Osama Bin Laden Viral di TikTok, Sebut Amerika Serikat sampai Israel

Liputan6.com, Jakarta - Platform media sosial TikTok mengatakan pihaknya secara agresif menghapus konten mengangkat isu “Surat untuk Amerika” karya Osama bin Laden tahun 2002.

Surat yang diterbitkan sekitar setahun setelah serangan teroris 11 September 2001 merupakan upaya bin Laden untuk membenarkan penargetan dan pembunuhan warga sipil Amerika Serikat.

Ini telah beredar kembali secara online baru-baru ini. Osama Bin Laden dibunuh oleh pasukan AS pada tahun 2011.

Banyak video yang mendukung argumen bin Laden dan mendesak orang lain untuk membaca surat tersebut mengingat dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang melawan Hamas, dikutip dari laman The Hill, Jumat (17/11/2023).

“Konten yang mempromosikan surat ini jelas melanggar aturan kami dalam mendukung segala bentuk terorisme,” kebijakan TikTok di-posting di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

“Kami secara proaktif dan agresif menghapus konten ini dan menyelidiki bagaimana konten tersebut bisa masuk ke platform kami.”

TikTok mengatakan, jumlah video yang mendukung pesan Osama bin Laden hanya sedikit, meskipun beberapa video dilaporkan telah ditonton ratusan ribu kali dan disukai ribuan.

“Ini tidak hanya terjadi di TikTok dan telah muncul di berbagai platform dan media,” kata postingan tersebut.

Surat tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika dan mengandung bahasa antisemit dan kekerasan. Mereka mengkritik dukungan Amerika terhadap pendudukan Israel di Palestina.

TikTok adalah aplikasi yang sangat populer di kalangan anak muda Amerika Serikat, banyak di antaranya lahir setelah serangan 9/11.

Sebuah jajak pendapat nasional yang dirilis pada hari Kamis oleh Universitas Quinnipiac menemukan bahwa di antara pemilih berusia 18-34 tahun, simpati terhadap Israel merosot dibandingkan bulan lalu.

Sekitar setengahnya, yaitu 52 persen, dari pemilih muda mengatakan bahwa mereka lebih bersimpati pada rakyat Palestina.

Hal ini merupakan kebalikan dari jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Oktober, ketika lebih banyak pemilih muda yang mengatakan bahwa mereka mendukung Israel dibandingkan Palestina.

Kantor media pemerintah di Gaza pada Rabu (15/11) mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 11.500, termasuk 4.710 anak-anak dan 3.160 wanita.

“Jumlah kematian di kalangan personel medis telah mencapai 200 orang,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan di Telegram.

Lebih lanjut dikatakan bahwa 22 personel pertahanan sipil dan 51 jurnalis juga tewas, sementara jumlah orang yang terluka mencapai 29.800 orang, dan sekitar 70% di antaranya adalah anak-anak dan perempuan, dikutip dari laman anadolu agency.

Jumlah korban terbaru yang diumumkan oleh kantor tersebut pada Selasa (14/11) adalah 11.320 korban jiwa, termasuk 4.650 anak-anak dan 3.145 perempuan.

Pernyataan Rabu kemarin juga menyebutkan bahwa 95 gedung pemerintah dan 255 sekolah telah hancur. Sebanyak 74 masjid hancur total dan 162 rusak sebagian, serta tiga gereja.

Dikatakan bahwa tentara Israel menargetkan 52 pusat kesehatan dan 55 ambulans, sementara 25 rumah sakit kehabisan layanan.

“Tentara Israel menyerang banyak pasien, orang yang terluka, dan pengungsi, serta beberapa staf medis dan perawat di dalam Kompleks Medis Al-Shifa, memaksa mereka membuka pakaian dan menghina mereka,” tambah pernyataan itu.

Setelah mengepungnya selama berhari-hari, tentara Israel pada Rabu menggerebek Kompleks Medis Al-Shifa di Kota Gaza.

Kantor pemerintah menyatakan “(pasukan) pendudukan Israel dan komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, bertanggung jawab penuh atas kejahatan perang terorganisir yang dilakukan oleh tentara pendudukan terhadap rumah sakit” dan menyerukan pembukaan penyeberangan Rafah dan pintu masuknya bantuan.

Sebelumnya, otoritas pengatur telekomunikasi Palestina memperingatkan bahwa layanan komunikasi di Gaza akan terhenti total dalam beberapa jam mendatang di tengah kekurangan bahan bakar yang parah.

Dalam pernyataan terpisah, kantor media pemerintah memperingatkan bahwa pemadaman layanan komunikasi akan “berkontribusi pada penyembunyian total semua kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara pendudukan sepanjang waktu terhadap rumah sakit, rumah persembunyian, dan 2,3 juta orang di Jalur Gaza, Palestina. ”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan menyebut Israel sebagai negara teror. Tindakan Israel yang membombardir Gaza dinilai sebagai aksi terorisme oleh negara.

"Dengan pengeboman yang ganas kepada rakyat sipil yang dipaksa keluar rumah saat mereka relokasi, ini benar-benar penggunaan terorisme negara," ujar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dikutip Arab News, Kamis (16/11/2023).

"Saya sekarang berkata, dengan hati yang tenang, bahwa Israel adalah negara teror," ujarnya.

Selanjutnya, Erdogan kembali memberikan dukungan kepada pasukan Hamas yang ia sebut sebagai pejuang perlawanan. Erdogan juga menyayangkan bahwa negara-negara Barat tidak bisa melihat situasi dengan jernih. 

"Barat, yakni AS, sayangnya masih melihat isu ini dengan terbelakang," ucap Erdogan.

Sebelum perang di Gaza dimulai pada Oktober lalu, hubungan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebenarnya sudah menghangat. 

Sempat muncul juga wacana bagi Presiden Erdogan untuk mengunjungi Israel. Saling kunjung antara pejabat Israel dan Turki juga sudah terjadi. Namun, Erdogan langsung memulangkan dubesnya dari Israel ke Turki ketika perang di Gaza semakin parah. 

PM Israel Benjamin Netanyahu juga masih mengabaikan permintaan lembaga internasional seperti PBB, WHO, dan lembaga-lembaga HAM untuk melakukan gencatan senjata. Negara-negara Barat juga enggan mendukung gencatan senjata dan memilih mendukung jeda kemanusiaan saja.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Selasa (14/11/2023), blak-blakan mengatakan bahwa dia mendukung proposal anggota Knesset (parlemen Israel) Ram Ben Barak dan Danny Danon agar warga Palestina melakukan migrasi sukarela.

Melalui opini di Wall Street Journal, Barak dan Danan menyerukan negara-negara di dunia menerima masuknya pengungsi dari Gaza. 

Smotrich, yang juga menjabat sebagai gubernur de facto Tepi Barat yang diduduki, memuji usulan tersebut sebagai satu-satunya solusi bagi 2,3 juta warga Gaza, yang disebutnya telah menjadi simbol ambisi memusnahkan Negara Israel.

"Mayoritas warga Gaza adalah generasi keempat dan kelima dari pengungsi 48," tulis Smotrich dalam unggahannya di Facebook, mengacu pada Nakba tahun 1948, ketika lebih dari 700.000 warga Palestina diusir paksa dan mereka serta keturunannya tidak dapat kembali.

"Yang bukannya direhabilitasi ... seperti ratusan juta pengungsi di seluruh dunia malah disandera di Gaza dalam kemiskinan."

Dia menambahkan bahwa Negara Israel tidak dapat didamaikan dengan keberadaan Gaza yang merdeka yang bergantung pada kebencian terhadap Israel dan aspirasi untuk menghancurkannya.