COP28 Dubai Sepakati Skema Dana Bencana Iklim

Liputan6.com, Dubai - KTT Iklim PBB tahun ini, yang disebut COP28, meraih kemenangan awal hari Kamis (30/11/2023) setelah seluruh delegasi mengadopsi skema pendanaan baru yang akan membantu negara-negara rentan mengatasi dampak bencana yang disebabkan oleh faktor iklim.

Kesepakatan itu diadopsi setelah upacara pembukaan COP28 di Dubai, menyusul negosiasi yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan.

Meski demikian, sejumlah kelompok berhati-hati, mengingat masih ada isu-isu yang belum dipecahkan, termasuk bagaimana dana itu akan dibiayai ke depannya.

Sumbangan Uni Emirat Arab (UEA) sebesar USD 100 juta dan sumbangan negara-negara lainnya, jika ditotalkan, seditiknya mencapai USD 300 juta.

Jerman menjanjikan USD 100 juta, sementara AS sebesar USD 17,5 juta. Harapannya, jumlah total kontribusi seluruh negara cukup besar.

Terobosan awal mengenai dana bencana iklim yang sudah dituntut oleh negara-negara miskin selama bertahun-tahun itu dapat membantu mendorong kompromi-kompromi lainnya.

Sebelumnya, Presiden COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber – yang juga CEO dari perusahaan minyak negara UEA – membuka KTT itu dengan mendesak negara-negara dan perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil untuk bekerja sama mencapai tujuan iklim global.

Al-Jaber ingin menyampaikan pesan dengan nada perdamaian setelah menerima kritik selama berbulan-bulan terkait penunjukkannya sebagai ketua COP28.

"Biar sejarah yang mencerminkan fakta bahwa ini adalah presidensi yang membuat pilihan berani untuk terlibat secara proaktif dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Kami sudah banyak melakukan diskusi yang sulit, yang tidak mudah, tapi kini perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan nol emisi metana pada 2030 untuk pertama kalinya," demikian ujar Al-Jaber seperti dilansir VOA Indonesia, Jumat (1/12).

"Dan sekarang banyak perusahaan minyak negara yang mengadopsi target nol bersih pada 2050 untuk pertama kalinya dan saya bersyukur mereka telah mengambil langkah untuk ikut serta dalam perubahan ini. Dan saya harus mengatakan bahwa ini saja belum cukup, dan saya tahu mereka bisa berbuat lebih."

Selama dua pekan ke depan, pemerintah berbagai negara juga akan memperdebatkan apakah mereka akan bersepakat menghapus secara bertahap penggunaan batu bara, minyak, dan gas penghasil CO2 di seluruh dunia, yang merupakan sumber utama emisi.

Agenda lainnya adalah apa yang disebut sebagai "inventarisasi global".

Dalam agenda tersebut, negara-negara di dunia akan menilai kemajuan mereka dalam mencapai tujuan iklim global.

Tujuan utama yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celsius.

COP28 dimulai pada 30 November dan berakhir pada 12 Desember.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris memimpin delegasi AS ke COP28. Hal tersebut disampaikan Gedung Putih pada Rabu (29/11).

Gedung Putih menekankan, Presiden Joe Biden menganggap krisis iklim sebagai salah satu dari empat prioritas utamanya. Namun, konflik baru-baru ini antara Israel dan Hamas telah menyita banyak waktu dan perhatiannya.

"Sepanjang keterlibatannya, wakil presiden akan menggarisbawahi keberhasilan pemerintahan Biden-Harris dalam mewujudkan agenda iklim paling ambisius dalam sejarah, baik di dalam maupun luar negeri," kata Kirsten Allen, juru bicara wakil presiden.

"Harris memimpin puluhan pejabat tinggi AS, termasuk utusan khusus presiden untuk bidang iklim John Kerry dan pejabat lainnya dari lebih 20 lembaga dan departemen."

Lebih dari 70.000 delegasi dari hampir 200 negara berkumpul di Kota Dubai, yang mengalami kemajuan pesat dari akar desa nelayannya, berkat kekayaan minyaknya yang sangat besar.