Fadli Zon: Delegasi Komite PBB Tunjukkan Parlemen Indonesia Mitra Strategis Bagi Perjuangan Bangsa Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, menerima Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) yang dipimpin H.E. Mr. Cheikh Niang, pada Rabu (3/7/2024) lalu di Gedung DPR RI.

Komisi PBB yang dibentuk oleh mandat Sidang Umum PBB pada tahun 1975 tersebut bekerja untuk memulihkan hak-hak dasar bangsa Palestina, terutama merealisasikan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat secara penuh.

Fadli Zon mengapresiasi kunjungan tersebut.

"Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan CEIRPP kepada Parlemen Indonesia sebagai mitra strategis bagi perjuangan bangsa Palestina. Sudah sepatutnya semua komponen masyarakat Indonesia termasuk DPR teguh berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Tanpa sedikit pun keraguan, seluruh elemen bangsa Indonesia mendukung penuh CEIRPP," ujar Fadli Zon seperti tertuang dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Kamis (4/7/2024).

"Kami di BKSAP DPR RI sangat antusias bekerjasama dengan CEIRPP yang mengemban misi sangat krusial yaitu memulihkan hak-hak dasar rakyat Palestina, bekerja untuk perdamaian, dan memobilisasi bantuan bagi rakyat Palestina. Kami di BKSAP merupakan penjuru (focal point) diplomasi DPR," imbuh Fadli Zon.

"Kami menilai diplomasi parlemen sangat unik dan lebih fleksibel," jelas dia.

Di forum-forum parlemen seperti Inter-Parliamentary Union, sambung Fadli Zon, mekanisme pengambilan keputusan jauh lebih demokratis dan adil daripada di DK PBB.

"Kami beberapa kali berhasil mengajukan resolusi di berbagai forum parlemen yang menguntungkan isu Palestina," tegasnya.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon kemudian merinci lima poin penting dalam UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP).

"Saya mencatat setidaknya CEIRPP menyampaikan lima hal penting. Pertama, apresiasi kepada Indonesia terutama DPR atas dukungan luar biasanya terhadap perjuangan bangsa Palestina yang ini menjadi perhatian komunitas global," katanya.

Kedua, lanjutnya, pujian terkait konsistensi Indonesia yang kukuh menolak keras hubungan diplomatik dengan Israel.

"Ketiga, permintaan agar DPR melakukan lobi-lobi tingkat tinggi ke negara-negara yang belum mengakui kenegaraan Palestina terlebih Indonesia sebagai pemimpin kultural ASEAN," tuturnya.

Keempat, sambung Fadli Zon, mendorong parlemen sebagai center of excellence untuk menguatkan kesadaran ke semua lini masyarakat terkait isu Palestina.

"Kelima, menekankan prioritas saat ini adalah menghentikan secepatnya aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza," ungkap Fadli Zon.

Sebelumnya, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang merupakan focal point diplomasi parlemen, juga telah menyerukan perlunya langkah konkret parlemen dalam berkontribusi mewujudkan perdamaian di Palestina. 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon di dalam pertemuan khusus parlemen Asia yang tergabung dalam Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan pada Jumat (23/02/2024), mengatakan langkah tersebut diambil di tengah situasi kemanusiaan di Palestina yang kian memprihatinkan setiap harinya.

Dalam kesempatan yang sama, seperti disampaikan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu (24/2/2024), Fadli juga menyampaikan usulan DPR RI terkait "Baku Declaration" yang merupakan hasil dari sidang pleno APA. Ia mengusulkan agar deklarasi ini memuat poin terkait pentingnya peran Committee on Palestine / Komisi Palestina, yang juga merupakan usulan Fadli di sidang eksekutif APA ke-1 di Antalya, Turki, November 2023 lalu.

Adapun usulan Fadli di sidang eksekutif APA ke-1 di Antalya, Turki, November 2023 lalu adalah untuk dapat mengoptimalkan langkah diplomasi parlemen dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. Caranya, melalui pembentukan misi khusus yang nantinya akan melaksanakan kunjungan ke Rafah, Palestina, yang saat ini menjadi tempat para pengungsi mencari tempat aman dan keselamatan setelah aksi biadab dan kejam Israel yang meluluhlantakkan berbagai wilayah di Palestina.

Usulan ini disambut baik dan diterima oleh seluruh anggota parlemen APA yang hadir, dan selanjutnya Fadli Zon ditunjuk secara aklamasi untuk menjadi pimpinan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan oleh parlemen APA.

Hal ini merupakan wujud kontribusi nyata DPR RI, yang selama ini senantiasa menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan menentang berbagai tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional yang dilakukan Israel dengan menargetkan masyarakat sipil, khususnya anak-anak, wanita, dan lansia.

Fadli Zon yang juga Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuj Palestina menegaskan bahwa ia siap ikut mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina melalui misi khusus kemanusiaan APA.

Selengkapnya di sini...

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk keras aksi provokatif Ben-Gvir yang telah memperuncing konflik Israel-Palestina dan membahayakan status quo di situs bersejarah dan suci yang ada di Kota Yerusalem.

Adapun Israel kembali melecehkan komunitas internasional melalui aksi provokatif yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Tokoh sayap kanan yang sejak lama dikenal sebagai pendukung ekstremisme dan terorisme Zionis tersebut pada Kamis (27/7/2023), membuat marah dunia karena membawa ribuan ekstremis Yahudi merayakan ibadah puasa tahunan Tisha B'Av di Kompleks Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci bagi umat Islam.

"Kita melihat bahwa aksi biadab tersebut bukan hanya telah dikecam oleh dunia Islam, melainkan juga oleh dunia Barat, yang menandakan aksi tersebut memang telah melecehkan komunitas internasional secara keseluruhan," ungkap Fadli Zon seperti dikutup dari pernyataan tertulisnya, Minggu (30/1).

Terkait situasi Palestina terkini tadi, Fadli Zon mengusulkan empat langkah konkret.

"Pertama, dunia harus bisa mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mencopot Ben-Gvir dan menyeretnya ke pengadilan karena telah melakukan berbagai pelanggaran, termasuk melanggar hukum internasional," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Kedua, Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil langkah konkret termasuk mengimplementasikan resolusi-resolusi PBB terkait Yerusalem, terutama Resolusi 242 tahun 1967, di mana Israel diperintahkan untuk menarik pasukannya dari wilayah pendudukan yang dikuasai pada perang 1967, termasuk dari timur Kota Yerusalem."

Fadli Zon menambahkan, "Ketiga, penguatan peran kustodiansi Yordania atas Masjid Al-Aqsa yang saat ini hanya bersifat simbolis, di mana pada kenyataannya Yerusalem Timur sekarang ini sepenuhnya berada di bawah kontrol Israel. Padahal, sejak 1924 pemerintah Yordania seharusnya menjadi penjaga bagi tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk sebagai negara penjamin atas hak-hak beragama kaum muslim, Kristen, serta Yahudi di kota itu."

"Dan keempat, aksi premanisme terstruktur Israel sebenarnya merupakan alasan kuat bagi dunia internasional untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Yerusalem. Sangat aneh jika wilayah konflik seperti Yerusalem ini tidak dijaga oleh pasukan perdamaian PBB."

Fadli Zon menyinggung pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap ratusan warga Palestina sepanjang tahun 2023, termasuk yang terbaru di Tepi Barat, di mana korban adalah anak usia 14 tahun.

"Tidak sepantasnya kita berdiam diri menyaksikan kekejaman Israel tersebut," ungkapnya.

Selengkapnya klik di sini...