Teknologi AI Bisa Bawa Manfaat, Namun Bisa Jadi Masalah di Negara Berkembang

Liputan6.com, Jakarta - Teknologi Artificial Intelligence (AI) memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain menimbulkan masalah bagi negara-negara berkembang karena adanya kesenjangan.

Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Kenya untuk Brussels dan Uni Eropa dan Mantan Sekretaris Tetap Kementerian Informasi dan Komunikasi Bitange Ndemo.

"Kekhawatirannya kemudian adalah karena kesenjangan yang muncul dari beberapa faktor seperti perbedaan dalam infrastruktur, Pendidikan, pengembangan kapasitas dan terkadang dukungan kebijakan," kata dia dalam diskusi virtual bertajuk "AI & Digital Tech: How Can the Global South Benefit Equally?" dalam acara Global Town Hall 2024 yang diadakan FPCI, Sabtu (7/9/2024).

Ndemo mengambil contoh ketika sejumlah negara mulai berbicara soal perlindungan data dengan penggunaan sistem teknologi canggih serta mekanisme pendanaan yang kuat, di sisi lain, hal tersebut tidak tersedia di Bumi bagian selatan.

"Jika Anda membandingkan dengan belahan Bumi selatan, kita sering bergulat dengan sumber daya yang tidak memadai, akses terbatas, dan tantangan infrastruktur yang menghambat kemampuan kita untuk bersaing secara setara," lanjutnya.

Padahal, penggunaan AI di sisi lain juga sangat dapat membantu produktivitas masyarakat di negara bagian Selatan.

"Jika Anda melihat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kita dapat menanganinya dengan lebih efektif dengan AI dan data. Misalnya produktivitas para petani. Kita dapat memanfaatkan port grafik yang dikembangkan AI, kita dapat menggunakan data untuk membuat prediksi cuaca sehingga dapat membuat petani kita lebih maju dan mereka dapat memanfaatkan apa yang mereka hasilkan secara lebih efektif," jelas Ndemo.

Ia menggarisbawahi bahwa dalam upaya pengembangan AI, ini tidak hanya berarti menyamakan perkembangan teknologinya namun juga memastikan bahwa teknologi AI dapat diakses, terjangkau, dan bermanfaat bagi semua yang terlibat.

"Kita dapat mulai mendemokratisasi akses alat dan pendidikan AI, mendorong inovasi inklusif dan membuat kebijakan yang mendorong AI yang adil," ungkapnya.

Ndemo juga menyoroti masalah lain yang dihadapi negara di bagian Selatan, di mana mereka mungkin akan memerlukan waktu lebih lama dalam proses pengembangan AI hingga penerapan regulasi terkait.

Ia pun mendorong pendekatan multidimensi untuk mengatasi kesenjangan itu.

"Jadi, untuk menjembatani kesenjangan yang kita miliki antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, diperlukan pendekatan multidimensi dalam hal investasi dalam infrastruktur digital, pendidikan, yang sangat penting dalam hal menuju keberhasilan, di samping mendorong kolaborasi internasional yang memprioritaskan transfer pengetahuan dan teknologi ke wilayah yang kekurangan sumber daya," imbuh dia.

Dengan demikian, ia meyakini bahwa kesetaraan pengembangan AI dapat dimanfaatkan untuk kerja sama global.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Global Citizen, organisasi advokasi terkemuka di dunia, yang bekerja sama dengan konsorsium organisasi masyarakat sipil, think tank atau lembaga pemikir, dan universitas di seluruh dunia, menggelar Global Town Hall (GTH) virtual tahunan kelimanya.

Global Town Hall virtual ini akan mempertemukan para pemimpin pemerintah, eksekutif sektor swasta, advokat akar rumput, dan pakar filantropi untuk membahas tantangan paling mendesak di planet kita.

Dengan tema "Menjaga Arah: Aksi dan Solusi untuk Dunia yang Berantakan”, Global Town Hall akan mempertemukan berbagai sektor untuk diskusi dan debat bermutu tinggi tentang keadaan dunia yang melibatkan para pemikir terkemuka di seluruh dunia.

Pertemuan virtual ini bertujuan untuk melibatkan warga dunia dengan berbagai perspektif dan ide dalam mengatasi tantangan global, memfasilitasi dialog Timur-Barat dan Utara-Selatan yang asli dan berkualitas tinggi di tingkat akar rumput.