Hakim AS Stop Rencana Donald Trump Bekukan Pendanaan Federal

Liputan6.com, Washington D.C - Seorang hakim Amerika Serikat pada Senin (3/2) menghentikan sementara rencana pemerintahan Donald Trump untuk membekukan pendanaan federal, setelah beberapa kelompok nirlaba mengatakan mereka masih berjuang untuk mendapatkan hibah dan pinjaman yang dijanjikan.

Hakim Distrik AS Loren L. AliKhan memperpanjang perintah yang ia keluarkan minggu lalu, yang menghentikan rencana pembekuan dana federal yang berpotensi mencapai triliunan dolar.

Meskipun memo yang menguraikannya telah dibatalkan, pemerintahan yang dikuasai Partai Republik mengatakan pembekuan dana masih direncanakan sebagai bagian dari perintah eksekutifnya.

Hakim kedua di Rhode Island juga telah memblokir jeda pengeluaran federal dalam gugatan terpisah yang diajukan oleh hampir dua lusin negara bagian yang pro Partai Demokrat.

Dalam gugatan di Washington D.C, beberapa kelompok melaporkan tidak dapat mengakses dana federal yang dijanjikan, bahkan setelah memo tersebut dibatalkan. Mulai dari lokasi penitipan anak di Wisconsin hingga layanan disabilitas di Virginia Barat, hingga proyek penelitian bisnis kecil tentang pembangkitan dan pendeteksian neutron.

"Bagi banyak orang, kerugian yang disebabkan oleh pembekuan ini tidak bersifat spekulatif, akan segera terjadi, dan berpotensi menimbulkan bencana," tulis AliKhan.

Pemerintahan Trump menilai penangguhan singkat dalam pendanaan untuk menyelaraskan pengeluaran federal dengan agenda presiden sudah sesuai dengan undang-undang, dan pengadilan tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memblokirnya.

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump berupaya untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil, menghapus perlindungan bagi kaum transgender, dan mengakhiri upaya keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Namun AliKhan, mendapati bahwa “mewujudkan keinginan Presiden bukanlah sebuah hal yang mudah bagi OMB, untuk melakukan apa yang diinginkannya,” tulisnya, mengacu pada Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih yang membagikan anggaran federal.

Pengacara dari kelompok advokasi Democracy Forward mewakili sejumlah organisasi nirlaba. Mereka mengatakan penghentian pendanaan secara besar-besaran melanggar hukum federal, menempatkan organisasi nirlaba dalam risiko ditutup, dan melanggar hak Amandemen Pertama mereka.