Presiden Jokowi : Bangun Manusia Indonesia Lewat Nutrisi

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar sumber daya manusia (SDM) dapat mencapai potensi maksimal, dilakukan pemenuhan nutrisi.

oleh Meiristica Nurul diperbarui 16 Agu 2016, 11:51 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2016, 11:51 WIB
20160721- Presiden Jokowi Jelaskan Manfaat Tax Amnesty di Istana- Faizal Fanani
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan SCTV di Long Room Istana, Jakarta, Rabu (20/7). Menurut Jokowi adanya Tax Amnesty bisa membuat Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tujuan pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimal. Untuk mencapai itu semua, harus dimulai dengan pemenuhan nutrisi.

"Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial," terang Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD jelang HUT Kemerdekaan RI ke-71, di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Untuk sektor kesehatan, pemerintah telah membuat program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat, kedua penguatan pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dinyatakan Jokowi, hingga Juli 2016 lalu, berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah JKN sudah hampir mencapai 170 juta jiwa. "Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sana dengan BPJS Kesehatan terus meningkat. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan mencapai 20.239 fasilitas."

Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sudah ada sebanyak 1.910, apotek sebanyak 1.953 fasilitas, dan optikal sebanyak 938.

Sedangkan di sektor pendidikan, saat ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian pemerintah diutamakan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu.

Dengan adanya KIP, diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar, menengah, pendidikan formal, dan non formal. Termasuk untuk mendapatkan keterampilan dari lembaga kursus/BLK.

Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya