Anak Hanya Imunisasi yang Dianjurkan Pemerintah, Bolehkah?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memiliki program imunisasi rutin lengkap yang terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Amankah jika anak hanya mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan lanjutan itu?

"Boleh saja, imunisasi itu (yang diwajibkan pemerintah) yang paling penting untuk melindungi anak dari penyakit infeksi," kata dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, Hartono Gundardi menjawab pertanyaan warganet dalam Instagram Live Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jakarta pada Kamis (8/8/2019).

Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan RI, untuk imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2).

Lalu, usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR).

Untuk imunisasi lanjutan, bayi bawah dua tahun (baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas 1 SD/madrasah/sederajat diberikan (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/sederajat diberikan (Td).

Saksikan juga video menarik berikut

Ada beberapa vaksin yang tidak diwajibkan pemerintah tapi masuk dalam rekomendasi IDAI untuk diberikan pada anak 0-18 tahun. 

"Seperti dari usia yang paling muda dua bulan ada imunisasi rotavirus untuk mencegah diare pada anak, vaskin pneumokokus (atau PCV: Pneumococcal Conjugate Vaccine) yang bertujuan menceh penyakit akibat kuman pneumokokus dengan jadwal 2,4,6 bulan. Ada vaksin influenza juga bisa dimulai dari umur 6 bulan," kata Hartono mencontohkan beberapa imunisasi yang direkomendasikan IDAI.

Namun, jika hanya mendapatkan vaksinasi yang dianjurkan pemerintah saja juga tidak tidak menjadi maslaah. "Jadwal yang dianjurkan pemerintah itu yang paling dibutuhkan anak," katanya.