BKKBN: 10 Persen Peserta KB Berpotensi 'Drop Out' Akibat Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa potensi masyarakat yang drop out dari layanan keluarga berencana (KB) mencapai 10 persen selama pandemi COVID-19.

Dalam siaran dialog dari Graha BNPB kemarin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan ada beberapa faktor yang membuat menurunnya layanan KB di masa pandemi COVID-19.

Yang pertama adalah berkurangnya sumber daya manusia seperti bidan dan dokter yang mengurangi kapasitas pasien.

"Yang biasanya praktik 30 sampai 40, membatasinya jadi 15, 10. Bidan-bidan yang usianya 60 tahun, yang biasanya praktik dengan senang dan gembira, dilarang sama anak cucunya. Ini yang sampai hari ini masih belum pulih," kata mantan bupati Kulon Progo ini.

"Akhirnya kesempatan untuk mendapatkan layanan berkurang pada saat pandemi ini," Hasto menambahkan.

Selain itu, perasaan takut atau cemas berlebihan akibat pandemi COVID-19 juga menjadi faktor lain yang menyebabkan penurunan pelayanan KB selama masa pandemi. Hasto mengatakan, ada masyarakat yang akhirnya memilih tidak memeriksakan diri meski mengalami telat menstruasi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

"Bagi mereka yang harus suntik KB, harus ambil pil, harus ganti IUD-nya kan ini menjadi permasalahan. Karena akhirnya banyak yang drop out, kita tengarai yang drop out mencapai 10 persen angkanya," kata Hasto.

"Kalau yang drop out itu orang usia 20 sampai 35 tahun, maka hampir dipastikan di dalam bulan pertama dan kedua itu, dari 10 persen tadi, 15 persennya hamil."

Dwi Listyawardani, Kepala Sub Bidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 yang juga Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN mengatakan, bertambahnya kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan merupakan dampak tak langsung dari pandemi COVID-19.

"Ini juga sebetulnya menjadi beban keluarga lagi. Karena memang itu unit terkecil di mana segala dampaknya larinya ke keluarga," kata Dani di kesempatan yang sama.

Hasto pun mengatakan, BKKBN telah mengadakan berbagai kegiatan seperti sejuta akseptor hingga meminta para kepala daerah menggratiskan pelayanan KB di masa pandemi.

"Karena kalau sudah bayar, terus susah, kan repot. Sudahlah kontrasepsi digratiskan dulu saja, minta tolong sama bupati wali kotauntuk membuat kebijakan, permisi dengan DPR-nya masing-masing. Alhamdullilah banyak sekali gubernur, bupati yang merespon BKKBN untuk memberikan layanan gratis," pungkas Hasto.