Gencar Sosialisasi Larangan Mudik, Satgas COVID-19: Lebih Baik Dianggap Cerewet daripada Korban Berderet-deret

Doni Monardo juga meminta agar semua pihak melakukan sosialisasi mengenai larangan mudik

oleh Giovani Dio Prasasti diperbarui 05 Mei 2021, 20:00 WIB
Diterbitkan 05 Mei 2021, 20:00 WIB
Doni Monardo
Doni juga kembali menegaskan agar aturan Pemerintah Pusat terkait peniadaan mudik Idul Fitri tahun ini dapat dipatuhi masyarakat (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan bahwa sosialisasi tentang larangan mudik harus terus menerus dilakukan demi mencegah terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Tanah Air.

"Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban COVID berderet-deret," kata Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo dalam dialog virtual pada Rabu (5/5/2021).

Dalam acara yang disiarkan di saluran Youtube FMB9ID_IKP itu, Doni mengatakan bahwa masih ada 7 persen masyarakat yang masih akan nekat mudik meski sudah dilarang.

"7 persen dari 270 juta penduduk kita sangat besar. 18,9 juta orang. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin," kata Doni Monardo.

Doni kembali mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran sudah tepat.

"Keputusan pemerintah untuk pelarangan mudik ini bukan hanya tepat tetapi sangat tepat," katanya.

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini

Jangan Ada Pejabat Berbeda Narasi

Kepala BNPB Doni Monardo
Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mendorong Pemprov Bali agar membentuk Satgas Karantina saat Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (1/4/2021). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Doni mengingatkan bahwa setahun menghadapi COVID-19, Indonesia selalu mengalami lonjakan kasus setiap usai liburan panjang yang disertai bertambahnya angka kematian.

"Variasi angkanya antara 46 persen untuk angka kematian, sampai dengan 75 persen. Demikian juga untuk kasus aktifnya, dari posisi sekitar 70-an persen sampai dengan 119 persen. Jadi sangat tinggi sekali."

Doni pun kembali menegaskan bahwa kebijakan larangan mudik adalah pilihan yang strategis dan harus diikuti oleh semua pihak.

"Ini adalah keputusan politik negara. Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Tidak boleh ada satu pun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya

Dia pun meminta agar semua pihak baik di tingkat pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan, untuk bekerja keras mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik.

"Mari bersabar menahan diri. Karena kalau ini kita biarkan, pasti sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang ke luar, di kampung halamannya. Di setiap daerah belum tentu ada rumah sakit yang memadai, belum tentu ada dokter yang merawat," kata Doni.

Infografis Dilarang Mudik

Infografis Dilarang Mudik
Infografis Dilarang Mudik (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya