Soal Vaksin COVID-19 Berbayar, Menkes Budi: Sekarang Masih Gratis

Liputan6.com, Jakarta Memasuki awal tahun 2023, Pemerintah masih menyediakan vaksin COVID-19 gratis untuk masyarakat. Sementara perihal rencana vaksin berbayar belum ada pembahasan lebih lanjut.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pun mengajak masyarakat yang belum vaksinasi COVID-19 lengkap (dosis 1 dan 2) serta booster dapat segera mendapatkan vaksin di fasilitas kesehatan (faskes) atau sentra vaksinasi terdekat.

"Itu belum dibahas yang vaksin berbayar. Jadi sampai sekarang, vaksin masih gratis. Yuk cepat-cepat booster juga," ucapnya usai acara 'Peringatan Hari Ulang Tahun Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita ke-43' di RSAB Harapan Kita Jakarta, ditulis Rabu (4/1/2023).

Pembahasan vaksin COVID-19 berbayar kembali menjadi sorotan lantaran Komite Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) selesai akhir tahun 2022. Pemerintah juga tidak mengalokasikan dana khusus untuk PC-PEN di APBN 2023.

Lebih lanjut, Menkes Budi Gunadi mengatakan, soal anggaran COVID-19 di tahun 2023 masih didiskusikan.

"KPC-PEN kan sudah selesai di akhir tahun (2022). Nah, saya mau ke Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) mau rapat soal itu (anggaran COVID-19). Jadi itu belum konfirm," lanjutnya.

Pada Agustus 2022, Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan sedang mempertimbangkan vaksin COVID-19 berbayar pada tahun 2023. Vaksin COVID-19 berbayar yang direncanakan ini akan dibuka melalui mekanisme pasar dengan menyasar kelompok non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sementara itu pada kelompok PBI, ada pertimbangan vaksin COVID-19 pada tahun 2023 akan disokong melalui mekanisme BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, vaksin COVID-19 untuk kelompok PBI bersifat gratis dan ditanggung BPJS Kesehatan.

Rencana vaksin COVID-19 berbayar untuk kelompok non-PBI turut dipengaruhi dengan tidak lagi dialokasikannya anggaran khusus pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2023. Untuk anggaran kesehatan tahun depan hanya ada alokasi anggaran kesehatan reguler yang rutin.

Walaupun begitu, anggaran kesehatan reguler tahun 2023 bertambah menjadi 169,8 triliun. Jika penanganan pandemi masih berlangsung pada tahun depan, maka penggunaan dana akan masuk dalam anggaran kesehatan reguler.

"Kami sudah menghitung bahwa anggaran kesehatan nanti akan kembali ke rutin. Jadi, begitu tahun depan, kami rasa vaksinasinya ya, rencana kita yang PBI nanti akan disupport (didukung) oleh pemerintah, bisa melalui mekanisme BPJS Kesehatan," ungkap Budi Gunadi saat Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023.

"Yang non-PBI, kita buka ke mekanisme pasar (berbayar) karena jumlah vaksin yang tersedia juga sudah banyak."

Baru-baru ini, Pemerintah merestui pemberian vaksin COVID-19 balita usia 6 bulan hingga 4 tahun. Rekomendasi ini keluar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mohammad Syahril mengatakan, teknis lebih lanjut, apakah berbayar atau tidak masih akan dimatangkan.

"Memang menggembirakan saat ini sudah ada rekomendasi dari BPOM vaksinasi anak umur di bawah 6 tahun. Balita ini direkomendasikan juga oleh ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group of Immunization) maupun oleh kalangan scientist bahwasanya perlu mendapatkan vaksin," katanya dalam dialog di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta beberapa hari lalu.

"Cuma saat ini kita akan atur lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanaannya. Apakah dia harus berbayar ataukah memang mendapatkan juga program."

Syahril menegaskan, petunjuk teknis (juknis) untuk vaksin COVID-19 anak di bawah 6 tahun juga masih ditunggu oleh Pemerintah terutama untuk proses pelaksanaannya nanti di lapangan.

"Kalau melihat penjelasan, vaksin nol sampai 6 tahun ini masih kita tunggu juknisnya, bagaimana pelaksanaan di lapangan. Tapi ini kabar gembira lho Indonesia sudah memberikan suatu rekomendasi dan sudah disiapkan," tegasnya.

Realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp396,7 triliun hingga 30 Desember 2022. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi anggaran PC-PEN yang turut digunakan untuk klaim pembiayaan pasien COVID-19 dan vaksinasi.

“Sebagian untuk klaim pasien dan vaksinasi, insentif dan santunan nakes (tenaga kesehatan) tetap kita bayarkan penuh di tahun 2022, serta masih ada beberapa insentif perpajakan kesehatan,” paparnya dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022, Selasa (3/01/2023).

Anggaran PC-PEN terbagi dalam tiga klaster, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp61,3 triliun yang digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti klaim pembayaran pasien COVID-19 tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp28,8 triliun.

Realisasi anggaran tersebut untuk membayar tunggakan klaim pasien tahun 2021 untuk 343.000 pasien dan tahun 2022 untuk 475 pasien. Selanjutnya, untuk biaya vaksinasi sebesar Rp3,4 triliun bagi 60,1 juta dosis. Untuk kegiatan penelitian menghabiskan anggaran Rp207,7 miliar.

Anggaran klaster kesehatan juga digunakan untuk insentif/santunan tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp3,5 triliun, membayar tunggakan insentif 2021 untuk 46.826 nakes pusat, tahun 2022 untuk 533.421 nakes pusat, dan pembayaran santunan kematian bagi 81 nakes pusat.

Selain itu, untuk pembayaran insentif perpajakan kesehatann Rp1,8 triliun, fasilitas impor vaksin Rp1,1 triliun, fasilitas impor alat kesehatan Rp300 miliar, pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah untuk alat kesehatan sebesar Rp400 miliar, serta dukungan APBD penanganan COVID-19 di desa dan daerah sebesar Rp18,3 triliun.