Momen Menkeu Sri Mulyani Heran, Ganti Pagar Puskesmas Pakai Anggaran Stunting

Liputan6.com, Jakarta Anggaran stunting kembali menjadi sorotan tatkala Presiden Joko Widodo (Jokowi) heran karena besaran yang berkisar Rp10 miliar dari APBD itu justru ada yang digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Padahal, seharusnya anggaran stunting lebih banyak untuk membeli makanan bergizi seperti telur dan daging.

Tak hanya Jokowi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sempat heran sekaligus bingung lantaran perbaikan biaya ganti pagar Puskesmas masuk ke dalam kategori penanganan stunting. Dalam hal ini, menggunakan anggaran stunting.

Laporan adanya biaya ganti pagar Puskesmas yang menggunakan anggaran stunting diperoleh Sri Mulyani lewat informasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Termasuk yang disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, ganti pagar di Puskesmas masuk dalam kategori stunting," ucap Sri Mulyani saat 'Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja – Sakti' di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta beberapa waktu silam.

"Nah, hal seperti ini kita mungkin ketawa, tapi ini mengambarkan bahwa betapa banyak Pekerjaan Rumah (PR) untuk kita."

Anggaran Stunting Sangat Kecil

Total anggaran penanganan stunting yang dialokasikan mencapai Rp77 triliun dengan 283 subkegiatan. Di daerah sendiri, anggaran yang diserap di angka Rp34 triliun

"Item yang betul-betul untuk stunting, memberikan bayi makanan dari kas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting, itu porsi yang sangat kecil," ujar Sri Mulyani.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyebut beberapa anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L) termasuk anggaran motor trail dalam kegiatan revolusi mental.

Menurutnya, anggaran untuk revolusi mental masuk dalam prioritas nasional. Ketika ditelaah, ada anggaran untuk pengadaan motor trail. Ia menilai mungkin motor tersebut digunakan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi.

Bahkan setelah dibaca lebih lanjut, tertulis bahwa ada anggaran stunting yang implementasi penggunaannya untuk memperbaiki pagar Puskesmas.

"Ketika saya pertama kali masuk Bappenas dan saya coba uji Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), saya coba zoom itu, bentuk bunyi besarnya -- tulisan laporannya -- adalah stunting," jelas Suharso.

"Kemudian saya suruh zoom, zoom, zoom (perbesar) sampai yang namanya lokasi, isinya adalah memperbaiki pagar Puskesmas."

Jokowi pada Rabu (14/6/2023) menyentil soal serapan anggaran stunting di daerah. Jumlah tersebut ternyata lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.

"Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar. Coba cek lihat betul, untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp10 miliar,"

"Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla 2 miliar."

Beli Telur Enggak sampai Rp2 Miliar

Jokowi menilai anggaran untuk beli telur demi pemenuhan gizi anak cegah stunting saja tidak sampai Rp2 miliar. Ia mempertanyakan, kapan stunting selesai?

"Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar, tak cek. Ya kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya," imbuhnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Kantor BPKP, Jakarta Timur.

"Kalau Rp10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar, yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu."

Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 'Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting Tahun 2023' secara virtual di Jakarta.

Dana Stunting Disalurkan Melalui Kementerian/Lembaga

Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk menurunkan stunting agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik.

"Karena penyebab stunting ternyata tidak melulu hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orangtua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini)," jelas Suahasil.

"Kemudian lingkungan tempat tinggal yang kurang higenis, atau sanitasi dan sarana mandi, cuci, kakus yang tidak sehat, termasuk masih adanya keterbatasan terhadap akses pada air bersih."