Dirut BPJS Kesehatan Titip Pesan untuk Presiden Terpilih Terkait Nasib JKN

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menitipkan pesan soal nasib layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk presiden terpilih nantinya. Bahwa layanan JKN sudah berada di jalur yang benar (on the right track).

Apabila ingin mengubah sistem JKN, Ghufron mengemukakan, sebaiknya tidak mengubah hal-hal yang sifatnya sudah substansial, esensial dan fundamental.

"Kami sampaikan juga, BPJS ini sudah on the right track. Jadi, kalau ingin mengubah, jangan yang sifatnya substansial. Yang sifatnya tambahan-tambahan itu banyak masalah, ya kecil-kecil," jelas Ghufron usai diskusi publik tentang “Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga terhadap Ancaman Dengue/DBD" di Hotel Manhattan Jakarta pada Rabu, 17 Januari 2024.

"Kita ini sudah on the right track, sudah bagus. Jangan sampai diubah sistemnya ke arah yang fundamental tidak on the right track."

Indonesia Jadi Salah Satu Rujukan Sistem JKN di Dunia

Kembali ditegaskan Ghufron, tidak perlu dilakukan perubahan yang sifatnya fundamental. Ia menuturkan Indonesia kini menjadi salah satu rujukan untuk sistem JKN di dunia.

Apalagi Ghufron juga termasuk salah satu orang yang terlibat dalam pembentukan BPJS Kesehatan.

"Saya dulu sejak awal jadi konsultan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Ketua Tim Persiapan BPJS ya, jadi saya tahu persis," tegasnya.

"Oke kalau kita diskusi ya silakan dan Indonesia sekarang merupakan salah satu rujukan."

Ali Ghufron Mukti menambahkan, jangan sampai sistem JKN berubah secara substansial dan fundamental. Jika berubah, tentu akan sangat disayangkan.

Sebab, masyarakat yang tadinya sudah memahami penggunaan layanan JKN malah dicemaskan menjadi tidak lagi memahami.

"Jadi sudah on the right track. Jadi jangan tiba-tiba orang udah ngerti terus berubah, ya sayang. Negara, bangsa, semua presiden, Bu Megawati, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak Jokowi, semua perannya positif di BPJS Kesehatan," tambah Ghufron.

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan sebelumnya menyentil tentang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menggagas adanya perubahan terhadap sistem pelayanan JKN, termasuk pembiayaan kesehatan.

Menurut Anies, sistem rujukan pelayanan peserta JKN harus lebih berorientasi pada keselamatan pasien. 

"Tentang pembiayaan kesehatan ini, jaminan kesehatan nasional kita harus ubah sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN harus lebih mudah lebih berorientasi pada keselamatan pasien. Sekali lagi, keselamatan pasien adalah mereka yang diprioritaskan," tutur Anies saat sesi "Dialog Nasional mengenai Pembangunan Kesehatan Indonesia dengan Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres)" di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2024.

Evaluasi Besaran Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan

Dari sisi pembiayaan kesehatan, Anies menjanjikan adanya evaluasi terhadap besaran pembayaran BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Pembayaran yang dimaksud, khususnya tarif kapitasi.

Kapitasi merupakan tarif yang dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

"Kita ingin lakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan besaran pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan juga sistem kapitasi untuk memperkuat pelayanan JKN," imbuh Anies.

Kehadiran BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi magnet tersendiri bagi negara-negara di dunia.

Padahal, belum genap sepuluh tahun berjalan sudah lebih dari 95 persen penduduk Indonesia menjadi peserta Program JKN. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju Universal Health Coverage (UHC).

Karena itulah, tak sedikit negara yang tertarik mempelajari bagaimana BPJS Kesehatan beroperasi.

Indonesia menjadi tuan rumah acara Asian eHealth Information Network (AeHIN) General Meeting 2023 yang diselenggarakan AeHIN berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI pada 6-9 November 2023.

Puluhan delegasi Joint Learning Network (JLN) dari berbagai mancanegara yang mengikuti acara tersebut pun berbondong-bondong mengunjungi Kantor Pusat BPJS Kesehatan untuk studi banding mengenai pengelolaan Program JKN yang merupakan jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema kontribusi dan penyelenggara tunggal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada 8 November 2023 menjelaskan, data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian maupun pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.

Tujuannya, memudahkan proses pengolahan data oleh peneliti, akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait lainnya, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan data sampel yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan data yang ada di BPJS Kesehatan.