Wujudkan Target Eliminasi TB pada 2030 dengan Sinergi Lintas Sektor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi inisiatif Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dan sejumlah pihak dalam upaya eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia. Menkes juga menegaskan bahwa penanggulan TB menjadi prioritas nasional.

“Kita tidak mungkin jalan sendiri, kita harus jalan sama-sama. Terima kasih kepada tim semuanya yang sudah mau bersama-sama pemerintah dan ini harus dipakai sebagai gerakan bersama bukan hanya program saja,” kata Menkes dalam sambutannya ketika mengadiri diseminasi memo kebijakan TB 2024-2029 di Jakarta, Kamis (28/11).

Peluncuran dokumen strategis tersebut bertujuan mempercepat eliminasi TB di Indonesia melalui pendekatan lintas sektor.

Memo kebijakan ini disusun oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI) melalui diskusi publik yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas. Dokumen ini mengidentifikasi berbagai tantangan kritis sekaligus peluang strategis untuk menekan angka kejadian TB, yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Tanah Air.

Ia juga mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia, dengan prevalensi TB yang masih tinggi. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia berada di peringkat kedua dunia setelah India, dengan perkiraan satu juta kasus baru setiap tahun.

Meski telah ada langkah-langkah signifikan dalam penanggulangan TB, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya kesadaran pasien untuk memeriksakan kesehatan dan keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Menkes berharap memo ini dapat memperkuat rencana strategis nasional dalam mengatasi TB, dengan dukungan berbagai elemen masyarakat. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyoroti tingkat penularan dan kematian akibat TB yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Ia optimistis Indonesia dapat mengatasi TB dengan pendekatan serupa yang digunakan saat menangani pandemi.

“Kalau kita bisa menjadi salah satu negara yang cepat menyelesaikan COVID-19, kita juga bisa mengatasi TB. Kuncinya, kita harus melihat ini sebagai krisis yang kemudian semua pihak harus bekerja keras menyelesaikannya,” tegas Menko PMK.

Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Nadia Luntungan, menjelaskan bahwa memo kebijakan ini menyoroti empat tantangan utama: akses pengobatan yang terbatas, kapasitas tenaga kesehatan yang belum merata, integrasi sistem informasi yang belum optimal, dan pembiayaan dalam penanggulangan TB.

“Tantangan tersebut adalah badai yang kita hadapi dalam penanggulangan TB. Namun, di balik badai itu, ada peluang strategis yang dapat kita manfaatkan, salah satunya adanya pemerintahan baru dan penanggulangan TB menjadi salah satu prioritas nasional,” ujar Nurul.

Memo ini menawarkan berbagai rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengintegrasikan kebijakan TB dengan layanan kesehatan lainnya, serta mendekatkan layanan kepada komunitas rentan.

Eliminasi TB akan jatuh tempo pada 2030, dan perjalanan untuk mencapai target itu semakin dekat. "Dengan semangat gotong royong dan sinergi, saya percaya bahwa kita bisa mencapai dermaga itu sesuai dengan komitmen yang diberikan,” pungkas Nurul.

Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya eliminasi TB di Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak dalam gerakan bersama.