3 Masalah Program JKN yang Akan Dibahas TNI/Polri

Menanggapi berbagai keluhan terhadap program jaminan kesehatan baru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang ditetapkan pemerintah, Petinggi TNI dan Polri hari ini dan esok akan melakukan evaluasi terkait program tersebut.

Seperti disampaikan Kapusdokes (Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan) Polri, Brigjen Arthur Tampi, Selasa (28/1/2014), ada tiga hal utama yang akan dibahas dalam evaluasi tersebut, seperti berikut:

1. Kepersertaan

Terkait kepersertaan, Arthur menerangkan bahwa setiap anggota bisa dengan mudah mendaftar. Anggota yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan bisa menunjukkan KTA. Tapi evaluasi menuju lebih baik akan terus diupayakan.

2. Fasilitas Kesehatan

"Sebenarnya ada keuntungan dan kemudahan bagi anggota terutama di RS Pemerintah atau RSUD. Jelas di RS TNI pun kami juga sudah melayani masyarakat umum, semua difasilitasi dan tidak ada yang ditolak," jelas Arthur, Selasa (28/1/2014).

3. Mekanisme

Arthur menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan layanan kesehatan yang terbaik. "Bagaimanapun ini program pemerintah dan belum ada negara yang berhasil," tambahnya.

Seperti diketahui, saat ini fasilitas kesehatan tingkat 1 milik TNI ada sebanyak 779 dan fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit) milik TNI berjumlah 108. Sementara fasilitas kesehatan tingkat 1 milik Polri berjumlah 558. Jumlah fasilitas kesehatan ini diharapkan bisa mendukung program JKN.

(Fit/Mel/*)

Baca Juga:

Yati, Pasien Kanker Harus Bayar Kemoterapi Sejak BPJS Berlaku
Maunya Sih Rakyat Miskin Bisa Berobat Gratis di Rumah Sakit!
IDI Minta Dana BPJS Langsung Dikelola Rumah Sakit atau Puskesmas