Negara Asia Tenggara yang Tidak Pernah Dijajah, Lengkap Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Kolonialisme merupakan sebuah fenomena sejarah yang kompleks, merupakan upaya sistematis suatu bangsa untuk menguasai dan mengeksploitasi wilayah lain demi kepentingan mereka sendiri. Motivasi di balik praktek kolonial ini beragam dan multifaset, mencakup ambisi untuk memperluas pengaruh keagamaan, hasrat akan kekayaan sumber daya alam, serta keinginan untuk memperluas kekuasaan politik dan ekonomi di tingkat global.

Bangsa Eropa muncul sebagai aktor utama dalam panggung kolonialisme dunia, terutama sejak era penjelajahan samudera yang dimulai pada penghujung abad ke-15. Didorong oleh semangat merkantilisme dan misi penyebaran agama, negara-negara Eropa melancarkan ekspedisi ke berbagai penjuru dunia, termasuk benua Asia, dengan tujuan memulihkan perekonomian mereka yang sempat terpuruk pasca berbagai konflik internal dan eksternal.

Dampak kolonialisme Eropa terasa sangat kuat di kawasan Asia Tenggara, di mana banyak negara mengalami periode penjajahan yang panjang dan membekas. Indonesia, yang menjadi incaran karena kekayaan rempah-rempahnya, Malaysia dengan hasil timah dan karetnya, serta Singapura yang strategis sebagai pelabuhan, menjadi bukti nyata bagaimana kolonialisme Eropa membentuk lanskap politik, ekonomi, dan sosial di kawasan ini. Namun ada negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Lantas negara manakah itu?

Berikut ini Liputan6.com ulas mengenai negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah dan alasannya yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (14/8/2024).

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Thailand memiliki keunikan tersendiri sebagai satu-satunya negara yang berhasil mempertahankan kedaulatannya dari cengkeraman kolonialisme. Raja Chulalongkorn, yang dikenal juga sebagai Rama V, memegang peranan krusial dalam membentengi negaranya dari ancaman penjajahan melalui serangkaian kebijakan progresif dan strategis. Salah satu langkah brilian yang diambil oleh raja yang dianggap sebagai salah satu pemimpin terbesar Thailand ini adalah mengadopsi dan mengadaptasi berbagai aspek modernitas Eropa, mulai dari sistem pemerintahan hingga gaya hidup, tanpa mengorbankan esensi budaya Thailand.

Lebih lanjut, Raja Chulalongkorn menerapkan strategi diplomasi yang cerdik dalam memimpin Kerajaan Siam (nama Thailand pada masa itu). Beliau dengan lihai membangun hubungan diplomatik yang erat namun hati-hati dengan dua kekuatan kolonial utama di kawasan tersebut, yaitu Inggris dan Prancis. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan untuk menjalin persahabatan, tetapi juga merupakan langkah kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan Siam.

Melalui manuver diplomatik yang cermat ini, Raja Chulalongkorn berhasil meminimalisir peluang kolonisasi oleh kekuatan Eropa terhadap negaranya. Dengan memposisikan Siam sebagai zona penyangga antara wilayah pengaruh Inggris dan Prancis, serta menunjukkan kemampuan untuk mengadopsi modernisasi tanpa kehilangan identitas, Thailand di bawah kepemimpinannya berhasil mempertahankan kemerdekaan di tengah gelombang kolonialisme yang melanda kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti kecerdasan diplomasi Raja Chulalongkorn, tetapi juga menjadi landasan bagi kelangsungan dan kemajuan Thailand hingga saat ini.

Meskipun Thailand tidak pernah secara resmi dijajah, negara ini tetap mengalami pengaruh dan tekanan dari kekuatan kolonial di sekitarnya. Thailand harus menyerahkan beberapa wilayah perbatasannya kepada Inggris dan Prancis sebagai bagian dari strategi diplomatik mereka untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, inti dari kedaulatan dan pemerintahan Thailand tetap terjaga, menjadikannya pengecualian unik di kawasan Asia Tenggara dalam konteks sejarah kolonial.

1. Warisan Kepemimpinan Raja Chulalongkorn

Thailand, negara yang hingga kini menganut sistem monarki konstitusional, memiliki sejarah unik dalam mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme. Pada awal abad ke-20, di bawah pimpinan Raja Chulalongkorn, negara yang dahulu dikenal sebagai Kerajaan Siam ini berhasil menghindari penjajahan langsung melalui serangkaian taktik diplomatik dan reformasi internal yang brilian.

Terletak strategis di antara wilayah jajahan Inggris (Burma) dan Prancis (Indochina), Kerajaan Siam menghadapi ancaman nyata dari ekspansi kolonial. Menyadari situasi ini, Raja Chulalongkorn mengambil langkah berani dengan mendekatkan diri kepada kekuatan Eropa, bukan untuk tunduk, melainkan untuk belajar dan beradaptasi.

Raja Chulalongkorn memperkenalkan sistem politik Mandala, sebuah pendekatan unik yang secara cerdik memberikan penghormatan kepada kekuatan kolonial sambil melakukan modernisasi besar-besaran di dalam negeri. Strategi ini termasuk kolaborasi dalam pembuatan peta wilayah, yang tidak hanya memperjelas batas kekuasaan tetapi juga memberi Siam kesempatan untuk mengklaim wilayahnya secara lebih tegas.

Bersamaan dengan itu, Raja Chulalongkorn melakukan reformasi sentralisasi yang mengubah struktur kekuasaan Siam dari yang sebelumnya tersebar menjadi terpusat di Bangkok. Langkah ini memperkuat kontrol pemerintah pusat atas seluruh wilayah, meski beberapa daerah masih belum memiliki status hukum yang jelas. Reformasi ini menjadi fondasi bagi Thailand modern, memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan kolonial dan membangun negara yang berdaulat.

2. Perjuangan Mempertahankan Wilayah Kekuasaan

Meskipun Raja Chulalongkorn telah menerapkan strategi diplomasi yang cerdik, Thailand - yang dikenal sebagai "Negeri Gajah Putih" - tetap menjadi incaran kekuatan kolonial Eropa. Keindahan geografis Thailand, dengan gunung Doi Inthanon yang menjulang di utara, pegunungan Koral di timur laut, dan sungai-sungai besar seperti Mekong dan Chao Phraya, menjadikannya target yang menarik bagi Inggris dan Prancis.

Dalam upaya memperkuat kontrolnya, Raja Chulalongkorn melakukan reformasi teritorial dengan membentuk pasukan khusus untuk mengendalikan penguasa lokal dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terawasi. Strategi ini berhasil menyatukan kekuasaan di Bangkok, namun tekanan eksternal terus mengancam integritas wilayah Siam.

Periode 1893-1909 menjadi masa-masa sulit bagi Kerajaan Siam. Pada 1893, tekanan dari Prancis memaksa Raja Chulalongkorn menyerahkan wilayah Laos di timur Sungai Mekong. Dua tahun kemudian, Siam kembali harus melepaskan empat negara bagian Melayu, termasuk Patani, kepada Inggris. Situasi ini semakin diperburuk dengan Perjanjian Inggris-Prancis pada 1896 yang membatasi kedaulatan Siam hanya di sekitar Sungai Chao Phraya.

Namun, diplomasi Thailand akhirnya membuahkan hasil pada 1909 melalui Perjanjian Inggris-Siam. Perjanjian ini mengembalikan Patani ke dalam wilayah Thailand, meski dengan status otonomi. Seiring waktu, Patani pun terintegrasi penuh ke dalam administrasi pusat Thailand di Bangkok. Meskipun kehilangan beberapa wilayah, langkah-langkah diplomatik ini pada akhirnya memungkinkan Thailand mempertahankan kedaulatannya di tengah ekspansi kolonial Eropa.

3. Keunikan Status Thailand di Era Kolonial

Thailand memegang posisi istimewa dalam sejarah Asia Tenggara sebagai satu-satunya negara yang berhasil mempertahankan kedaulatannya di tengah gelombang kolonialisme. Meskipun Inggris dan Prancis berupaya memperluas pengaruh mereka, kedua kekuatan kolonial ini tidak pernah berhasil menguasai secara penuh wilayah Thailand atau mengambil alih pemerintahannya.

Fenomena ini mengukuhkan klaim bahwa Thailand tidak pernah sepenuhnya dijajah oleh bangsa asing. Situasi unik ini terbentuk sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor geografis, diplomasi cerdas para pemimpinnya, dan pertimbangan strategis kekuatan kolonial.

Akhirnya, Inggris dan Prancis mengambil keputusan untuk membiarkan Thailand mempertahankan kemerdekaan dan berdiri sebagai negara independen. Namun, keputusan ini bukan tanpa motif tersembunyi. Thailand yang merdeka justru dilihat sebagai aset strategis, berfungsi sebagai zona penyangga antara wilayah-wilayah jajahan Inggris dan Prancis di kawasan tersebut.