Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Gugatan Praperadilan dan Tak Ditahan KPK usai Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025). Hasto diperiksa selama 3,5 jam terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Usai pemeriksaan, Hasto langsung mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah Hasto untuk mengajukan praperadilan memicu perhatian publik. Dalam gugatan tersebut, Hasto mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, yang dianggapnya kurang sesuai prosedur. Ia juga menyatakan siap menghadapi proses hukum dengan prinsip asas praduga tak bersalah.

“KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, saudara HK, untuk mengajukan praperadilan. KPK tentunya akan menghadapi proses praperadilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025), dikutip dari Liputan6.com.

Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. Bersama Hasto, advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) juga ditetapkan sebagai tersangka.

Hasto diduga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Lobi tersebut bertujuan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih. Selain itu, Hasto juga dituduh mengatur pemberian uang suap melalui mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina.

Tidak hanya terkait suap, Hasto juga diduga melakukan upaya perintangan penyidikan. Ia diduga meminta Harun Masiku merusak barang bukti berupa ponsel dan melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah tokoh penting. Sebelumnya, Wahyu Setiawan dan Agustiani telah divonis bersalah dalam perkara ini.

Pada Senin (13/1/2025), Hasto memenuhi panggilan KPK untuk pertama kalinya setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan. Ia datang sekitar pukul 10.00 WIB dan menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 13.27 WIB.

Hasto terlihat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi dua pengacaranya, Ronny Talapessy dan Maqdir Ismail. Kendati diperiksa sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan dan memilih untuk mengajukan gugatan praperadilan.

"Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan praperadilan. Sehingga pada kesempatan ini, penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses praperadilan tersebut," tutur Hasto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

Hasto juga menyampaikan bahwa dirinya akan tetap kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil akan ditegakkan.

Hasto Kristiyanto secara resmi mendaftarkan gugatan praperadilan pada Jumat, 10 Januari 2025. Gugatan tersebut telah teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Sidang praperadilan pertama dijadwalkan pada Selasa, 21 Januari 2025, dengan Djumyanto sebagai hakim tunggal. Agenda sidang perdana mencakup pemanggilan pihak pemohon (Hasto) dan termohon (KPK).

KPK menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan tersebut. “Kami yakin proses penetapan tersangka sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika.

Langkah praperadilan ini menjadi ujian penting bagi KPK dalam mempertahankan profesionalisme penegakan hukum mereka. Publik menantikan hasil sidang yang dinilai akan menentukan arah penanganan kasus ini.

Dalam pernyataannya, Hasto mengaku menghormati KPK dan proses hukum yang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap tahap penanganan perkara.

Hasto juga menyebut bahwa pengorbanan adalah bagian dari perjuangan menegakkan keadilan. Ia mengaku diajarkan oleh Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri untuk tetap teguh memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

“Kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya, dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya sepenuhnya baik secara formal maupun materiil kami telah siap," jelas Sekjen PDIP itu.

Dengan praperadilan yang diajukan, proses hukum Hasto Kristiyanto akan menghadapi babak baru. Gugatan ini akan menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan profesionalisme dalam penanganan kasus Harun Masiku.

Publik pun menanti hasil sidang praperadilan yang diprediksi menjadi perhatian luas. Apakah langkah ini akan berhasil membatalkan status tersangka Hasto, atau justru memperkuat posisi KPK?

KPK menyatakan tetap berkomitmen menjalankan tugas pemberantasan korupsi dengan transparansi dan akuntabilitas. 

Praperadilan adalah upaya hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, atau penahanan oleh aparat penegak hukum. Proses ini dilakukan di pengadilan.

Hasto mempersoalkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, yang menurutnya kurang sesuai dengan prosedur hukum.

Jika praperadilan dikabulkan, status tersangka dapat dibatalkan. Namun, jika ditolak, proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan.

Sidang perdana praperadilan Hasto dijadwalkan pada Selasa, 21 Januari 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.