Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Janji Donasi Rp 43 Triliun ke Yaman

Liputan6.com, Sanaa - Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sepakat untuk memberikan paket dana bantuan ke Yaman dengan total US$ 3 miliar (Rp 43 triliun). Langkah ini mendapat respons positif dari Dewan Keamanan PBB.

Menurut laporan Arab News, Kamis (14/4/2022), dana bantuan itu merupakan paket bantuan ekonomi. Arab Saudi juga menambahkan komitmen sebesar US$ 300 juta untuk respons kemanusiaan PBB di Yaman.

Dewan Keamanan PBB mengaku prihatin dengan krisis kemanusiaan di Yaman, sehingga para donor diminta menyumbangkan rencana kemanusiaan PBB dan mendukung pemerintahan Yaman untuk menstabilkan ekonomi.

Pemberian paket bantuan ini terjadi pekan lalu yang juga terjadi transisi kekuasaan dari Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi (Abdrabbuh Mansur Hadi) kepada Dewan Kepemimpinan Kepresidenan. Dewan tersebut dibentuk di Arab Saudi dengan tujuan mengakhiri perang di Yaman.

Sebelumnya, Arab Saudi dan sekutunya mendukung Hadi sebagai tokoh pemimpin di Yaman untuk melawan pengaruh Houthi. 

DK PBB lanjut meminta para pemberontak Houthi untuk bekerja dengan utusan-utusan DK untuk meraih gencatan senjata yang permanen, serta meminta agar ada minimum 30 persen partisipasi perempuan di persetujuan apapun.

Pada awal Ramadhan 2022, Yaman memang mengadakan gencatan senjata. 

Perang saudara di Yaman telah terjadi sejak 2014. Lebih dari 100 ribu tewas di konflik ini. Arab Saudi cs ikut melakukan intervensi untuk melawan Houthi. 

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, meminta agar perdamaian terwujud dan melihat gencatan senjata Ramadhan membantu mengurangi konflik yang terjadi. Ia juga melihat kapal-kapal masuk ke pelabuhan Hodeidah sehingga bisa membantu kekurangan BBM di ibu kota Sanaa. Namun, ia menyebut masih ada tantangan-tantangan ke depannya. 

"Kami mengandalkan berbagai pihak-pihak unuk melanjutkan komitmen dan komunikasi serius dalam menjunjung gencatan senjata," ujar Utusan PBB Hans Grundberg.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya dilaporkan, melonjaknya biaya makanan dan bahan bakar, bersama dengan pemotongan anggaran di beberapa negara donor tradisional, telah memaksa World Food Program (WFP) untuk mengurangi separuh jumlah makanan yang diberikannya kepada jutaan orang di Yaman, Chad dan Niger.

“Jangan membuat kami mengambil makanan dari anak-anak yang lapar untuk diberikan kepada anak-anak yang kelaparan,” pinta Program Pangan Dunia PBB (WFP). 

Pada Desember 2021, PBB membuat rekor seruan sebesar $41 miliar (£31 miliar) untuk membantu 273 juta orang tahun ini. Seperti yang ditekankan oleh para pekerja bantuan, mereka bukanlah orang-orang yang akan dibuat sedikit lebih nyaman dengan bantuan dari PBB. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (12/4/2022)

Mereka adalah orang-orang, terutama anak-anak, yang mungkin akan mati tanpanya.

Tapi seruan itu dibuat sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Kedua negara itu dulunya menjual gandum ke WFP.Saat itu, Ukraina adalah pemasok, bukan negara yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, seperti yang ditunjukkan direktur WFP di Jenewa, Annalisa Conte.

Pada bulan pertama perang, WFP menjangkau satu juta orang di Ukraina. Tapi pasokan gandum Ukraina, yang ditakdirkan untuk memberi makan beberapa yang paling lapar di planet ini, telah mengering.

Sementara itu, banyak negara Afrika, meskipun tidak bergantung pada bantuan PBB, mengimpor gandum dari Ukraina.Somalia mendapatkan lebih dari 60% gandumnya dari Ukraina dan Rusia, sementara Eritrea mendapatkan hampir 97% gandumnya dari Ukraina.

Mereka sekarang harus menawar melawan orang Eropa dan Amerika Utara di pasar internasional untuk mencari makanan.Jan Egeland, mantan kepala bantuan darurat PBB dan sekarang dengan Dewan Pengungsi Norwegia, menggambarkan ini sebagai "bencana" untuk bagian termiskin di dunia. "Mereka akan kelaparan," katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa warga Afghanistan "menjual anak-anak mereka, dan bagian tubuh mereka, untuk memberi makan keluarga mereka". 

Tapi seruan kilat untuk Afghanistan mencapai sekitar setengah dari apa yang diminta PBB.Seruan serupa untuk Yaman, yang menurut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, mendapat kurang dari sepertiga.

Meskipun pekerja bantuan tidak suka mengatakannya di depan umum, ada perasaan tidak nyaman bahwa negara-negara donor tradisional di Eropa, yang dalam beberapa pekan terakhir telah mengumpulkan jumlah rekor untuk Ukraina dan menawarkan puluhan ribu tempat di rumah mereka untuk pengungsi Ukraina, sedang agak selektif tentang siapa yang mereka bantu.

Tidak diragukan lagi bahwa warga sipil yang rentan di Ukraina "mendapatkan semua belas kasih kita, dan curahan kemurahan hati yang telah kita lihat", kata Robert Mardini, direktur jenderal Komite Internasional Palang Merah.

Tapi, tambahnya, ada daftar panjang konflik yang belum terselesaikan di tempat lain yang terus berlanjut dari hari ke hari.

Krisis di Afghanistan, Yaman dan Suriah antara lain semakin memburuk sejak perang Ukraina. Jan Egeland mengakui lembaga bantuan merasa "kewalahan, kekurangan dana, kewalahan tidak seperti sebelumnya".

Kemurahan hati terhadap warga Ukraina yang telah meninggalkan rumah mereka disambut oleh Badan Pengungsi PBB.

Tetapi para pekerja bantuan juga tahu bahwa sampai baru-baru ini, banyak negara Eropa, di antaranya Hungaria dan Polandia, mendorong pengungsi Suriah kembali melintasi perbatasan mereka.

Shabia Mantoo dari badan pengungsi berpikir perang Ukraina bisa menjadi kesempatan bagi dunia untuk lebih memahami apa itu pengungsi, atau menjadi negara tetangga, seperti Lebanon, Uganda atau Turki, yang menampung ratusan ribu pengungsi. rakyat.

Dia berharap negara-negara yang sekarang membuka pintu mereka untuk pengungsi Ukraina akan "memperluas solidaritas itu, kasih sayang itu kepada semua orang lain dalam situasi yang sama".

Tetapi bahkan jika krisis ini menyebabkan lonjakan solidaritas global, badan-badan bantuan tahu ini akan menjadi tahun yang sangat sulit.Fakta bahwa Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, adalah agresor dalam perang terakhir ini mungkin akan membuat pengiriman bantuan menjadi lebih rumit.

PBB membutuhkan kerja sama antara Rusia dan Barat, misalnya, untuk pengiriman lintas batas ke Suriah. Tapi hubungan ini sekarang "dalam pembekuan", seperti yang dikatakan Jan Egeland.