Ini 4 Usulan Indonesia ke Arab Saudi untuk Peningkatan Layanan Jemaah Haji

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia menyampaikan empat usulan kepada Arab Saudi terkait peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini disampaikan dalam forum pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah, Selasa (13/6/2023).

Dalam pertemuan tersebut, hadir dari perwakilan Indonesia, Duta Besar OKI yang juga Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono, bersama Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.

Nasrullah mengatakan, Konjen RI di Jeddah mengapresiasi peningkatan beragam layanan haji yang telah dilakukan Arab Saudi, mulai dari fast track hingga bio visa. Bersamaan dengan itu, delegasi Indonesia juga mengusulkan sejumlah peningkatan layanan.

"Kami mengusulkan penambahan bandara kedatangan di Saudi, selain Jeddah dan Madinah. Usulan kita bisa di Thaif dan Yanbu’. Harapannya dengan adanya penambahan bandara, masa tinggal jemaah di Saudi bisa lebih dipangkas, menjadi berkisar 30 sampai 35 hari," kata Nasrullah usai pertemuan OKI dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Usulan kedua, lanjut Nasrullah, terkait dengan pelaksanaan bio visa dalam proses pemvisaan jemaah haji. Menurutnya, ada kendala perekaman sidik jari jemaah haji atau basmah dalam proses bio visa. Hal itu pun berdampak pada proses pemvisaan secara keseluruhan.

"Kita usul agar ada solusi lain melalui perekaman retina mata yang juga sama akuratnya. Teknologinya bisa dikembangkan. Usulan ini diapresiasi oleh Saudi," kata Nasrullah.

Ketiga, perluasan layanan fast track. Indonesia mengusulkan agar layanan ini bisa dikembangkan di bandara lainnya. "Kita ada 13 embarkasi, dan semua diusulkan bisa mendapat layanan fast track," ujar Nasrullah.

Terakhir, usulan yang disampaikan delegasi Indonesia berkenaan dengan informasi kuota.

Menurut Nasrullah, proses penyiapan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memakan waktu yang panjang. Oleh karena itu, ketentuan terkait kuota haji diharapkan dapat diinformasikan lebih awal.

"Kepastian kuota lebih awal akan mempercepat proses pembahasan anggaran, persetujuan BPIH, dan juga kontrak layanan di Arab Saudi," ujar Nasrullah.

"Beberapa negara mengusulkan hal sama, utamanya terkait pemberitahuan kepastian kuota haji dan penambahan layanan fast track. Saudi menghimpun usulan yang ada dari berbagai negara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan layanan pada operasional haji mendatang," Nasrullah menjelaskan.