UMKM Bisa Jadi Pahlawan Hindari Resesi Pasca Pandemi

Liputan6.com, Jakarta - Banyak pihak yang menginginkan agar pemerintah segera memberi harapan bagi masyarakat perihal kepastian kondisi akibat pandemi corona Covid-19 ini dapat kembali normal. Sebagai pionir yang bersuara lantang, Praktisi Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial Frans Meroga Panggabean menegaskan agar pemerintah jangan berlama-lama untuk memutuskan hal tersebut.

"Sampai akhir April, kami melihat tidak ada satu pun pihak yang mendorong pemerintah segera memberi kepastian bagi masyarakat dengan membuat panduan fase-fase pembukaan aktifitas ekonomi hingga nanti semua normal penuh. Pada 27 April kami terdorong bersuara pada pemerintah karena melihat banyak orang sangat susah mencari nafkah imbas dari PSBB," ujar Frans di Nasari Sentra KUKM, Senin, 11 Mei 2020.

Frans bersyukur bahwa pemerintah ternyata merespons positif aspirasi tersebut dengan Mahfud MD selaku Menkopolhukam berkata bahwa pemerintah akan melakukan kajian guna segera diputuskannya relaksasi PSBB. Bahkan belakangan beredar konsep kajian timeline fase pembukaan kegiatan ekonomi yang dibahas oleh Kemenko Perekonomian.

"Puji Syukur pemerintah mendengar aspirasi masyarakat bawah yang kondisinya sudah sangat sulit dalam menafkahi keluarga. Sudah sesuai dengan yang kami maksudkan kemarin, segera ada panduan tahapan jenis industri yang dapat beroperasi kembali, tapi tetap patuh pada protokol kesehatan yang ketat, serta sebelumnya lolos dari sejumlah kondisi sebagai prasyarat," kata Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.

Selanjutnya Frans berkata agar pemerintah serius melaksanakan prasyarat-prasyarat yang ketat sebelum melangkah ke setiap fase pembukaan kembali aktifitas ekonomi.

Banyak contoh sukses dari negara lain yang dinilai berhasil mengatasi kondisi pandemi Covid-19 sehingga pantas ditiru. Indonesia dapat mencontoh perpaduan strategi yang dianut Vietnam, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Walaupun tiga negara itu berbatasan langsung dengan Tiongkok sebagai sumber pandemi, tetapi mereka dapat kendalikan pandemi ini sehingga sangat minim korban dan saat ini kegiatan ekonomi mereka sudah berjalan kembali. Sangat salut bahkan pada Vietnam, negara yang tidak lebih kaya dari Indonesia itu mencatat tidak ada sama sekali korban jiwa dengan hanya 288 kasus positif serta saat ini semua telah sembuh," jelas Frans.

"Teori sederhananya, cari tahu yang sakit sebanyak mungkin agar segera ditangani sampai sembuh, lalu yang sehat dibolehkan aktifitas normal kembali. Kunci suksesnya adalah contact tracing maksimal dan tes masal. Vietnam disiplin melakukan contact tracing dengan ketat mengisolasi orang yang pernah kontak dengan kasus positif, sedangkan Korea Selatan fokus melakukan tes masal," ungkap Waketum Visi Indonesia Unggul (VIU) ini.

Ekonomi Kerakyatan Kembali Jadi Pahlawan Hindari Resesi dan Rebound Pasca Pandemi

Frans berseru agar pemerintah prioritaskan pelaku UMKM dan pekerja informal yang mendesak agar segera diperbolehkan kembali melakukan kegiatan usaha. Direktur Eksekutif Generasi Optimis Research and Consulting (GORC) ini mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga alasan yang mendasari begitu pentingnya keputusan tersebut.

"Pertama, pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Komposisi masyarakat berprofesi sebagai pelaku UMKM, dan pekerja informal adalah 50 persen lebih dari total penduduk. Jadi pemerintah akan tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mengatur agar sektor tersebut segera beraktifitas kembali," seru lulusan MBA Universite de Grenoble ini.

Alasan berikut mengapa terutama pelaku UMKM dan pekerja informal harus segera diselamatkan adalah karena kedua profesi itulah pemain utama sektor riil ekonomi Indonesia. Sektor riil ini yang berhubungan langsung dengan penyediaan kebutuhan masyarakat yang otomatis adalah faktor penting dari konsumsi rumah tangga yang daya belinya juga harus dijaga.

"Kedua, pelaku UMKM dan pekerja informal adalah pemain utama dalam sektor riil. Dengan jumlah keduanya yang mencapai 130 juta orang, berarti sudah minimal 50 persen dari total penduduk. Bayangkan bila semua kegiatan ekonomi ini berhenti terlalu lama? Sampai kapan pemerintah sanggup memberi bantuan sosial?" cetus Frans yang juga Ketua Umum Barisan Ekonomi Rakyat Solidaritas Indonesia Hebat (BERSIH) ini.

Alasan terakhir pelaku UMKM dan pekerja informal harus jadi prioritas adalah sebagai penyangga (buffer) pertumbuhan ekonomi yang semoga tahun 2020 ini tidak sampai minus imbas dari pandemi Covid-19. Di saat kegiatan ekspor dan impor serta investasi pasti lumpuh, maka ekonomi kerakyatan lah yang mengambil peran sentral kembali sebagai pahlawan sebagaimana krisis 1998.

"Di awal masa pandemi pelaku UMKM dan pekerja informal juga ikut terpukul keras, tapi kita lihat ada peluang justru merekalah yang harus dibangkitkan lebih dulu. Hingga akhir tahun 2020 semua sektor lain seperti manufaktur, ekspor impor, dan pariwisata pasti masih butuh waktu untuk bangkit. Kita butuh ekonomi kerakyatan jadi penyangga kuat agar tidak terjadi resesi," tegas Frans yang juga Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo).

"Dan jangan lupa, tahun 2021 pasti akan masih terasa berat imbas lanjutan dampak kondisi ekonomi yang luluh lantak tahun ini. Ketangguhan ekonomi kerakyatan kembali dibutuhkan sebagai persiapan rebound di tahun 2021. Tahun depan Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi dobel digit sebagai pembalasan tahun ini yang luluh lantak akibat pandemi," pungkas penulis "The Ma'ruf Amin Way" Keadilan, Kerakyatan dan Kedaulatan ini.