KLH Berencana Evaluasi Rencana Penyediaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana mengevaluasi jajaran kementerian/lembaga di tingkat pusat terkait kinerja penanganan lingkungan. Hal itu untuk menanggapi rencana Kementerian Kehutanan yang menyiapkan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.

"Saya mau izin, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada menteri dan lembaga yang menangani, saya akan memberi evaluasi. Penting untuk saya ... Kementerian Lingkungan (Hidup) adalah kementerian yang memberikan evaluasi terkait pencapaian kinerja lingkungan kita," ucap Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq sesuai pelantikan sejumlah pejabat eselon I di Kebon Nanas, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Hanif mengatakan, evaluasi kinerja lingkungan selama ini sudah berjalan untuk pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun mulai sekarang, pihaknya juga akan menyentuh level pemerintah pusat.

"Sambil jalan, kami akan sedikit menyentuh kementerian yang lain. Karena sama-sama menteri ya, tentu kami harus agak prudent (hati-hati), karena takut menyinggung dan lain-lain. Kami akan bicarakan by rapat to rapat," ujarnya.

Di sisi lain, Hanif mengaku sudah mulai menyurati beberapa menteri terkait penanganan masalah lingkungan di lingkup kerja masing-masing. Ia mengaku sudah menyurati Menteri Kesehatan agar segera menyelesaikan penggunaan merkuri di sektor kesehatan. Begitu pula dengan Menteri ESDM yang menangani penambangan merkuri.

"Itu ada tambang sinambar. Sinambar yang diekstrasi kemudian menjadi merkuri. Itu di Pulau Seram. Saya sudah lapor ke Pak Kapolri, sudah lapor semua pihak. Kita sudah menyusun skenario-skenarionya," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap rencana besar pemerintah untuk memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Usai rapat terbatas, Raja Juli mengatakan bahwa konsep baru ini akan jadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata pada Senin, 30 Desember 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pembicaraan informal bersama Presiden Prabowo Subianto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ia menyebut bahwa salah satu fokus utama adalah budidaya padi gogo, yakni padi yang dapat tumbuh di lahan kering. Menhut memperkirakan potensi sekitar 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan sampai 3,5 juta ton beras per tahun. 

Jumlah ini setara total impor beras Indonesia pada 2023. Di samping itu, pemerintah berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. "Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter," katanya.

Raja mengatakan, konsep ini akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa. "Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa," ungkapnya.

Meski tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementerian Pertanian dan ESDM, Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini. Di saat bersamaan, Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran menterinya menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025. 

"Alhamdulillah, tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan, tidak impor beras, Pak Mentan ya, tahun depan, tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam," beber Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 30 Desember 2024, lapor kanal News Liputan6.com.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut tidak ada kuota impor untuk komoditas-komoditas tersebut pada tahun ini. Informasi mengenai kuota impor disebutkan Zulhas saat menjawab pertanyaan wartawan usai jumpa pers.

Di rapat yang sama, Presiden ikut memutuskan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp500, yaitu dari Rp6 ribu jadi Rp6,5 ribu. Hasil rapat yang dipimpin Presiden itu juga memutuskan menaikkan harga acuan pembelian (HAP) jagung sebesar Rp500, yaitu dari Rp5 ribu jadi Rp5,5 ribu.

Kenaikan itu, Zulhas mengungkap, sudah melalui perdebatan yang cukup panjang saat rapat. "Tadi, melalui perdebatan yang panjang, tadi sudah diputuskan Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Satu, HPP beras, dua jagung, disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500," ujar Zulhas membagikan hasil rapat saat jumpa pers.

Berdasarkan hasil rapat sore itu, Zulhas juga menyatakan bahwa pemerintah akan membeli dan menampung berapa pun hasil produksi gabah, beras, dan jagung petani. "Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah," kata dia.