Liputan6.com, Jakarta - Tak hanya jadi perdebatan panas di Indonesia, keputusan kontroversial DPR memilih pilkada tak langsung juga jadi sorotan media asing. Bersama dengan kekecewaan yang diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY, berita ini berhasil menjadi yang terpopuler sepanjang Jumat kemarin.
Berita lainnya yang juga menjadi incaran para pembaca masih terkait dengan rapat paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada. Seperti rencana SBY menggugat UU Pilkada ke MK serta aksi walk out Fraksi Demokrat yang dinilai PDIP sebagai langkah pencitraan.
Top 5 News selengkapnya:
1. 'Matinya' Kedaulatan Rakyat Indonesia Disorot Dunia
Jumat 26 September 2014 pukul 02.00 dini hari, sebuah keputusan mahapenting dikeluarkan DPR lewat RUU Pilkada: mengembalikan pemilihan kepala daerah --gubernur, walikota, bupati-- ke para legislator. Tak hanya jadi perdebatan panas di Indonesia, keputusan kontroversial tersebut juga jadi sorotan di dunia.
Situs berita Amerika Serikat, CNN hari ini memuat artikel berjudul 'Indonesians lose right to directly elect governors, mayors' -- 'Rakyat Indonesia kehilangan hak untuk memilih langsung gubernur, walikota'. Juga The New York Times yang memuat artikel, "Parliament in Indonesia Rolls Back Election Rights".
Selengkapnya: 'Matinya' Kedaulatan Rakyat Indonesia Disorot Dunia
2. SBY: Saya Kecewa dengan Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada. Ia menyatakan kecewa. Pemungutan suara di DPR menghasilkan 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga Jumat dini hari.
"Saya kecewa dengan proses yang berlangsung di DPR," kata SBY di Washington DC kepada para jurnalis yang mengikuti kunjungannya di Amerika Serikat, termasuk Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV, Nurjaman Mochtar, Kamis 25 September waktu setempat atau Jumat (26/9/2014) waktu Indonesia.
Selengkapnya: SBY: Saya Kecewa dengan Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada
3. Prabowo: Kita Menang Voting RUU Pilkada, Pers Asing Menyerang
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku, dirinya mendapat laporan bahwa media asing langsung menyerang Koalisi Merah Putih (KMP), usai Rancangan Undang-undang Pilkada (RUU Pilkada) melalui DPRD disahkan dini hari tadi.
"Tujuan kita mulia. Saya diberi laporan tadi malam begitu kita menang voting, langsung pers asing menyerang kita," kata Prabowo dalam acara pembekalan anggota DPR terpilih untuk Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Selengkapnya: Prabowo: Kita Menang Voting RUU Pilkada, Pers Asing Menyerang
4. SBY: Soal RUU Pilkada, Demokrat Akan Gugat ke MK atau MA
Sidang paripurna pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR rampung. Proses panjang ini berakhir dengan diterimanya RUU Pilkada yang memuat ketentuan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR tersebut.
"Saya yakin rakyat juga kecewa. Tapi perlu adanya perbaikan mengingat pengalaman pilkada langsung yang banyak melahirkan penyelewengan. Karena itu Partai Demokrat menawarkan opsi ketiga, yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan," katanya di Washington DC kepada para jurnalis, Kamis 25 September waktu setempat, termasuk Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV, Nurjaman Mochtar.
Selengkapnya: SBY: Soal RUU Pilkada, Demokrat Akan Gugat ke MK atau MA
5. Fraksi PDIP Sebut Langkah Walk Out Demokrat Sebagai Pencitraan
Fraksi PDIP mengaku kecewa atas langkah Fraksi Partai Demokrat yang memutuskan walk out dari sidang paripurna RUU Pilkada. Anggota Fraksi PDIP Yasonna Laoly menduga aksi walk out Partai Demokrat adalah sebuah skenario politik.
"Setelah kami dukung teman-teman Fraksi Partai Demokrat dalam forum lobi, kami melihat mereka justru kaget, bukan bersuka-cita. Maka Bapak Ibu sekalian, skenario yang cukup cantik ini buyar untuk menampilkan kami dukung rakyat, tapi sebenarnya hatinya ada di seberang sana. Mohon maaf, ini hanya rekayasa politik untuk tampilkan pencitraan, mohon maaf," kata Laoly dalam dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Selengkapnya: Fraksi PDIP Sebut Langkah Walk Out Demokrat Sebagai Pencitraan
Top 5 News: RUU Pilkada dan Kekecewaan SBY Paling Populer
Rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD banyak disorot media asing.
diperbarui 27 Sep 2014, 07:14 WIBDiterbitkan 27 Sep 2014, 07:14 WIB
Sejumlah Anggota DPR mengambil keputusan dengan mekanisme voting saat rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Jakarta, Jumat (26/9/14). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Trump Tunjuk Pengusaha Pro Bahan Bakar Fosil jadi Menteri Energi, Ada Dampak ke Indonesia?
8 Potret Chand Kelvin Umumkan Istri Hamil di Depan Ka'bah, Terungkap Saat Umroh
Ajang Pilkada 2024 Jadi Tolak Ukur Kekuatan Jokowi
VIDEO: Tambang Galian C Jadi Pemicu! Kasus Polisi Tembak Polisi Terus Diusut
Tampilan Keren Motor Kustom TVS Ronin Pakai Aksesori DM Work
Jelang Nataru, Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat 10 Persen
Maruarar Minta BTN Transformasi Jadi Bank Perumahan
Bayi Macan Emas di Kebun Binatang Thailand Siap Saingi Popularitas Kuda Nil Moo Deng
Apa Arti Aktif: Memahami Makna dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari
Pilkada Serentak 27 November 2024 Besok, Bursa Libur Dulu
Kecepatan Jalan Kaki Bisa Tunjukkan Risiko Demensia, Begini Cara Mengetahuinya
TPS Jadi Prioritas Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan