PDIP dan PPP Minta Pemilihan Ketua Komisi Digelar Secara Adil

Politisi PDIP Arif Wibowo menegaskan pemilihan Ketua Komisi DPR harus proporsional dan adil.

oleh Liputan6 diperbarui 29 Okt 2014, 07:30 WIB
Diterbitkan 29 Okt 2014, 07:30 WIB
 Bimbo 'Konser' di Mimbar Sidang Paripurna
Suasana sidang Paripurna DPR saat membahas RUU Hak Cipta, Senayan, Jakarta (16/9/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Ketua Komisi akan digelar pada Rabu 29 Oktober 2014 ini setelah pada hari sebelumnya anggota DPR melakukan rapat paripurna terkait anggota komisi dan alat kelengkapan dewan.

Politisi PDIP Arif Wibowo menegaskan pemilihan Ketua Komisi DPR harus proporsional dan adil. Kata dia, pemilihan Ketua DPR lalu harus dijadikan pelajaran berharga dalam menentukan ketua komisi ke depan.

"Penentuan komisi harus belajar pada pemilihan Ketua DPR lalu. Ketua (paripurna) memiliki posisi strategis dalam menentukan keputusan," ujar Arif dalam keterangan tertulis dari WikiDPR yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Dia menjelaskan, Fraksi PDIP tetap berharap agar pemilihan Ketua Komisi berdasarkan hasil Pileg. Menurut dia, cara itu adalah yang paling adil. "Pemilihan ketua komisi harus proporsional dan adil. PDIP menerima musyawarah dan mufakat, tetapi 5 kursi untuk posisi di komisi tidaklah adil."

Senada dengan Arif, politisi senior PDIP Pramono Anung mengatakan PDIP meminta agar 16 anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat bisa mengisi setidaknya 16 kursi pimpinan Komisi.

"Ada 16 AKD, total kursi ketua-wakil 64 kursi. PDIP cuma minta 16 saja dan tidak harus ketua," ujar Pramono.

Rekan satu koalisi PDIP di Koalisi Indonesia Hebat, PPP juga menyatakan sikap yang sama dengan prinsip proporsional yang diusung PDIP. Arwani Thomafi dari Fraksi PPP mengatakan bahwa posisi di AKD tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok.

"Kami berjuang untuk melobi Koalisi Merah Putih (KMP) agar semua fraksi bisa dapat minimal satu ketua dari semua jatah ketua di AKD," ujar Arwani. "Kami mengusahakan semua fraksi terlibat dalam kepengurusan komisi. Insya Allah minimal satu fraksi satu kursi. Tidak ada sejarahnya posisi di AKD dikuasai oleh satu kelompok."

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya