Rencana Perubahan Konsep PPDB Mulai 2025, Sistem Zonasi Tetap Dipertahankan?

Polusi Udara Memburuk, Transportasi Umum di Bangkok Gratis Selama Seminggu

Pemerintah kota Bangkok juga meliburkan ratusan sekolah sebagai tanggapan atas memburuknya kualitas udara di ibu kota Thailand.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 24 Jan 2025, 19:10 WIB

Diterbitkan 24 Jan 2025, 19:10 WIB

Para pelanggan berbelanja di Pasar Akhir Pekan Chatuchak di Bangkok, pada 9 Mei 2020. Pasar akhir pekan terbesar di Thailand ini kembali dibuka untuk hari pertama pada Sabtu (9/5) dengan sejumlah langkah ketat demi mengatasi pandemi COVID-19. (Xinhua/Zhang Keren)... Selengkapnya

Liputan6.com, Bangkok - Pemerintah Thailand mengumumkan kebijakan transportasi umum gratis di Bangkok selama satu minggu mulai 25 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kabut asap tebal dan polusi udara yang telah melanda kota selama beberapa hari terakhir.

Deputi Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit mengatakan dalam konferensi pers pada 24 Januari bahwa kebijakan ini mencakup bus dan jalur kereta listrik di ibu kota.

Dikutip dari laman Straits Times, Jumat (24/1/2025), biaya operasional akan ditanggung pemerintah dan diberikan sebagai kompensasi kepada operator transportasi seperti BTS Group Holdings, Bangkok Expressway and Metro, serta operator bus milik negara.

Krisis kabut asap di Bangkok telah berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, memaksa 81 persen dari 437 sekolah di bawah pengelolaan Bangkok Metropolitan Administration (BMA) untuk tutup.

Bangkok saat ini menempati peringkat ketujuh kota paling tercemar di dunia berdasarkan laporan IQAir pada 24 Januari. Di Asia Tenggara, Bangkok berada di urutan kedua setelah Ho Chi Minh City, Vietnam.

Memburuknya kualitas udara di Bangkok disebabkan oleh partikel halus PM2.5 yang berasal dari kombinasi emisi kendaraan, aktivitas konstruksi, dan pembakaran tanaman di provinsi sekitar. Selain itu, asap dari pembakaran lahan pertanian di negara-negara tetangga seperti Kamboja dan Laos turut memperburuk situasi.

Bangkok Gubernur Chadchart Sittipunt menyatakan bahwa situasi kabut asap diperkirakan akan membaik pada 27 dan 28 Januari.

Langkah Pemerintah Mengatasi Kabut Asap

Potret Kota Chiang Mai di Thailand Berselimut Polusi Udara

Tingkat polusi yang tinggi di kota Chiang Mai di Thailand utara dan provinsi sekitarnya membuat turis menjauh dan mengkhawatirkan penduduk setempat. (AFP/Lillian Suwanrumpha)... Selengkapnya

Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyebut kabut asap ini sebagai "masalah nasional."

Ia memerintahkan beberapa langkah tambahan untuk mengatasi krisis ini, termasuk:

1. Transportasi Gratis

Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum agar penggunaan kendaraan pribadi berkurang hingga 20-30 persen.

2. Kerja dari Rumah

Mendorong perusahaan dan lembaga pemerintah untuk mengizinkan karyawan bekerja dari rumah.

3. Hujan Buatan

Menginduksi hujan buatan untuk membantu membersihkan udara.

4. Pengawasan Ketat

Mengontrol emisi dari kendaraan dan aktivitas konstruksi.

"Pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk memperbaiki situasi ini secepat mungkin," tulis Paetongtarn dalam unggahan media sosial.

Dampak Ekonomi

Thailand Utara tersedak polusi udara berat sejak awal tahun, sebagian disebabkan oleh pembakaran pertanian musiman. (AFP/Lillian Suwanrumpha)... Selengkapnya

Selain masalah kesehatan, kabut asap ini juga membawa dampak ekonomi besar.

Menurut penelitian dari Kasikorn Research Centre, biaya ekonomi akibat kualitas udara yang buruk di Bangkok mencapai minimal 3 miliar baht (sekitar Rp1,3 triliun) per bulan, termasuk biaya kesehatan dan dampak terkait lainnya.

Langkah pemerintah ini bertepatan dengan libur Tahun Baru Imlek, yang diperkirakan akan menarik ribuan wisatawan ke Bangkok dan sekitarnya. Namun, situasi polusi udara yang buruk ini bisa mengurangi daya tarik kota sebagai destinasi wisata utama.