Akbar Tandjung: Ingin Islah, Tapi Belum Ada Respons dari Agung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas IX di Nusa Dua, Bali, Akbar Tandjung mengatakan, pihaknya bersama Ketua Umum versi Munas IX Bali Aburizal Bakrie atau Ical menginginkan terjadinya islah atau perdamaian dengan kubu Golkar yang mengadakan Munas IX di Ancol, Jakarta Utara.

Menurut Akbar Tandjung, pihaknya sebelum melaksanakan Munas di Bali sudah melakukan komunikasi dengan kubu Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono. Namun saat itu belum ada tanggapan dari kubu Agung cs.

"Saya sudah telepon Agung Laksono, tapi belum diangkat telepon saya. Saya yang menjadi prioritas adalah islah atau ada rekonsiliasi dengan kubu Agung. Sebelum digelarnya Munas Ancol juga saya sudah membuka komunikasi dengan Agung dan Priyo Budi Santoso," kata Akbar di kediaman BJ Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2014).

Mantan Ketua DPR itu berujar, selain dirinya, Ical juga mengutus politis senior Golkar yakni MS Hidayat untuk membuka komunikasi dengan pihak Agung Laksono agar bisa menyudahi konflik dualisme yang terjadi dalam partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Pak Aburizal juga sudah mengutus Pak MS Hidayat. Kami ingin bagaimana Partai Golkar ini baik dan saya (juga) sudah menyiapkan langkah proaktif," ujar Akbar.

Karena itu, Akbar menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui apa sesungguhnya keinginan dari kubu Agung Laksono. Sebab, Agung belum juga merespons.

"Kan kalau sudah bertemu kita lakukan perundingan itu baru bisa diketahui apa saja keinginan dan poin-poinnya. Tapi saya sudah hubungi Agung tapi belum ada respons," ucap Akbar.

Menkum HAM Diharapkan Cermat

Akbar Tandjung pun berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bisa teliti dan cermat dalam memutuskan kisruh dualisme Partai Golkar.

"Tentunya kami menunggu, hasil dari pemerintah dan harapan kami pemerintah betul-betul memerhatikan masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan yang terkait dengan organisasi parpol dan Golkar," urai Akbar.

"Kami harap Menkum HAM (Yasonna H Laoly) bisa berada di posisi netral, profesional melihat permasalahan Golkar ini," sambung dia.

Menurut Akbar, Menkum HAM harus memerhatikan pelaksanaan Munas Bali adalah kelanjutan munas 5 tahun sebelumnya di Pekanbaru, Riau.

"Dalam konteks kami soal Munas Bali, DPP Partai Golkar di bawah Ical yang notabene adalah hasil Munas Pekanbaru, maka beliaulah (Ical) menjadi penanggung jawab Munas Bali," ujar dia.

Saat ditanya apakah ada 'pihak ketiga' yang berperan dalam kisruh dualisme partai berlambang pohon beringin, Akbar enggan berandai-andai. Ia pun yakin jika kisruh internal Golkar tidak ada campur tangan 'pihak ketiga'. "Saya kira nggak ada, kalau misalnya disebut oknum kan kita nggak tahu siapa," tandas Akbar Tandjung. (Ans)