Komisi III DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri

Komisi III DPR menyetujui secara aklamasi pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 14 Jan 2015, 16:53 WIB
Diterbitkan 14 Jan 2015, 16:53 WIB
Komentar Budi Gunawan Usai Ditetapkan sebagai Tersangka
Calon Kapolri Tunggal Komjen Polisi Budi Gunawan didatangi komisi III DPR RI di rumahnya di kawasan Duren Tiga Jakarta usai ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Setelah menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sejak pagi hari ini, Komisi III DPR akhirnya setuju Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) jadi Kapolri.

"Setelah mendengar pandangan fraksi dari 9 yang hadir, menyetui surat dari presiden dengan memutuskan setuju secara aklamasi," kata Ketua Komisi III Azis Syamsuddin dalam rapat pleno Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).

Putusan pleno Komisi III, lanjut Azis, menerima Budi Gunawan sebagai Kapolri yang akan menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Sutarman. Hasil pleno selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.

"Kami akan membawa dan melaporkan ke paripurna terdekat, besok atau secepatnya," ucap politisi Partai Golkar itu.

Mendengar putusan Komisi III, BG yang mengikuti fit and proper test, memanjatkan puji syukur. Ia bertekad akan memegang amanah sebaik-baiknya, dengan bekerja sungguh-sungguh mengabdi kepada masyarakat.

"Syukur Alhamdulillah, puji syukur dan ungkapan terima kasih atas kepercayaan dan amanah atas diputuskannya secara aklamasi saya menjadi Kapolri. Mohon dukungannya untuk ke depan," kata Budi Gunawan.

Budi Gunawan patut bersyukur karena sehari sebelumnya, Selasa 13 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan statusnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.  

Meski pencalonannya sebagai Kapolri disetujui secara aklamasi oleh Komisi III, tidak semua fraksi ikut dalam fit and proper test tersebut. Tercatat, Partai Demokrat tidak ikut ambil bagian menguji Budi Gunawan.

"Kalau Demokrat, sudah mengajukan nota keberatan supaya fit and proper test tidak dilanjutkan dan meminta Presiden Jokowi menarik suratnya," kata anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. (Sun/Ans)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya