Politisi Senior PDIP: Kader Jangan Dukung Interpelasi Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjuk calon kapolri baru yakni Komjen Pol Badrodin Haiti. Dengan penunjukan ini, maka calon sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan batal dicalonkan.  

Partai pendukung Jokowi, PDIP sempat mengungkapkan kekecewaannya pada putusan Jokowi tersebut. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, sulit bagi Fraksi PDIP membela kebijakan Jokowi soal kapolri. Karena secara nyata presiden telah melanggar Undang-Undang Polri.

Menurut dia, Jokowi harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) lebih dulu untuk  menghadirkan norma hukum agar bisa tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR.

Berbeda dengan Ahmad Basarah, politisi senior PDIP TB Hasanuddin mengatakan, para kader PDIP harusnya mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut.

"Saya akan tetap mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi tersebut dengan segala risikonya. Isu-isu yang menyatakan akan ada interpelasi yang didorong oleh kader PDIP, menurut hemat saya tidak layak dan sangat merugikan partai," ujar TB Hasanuddin melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Menurut dia, hal ini sesuai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 11 Januari 2015. "Bahwa apapun yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo harus didukung penuh dengan ikhlas dan bertanggung jawab oleh semua kader," jelas TB Hasanuddin.

Dia pun mengajak semua kader PDIP untuk taat pada arahan ketua umum partai untuk mengamankan keputusan Jokowi. "Inilah keputusan yang diambil demi kepentingan bangsa dan negara. Kita sudah berdarah-darah memperjuangkan dan memenangkan Jokowi sebagai presiden, saatnya sekarang kita dukung Presiden Jokowi bekerja dan bekerja untuk menyejahterakan rakyat seperti yang kita cita-citakan selama ini," demikian TB Hasanuddin. (Sun/Sss)