Liputan6.com, Jakarta - Rencana DPRD DKI Jakarta menggelar hak angket yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kisruh APBD 2015 kini mulai kandas. Beberapa partai seperti Nasdem mencabut dukungan hak angketnya. Hal ini diyakini akan diikuti beberapa partai lain, seperti PKB.
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan, penarikan dukungan Partai Nasdem tidak akan berpengaruh kepada partai lain. Sebab, sampai saat ini seluruh anggota dewan belum ada yang mencabut dukungan.
"Nggak apa-apa. Soal nyabut itu haknya, tapi saya ingin sampaikan, hak angket itu yang mengusulkan personal anggota dewan," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Terkait niat penarikan dukungan yang akan dilakukan PKB, politisi Partai Gerindra itu juga mengaku tidak ada masalah. Sebab, sekalipun kedua partai menarik dukungan, ketentuan dasar pelaksanaan angket tetap terpenuhi.
"Intinya angket tetap jalan," tegas Taufik.
Berdasarkan tata tertib (tatib) DPRD, pengajuan hak angket harus disetujui minimal 15 anggota dewan dari 2 fraksi berbeda. Sejauh ini, jika pencabutan dukungan akan dilaksanakan, seharusnya dilakukan masing-masing anggota dewan.
"Nasdem sebaiknya mengirimkan Surat Perintah (SP) dong kepada anggota-anggotanya, nanti anggotanya yang mencari dukungan," pungkas Taufik.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan akan mengikuti langkah Partai Nasdem, menarik dukungan atas hak angket yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kepastian hal ini akan diungkapkan PKB Jumat 6 Maret nanti.
"Hari Jumat ada rapat pleno di DPW sekaligus istikharah (petunjuk)," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, melalui sambungan telepon hari ini.
Hasbi mengatakan, sudah ada perintah dari DPP PKB untuk mencabut dukungan terhadap hak angket. Meski begitu, DPP tetap menghormati mekanisme yang berjalan di tingkat DPW. "Sudah ada pengurus DPP yang memerintahkan. Tapi mekanisme harus jalan. Memberikan ke DPW masing-masing," lanjut Hasbi.
Partai Nasdem telah menarik dukungan terhadap pelaksanaan hak angket lebih dulu. Melalui Sekjen Partai, Patrice Rio Capela, Nasdem menilai sudah tidak perlu lagi ada angket, karena Ahok telah melaporkan temuan itu ke KPK. (Rmn/Sss)
Taufik Gerindra: Nasdem-PKB Mundur, Angket ke Ahok Tetap Jalan
Berdasarkan tata tertib (tatib) DPRD, pengajuan hak angket harus disetujui minimal 15 anggota dewan dari 2 fraksi berbeda.
diperbarui 04 Mar 2015, 16:15 WIBDiterbitkan 04 Mar 2015, 16:15 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 Jawa Tengah - DIYAsam Urat Tinggi? Coba Aneka Jus Ini
6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Menggunakan Daun Sirih Cina untuk Wajah, Bahan Alami untuk Sehatkan Kulit
Rincian Transfer Marcus Rashford dari Manchester United ke Aston Villa, Bisa Dibeli Permanen Segini
Zelenskyy: 4 Orang Tewas dalam Serangan Rusia di Sekolah Kursk
8 Makanan Ini Bisa Jadi Pemicu Migrain, Segera Hindari
8 Potret Pernikahan Rasyid Rajasa dan Tamara, Dihadiri Prabowo, Jokowi dan SBY
Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Crystal Palace, Minggu 2 Februari 2025 Pukul 21.00 WIB di Vidio
Kapitalisasi Pasar Stablecoin Tembus USD 200 Miliar Gara-Gara Ini
2 Februari 1918: Lahirnya Tjilik Riwut, Eks Gubernur Kalteng Sekaligus Pahlawan Nasional Indonesia
Fakta-Fakta Google Catat Kurs Rupiah jadi 8.000-an per Dolar AS
Alasan Yura Yunita Gelar Konser Tunggal Jam 3 Sore
Gejala Kanker Perut, Kenali Penyebab dan Pilihan Pengobatannya
Menteri Abdul Mu'ti: Tahun 2025, Akan Ada Bantuan untuk Guru yang Belum S1