Tangkapan Pertama KPK Era Ruki di Sanur Bali

Liputan6.com, Jakarta - Baru beberapa jam menuai pujian, pidato Megawati Soekarnoputri kini harus tercoreng sesuatu yang tak sedap. Seorang kader partai berlambang banteng moncong putih itu tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan di Sanur, Bali.

Kader yang belakangan diketahui bernama Adriansyah itu ditangkap KPK di Swiss Bell Hotel, Kamis 9 April sekitar pukul 18.45 Wita.

Adriansyah yang pernah menjadi Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dua periode dan pernah menjadi Ketua DPD Kalsel, ditangkap saat melakukan transaksi terlarang.

Penangkapan ini kontan menghentakkan PDIP. Sebab, penangkapan itu terjadi tepat saat partai besutan Megawati itu tengah menggelar hajatan penting dan strategis yakni kongres pemilihan ketua umum dan susunan pengurus DPP baru untuk menghadapi persaingan politik 5 tahun ke depan. Apalagi lokasi penangkapan tak jauh dari lokasi kongres

Elite PDIP pun berang. Politikus senior PDIP Pramono Anung menegaskan, penangkapan itu sangat memalukan.

"Apa yang dilakukan Adriansyah sangat mencoreng dan memalukan bagi partai yang sedang melakukan hajatan strategis dalam 5 tahun," tandas Pramono di lokasi Kongres PDIP Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Jumat 10 April 2015. Sebagai hukuman, Adriansyah akan dipecat sebagai kader.

Pramono mengungkapkan, telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hal ini. Hasilnya, akan segera dibentuk Mahkamah Partai untuk pemecatan Adriansyah.

"Mahkamah Partai segera bersidang jika DPP yang baru sudah terbentuk, tindakan paling tepat adalah pemecatan," jelas Pramono.

Pramono menegaskan, partainya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Adriansyah. "Wong sudah dipecat buat apa kita beri bantuan hukum," tandas dia.

"Ada proses-proses internal Mahkamah Partai, tapi saya mengusulkan dan saya meyakini (tidak ada bantuan hukum) karena ini sangat memalukan dan sanksi tegas akan diberikan," lanjut Pramono.

Terkait kasus yang menimpa Adriansyah sehingga terkena OTT KPK, Pramono mengaku belum mengetahui pasti dan masih menunggu hasil penyidikan KPK. "Kalau meraba-raba saya nggak berani buat statement," ujar Pramono.

Politisi senior lainnya, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, anggota DPR itu diciduk KPK terkait Bantuan Sosial atau Bansos. Namun untuk detailnya, Tjahjo mengatakan masih mengecek hal tersebut.

Gara-gara kasus ini, Kongres IV PDIP yang sedianya digelar 4 hari, 9–12 April 2014, dipercepat menjadi 3 hari.

"Penutupan kongres besok (Sabtu, 11 April 2015)," kata Sekretaris Panitia Lokal Kongres IV PDIP IGN Jaya Negara di lokasi kongres.

Staf Humas Panitia Lokal Kongres IV PDIP, I Gede Jhony Suhartawan mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan persiapan penutupan kongres.

Penangkapan Bernuansa Politis?

KPK memastikan telah menangkap 3 orang dari hasil OTT Kamis malam. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi SP menyebutkan, 2 orang diringkus di‎ hotel kawasan Sanur, berinisial A dan AK. Satu orang lagi di kawasan Senayan, Jakarta, sekitar pukul 18.49 WIB, berinisial AH.

"A mantan bupati yang sekarang berstatus anggota DPR. Selain itu, di hotel yang sama juga ditangkap AK. AK ini semacam messenger (kurir)," ujar Johan.

Keduanya, lanjut Johan, saat itu diduga melakukan transaksi. Sebab di lokasi penangkapan penyidik KPK menemukan sejumlah uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan rupiah.

"Ada dolar Singapura dalam pecahan ribuan, jumlah tepatnya belum dapat dari penyidik. Dan rupiah juga belum tahu," kata Johan. Dia mengungkapkan, tangkapan lainnya berinisial AH merupakan seorang pengusaha.

Pramono sendiri saat dimintai komentarnya soal nuansa politik dalam penangkapan itu, tak membenarkan ataupun membantah.

"Saya tidak mau prejudge. Yang jelas kalau tangkap tangan, kita memberikan apresiasi kepada KPK," ujar Pramono.

Mantan wakil ketua DPR ini bahkan menanggapi positif upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga yang kini dipimpin Taufiequrrachman Ruki tersebut. Pramono bahkan meminta perkara itu terus ditindaklajuti sesuai proses hukum yang ada.

"Penegakan hukum tetap harus dilakukan, sehingga kita tidak mikir apakah ini politis atau tidak, karena ini tangkap tangan, ya proses saja," tandas Pramono.

Hal senada disampaikan politisi PDIP lainnya, Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini sepakat dengan proses hukum yang dilakukan KPK. Pun begitu dengan langkah PDIP yang akan memberikan sanksi tegas jika ternyata Adriansyah terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

"Kalau itu tidak sesuai (dengan partai) ya apa boleh buat. Tentu akan kena tindakan keras dari partai," pungkas Ganjar.

Ada Djarot di DPP

Kendati sempat menghebohkan, namun sebagai partai besar dan pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden, penangkapan Adriansyah tak lantas mengganggu agenda politik PDIP.

PDIP tetap melangsungkan kongres dan berhasil menyusun kepengurusan DPP baru untuk periode 2015-2020.

Ketua Umum PDIP Megawati menegaskan, susunan kepengurusan ini akan membawa PDIP kembali sukses dalam menghadapi agenda-agenda politik dalam 5 tahun ke depan.

Mega mengakui, susunan kepengurusan DPP yang baru tidak jauh berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Hal ini, ujar Mega, bukan tanpa alasan.

"Saya terpaksa buka arsip lama karena yang saya sebutkan tdak banyak berubah. DPP saya yang kali ini kurang lebih bisa bawa kemenangan bagi kita," jelas Mega di hari kedua kongres.

Dia mengungkapkan telah menerima beberapa nama. Tapi ada beberapa nama yang tidak dimasukkan dalam susunan pengurus DPP PDIP. Namun, Mega enggan mengungkapkan alasannya bersikap seperti itu.

"Memang terpaksa tidak saya ambil, karena ada hal yang tidak saya sampaikan. Tapi saya tahu, (kualitasnya) maka mereka itu kali belum saya masukan lagi," jelas Megawati.

Dalam kepengurusan DPP periode 2015-2020, ketua umum partai tetap dipegang Megawati Soekarnoputri. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal dipegang Hasto Kristiyanto. Nama lain yang masuk yakni Djarot Saiful Hidayat. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menduduki posisi ketua bidang keanggotaan dan organisasi.

Susunan Pengurus DPP PDIP periode 2015-2020

Berikut ini susunan lengkap kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020:

1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

2. Ketua bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

3. Ketua bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono

4. Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi: Idam Samawi

5. Ketua bidang Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat

6. Ketua bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani (nonaktif karena jadi menteri)

7. Ketua bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Pandjaitan

8. Ketua bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno

9. Ketua bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa

10. Ketua bidang Kemaritiman: Rohmin Dahuri

11. Ketua bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira

12. Ketua bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning

13. Ketua bidang Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar

14. Ketua bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu

15. Ketua bidang Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip

16. Ketua bidang Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono

17. Ketua bidang Pariwisata: Sarwo Budi Wiranti Sukamdani

18. Ketua bidang Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan

19. Ketua bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq

20. Ketua bidang Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo

22. Wakil Sekjen bidang Internal: Utut Adianto

23. Wakil Sekjen bidang Program Kerakyatan: Erico Sotarduga

24. Wakil Sekjen bidang Program Pemerintahan: Ahmad Basarah

25. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

26. Wakil Bendum bidang Internal: Rudianto Tjen

27. Wakil Bendum bidang Program: Juliari Peter Batubara 

(Sun/Ans)