Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Sudah Beri Warning kepada Menteri

Jokowi meminta para menteri seharusnya bekerja menjalankan program-programnya, bukan sibuk dengan urusan kelembagaan.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 15 Mei 2015, 22:23 WIB
Diterbitkan 15 Mei 2015, 22:23 WIB
Yuddy Chrisnandi
Yuddy Chrisnandi (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi memberikan peringatan kepada beberapa menteri yang dianggap kurang maksimal dalam bekerja. Menanggapi 'warning' yang disampaikan Presiden Jokowi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menganggap peringatan itu sebagai pertanda kalau Presiden telah memiliki bahan evaluasi para menterinya.

"Dengan warning Presiden seperti itu, dapat disimpulkan presiden sudah memiliki bahan evaluasi terhadap masing-masing menterinya" ujar Yuddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (15/5/2015).

Menurut Yuddy, Presiden Jokowi ingin para menteri Kabinet Kerja segera melaksanakan program-program pemerintah, sehingga anggaran dapat secepatnya terserap. Tak hanya itu, Jokowi meminta para menteri seharusnya bekerja menjalankan program-programnya, bukan sibuk dengan urusan kelembagaan.

"Presiden sudah beri warning pada menteri-menterinya bahwa waktunya sudah habis untuk leha-leha, harus bekerja. Sudah diingatkan sebelumnya pentingnya serapan anggaran," ujar Yuddy.

Meski demikian, Yuddy enggan berkomentar lebih dalam saat ditanya mengenai evaluasi menteri yang dimaksud. Ia juga enggan menyebut mana saja menteri-menteri yang dianggap berkinerja buruk dan mendapat penilaian khusus dari Jokowi.

‎Dalam sidang Kabinet kerja pada Rabu 13 Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi memperingatkan semua menteri-menteri akan organisasi kementerian. Menurut Jokowi ada sejumlah kementerian yang peraturan presiden (Perpres-nya) belum dia tandatangani. Nada bicara Jokowi terkesan marah dan menyentil menteri-menteri.

"Sebelum masuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian," kata Jokowi

Dengan tegas, Jokowi mengingatkan semua menteri untuk hati-hati. Sebab, kata dia, jika Perpres kementerian belum ditandatangani, maka dapat berimbas pada masalah pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran, pencarian anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi dan lain-lainnya, hati-hati," jelas Jokowi.

"Saya harapkan, sebetulnya sudah saya ingatkan ini sejak Januari. Tapi mungkin belum banyak punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi. Sehingga sampai sekarang masih ada yang belum perpres kementeriannya saya tandatangani. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kementerian," jelas Jokowi. (Ali)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya