DPR Segera Gelar Rapat Gabungan Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR akan menggelar rapat tertutup, Senin (8/6/2015). Rapat itu untuk mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi II, Kapolri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan untuk membahas masalah anggaran pengamanan pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana‎ mengatakan, rapat gabungan tersebut sangat diperlukan karena Pilkada serentak sangat rawan konflik horizontal. Bila diawasi dan diikuti dengan transparan, pilkada pasti aman.

"Di satu sisi, karena wilayah kita kepulauan untuk pengamanan sangat mahal dan biayanya tinggi sekali. Dari mana pembiayaannya bagi daerah kepulauan seperti Maluku, NTT, Papua Barat dan banyak daerah lain yang harus diperhitungkan biaya pengamanannya," kata I Putu Sudiartana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, apabila pengamanan Pilkada serentak sesuai rencana maka masyarakat sadar bahwa pesta demokrasi ini dijadikan ajang seremonial yang diagungkan karena besarnya NKRI dan perlu dijaga keamanannya. Bukan saja oleh penegak hukum, tetapi elemen masyarakat juga ikut mengamankan dan menegakkan hukum sebagai panglima.

"Saya yakin Pilkada langsung aman. Dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang dikehendaki rakyat," tutur Putu.

Anggota Komisi III DPR Irmawan menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak tergantung dengan tingkat netralitas para aparat keamanan di masing-masing daerah. Oleh karena perlu dukungan dana yang maksimal agar pihak kepolisian juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan.

"Tentu saja pembahasan anggaran keamanan pilkada yang akan dibahas secara bersama antara Komisi II dengan Komisi III saya pikir itu sudah tepat sehingga pengalokasian anggaran nanti akan lebih transparan dan sebagainya," papar Irmawan.

Politisi PKB ini mengatakan, fraksinya akan memfokuskan dalam rapat gabungan tersebut, mengenai setiap tahapan pilkada yang perlu adanya keterlibatan polisi sebagai tim keamanan. 

"Sehingga nantinya di dalam pengalokasian anggaran bisa lebih efektif dan efisien," tandas Irmawan. (Mvi/Mut)