Inovasi Bupati Bantaeng dan Banyuwangi Percepat Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta - Di hadapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk M, 2 kepala daerah ini memaparkan resep keberhasilannya membuat inovasi percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Adalah Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas yang berbagi resep dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Kedua kepala daerah ini mengungkapkan, untuk mewujudkan pembangunan yang bisa diimplementasikan harus ada inovasi dan terobosan dalam membangun daerah yang dipimpinnya.

Nurdin Abdullah mengatakan, meski daerahnya kecil, namun sekarang memiliki sektor perindustrian hasil pertanian. Daerah yang dipimpinnya sukses melakukan pengolahan yang beberapa hasilnya ‎di ekspor ke luar negeri.

"Kalau di Bantaeng daya serap kita lebih cepat. Setiap tahun di adakan perencanaan. Salah satunya niat mendatangkan investor dari luar (negeri). Ini bagus untuk menunjang pembangunan infrastruktur jalan. Harus ada terobosan dan inovasi yang dilakukan kepala daerahnya," kata Nurdin dalam diskusi 'Percepatan Pembangunan Daerah' di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2015.

Inovasi lain Nurdin, yakni mengoptimalkan sektor yang menjadi andalan Bantaeng. Nurdin mengungkapkan, daerah yang punya wilayah administrasi 8 kecamatan ini unggul di sektor pertanian. Dalam inovasi tersebut pasti ada masalah, namun menurutnya harus selalu dicari solusinya agar bisa diimplementasikan.

Hasilnya, dengan bangga Nurdin mengatakan jika Menteri Pertanian Amran sulaiman pernah mebeli benih dari Bantaeng.

"Kami enggak hanya menanam jagung. Tapi, punya benihnya. Benih ini bagus untuk meningkatkan pendapatan petani karena bisa dijual, Menteri Pertanian pun membeli benih Bantaeng. Terobosan ini mesti ada kalau bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak," kata dia bangga.

Sistem Transparan

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan, resep yang ia miliki dalam membangun daerahnya adalah membuat sistem atau mekanisme yang transparan. Selian itu, ia juga menyatakan, kualitas sumber daya manusia juga jangan luput diperhatikan.

Anas mengungkapkan, di antara kebijakan yang diterapkannya adalah rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sektor akuntansi keuangan yang minimal mesti punya indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,5.

Menurutnya, langkah tersebut bisa membuat pemerintah kabupaten melakukan penghematan karena pelamar PNS tak banyak.

"Salah satunya menyiapkan sumber daya (manusia) yang memadai dan punya kemampuan khusus. Maka PNS rekrutmen kami di sektor akutansi itu harus IPK 3,5," kata Anas.

Untuk mendukung kualitas SDM tersebut, Anas menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan klinik akutansi. Strategi yang menjadi pendukung laporan keuangan dan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari tahun 2012 itu sudah WTP. Ini karena kita terapkan prinsip kehati-hatian. Bupati tidak memaksakan, tapi normatifnya terpenuhi. Niat ingin perubahan ini harus diaplikasikan. Kuncinya mau melakukan perubahan," ungkap Anas.

Anas menyebut, seiring perbaikan SDM, pihaknya juga melakukan pembenahan infrastruktur penunjang. Contohnya yakni perbaikan Bandara Blimbingsari yang terus dibenahi agar terlihat indah. Selanjutnya, mendukung penuh akses wisata yang menjadi unggulan di Banyuwangi seperti Pantai Sukamade sampai tour de Ijen.

"Dulu Banyuwangi rangking 31 di Jawa Timur dalam investasi. Sekarang, Alhamdulilah sudah jadi nomor 3, juga dari sektor pariwisata," tandas Anas. (Tnt/Mut)