Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Pecahkan Masalah Keamanan Ibukota Jakarta, Ini Strategi Kapolda

Pembenahan dimulai dari sistem pengamanan digital, yaitu dengan menambah CCTV dan mengintegrasikannya ke command centre Polda Metro Jaya.

oleh Audrey Santoso diperbarui 05 Agu 2015, 16:35 WIB

Diterbitkan 05 Agu 2015, 16:35 WIB

Bahas Kondisi Jakarta, Kapolda Metro Irjen Tito Karnavian Temui Ahok

Irjen Tito Karnavian saat ditanya wartawan usai rapat dengan Basuki T Purnama di Balaikota, Jakarta, Senin (15/6/2015). Rapat Forkopimda diadakan untuk menyikapi perkembangan Kamtibmas menjelang bulan suci ramadan 1436 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ibukota Jakarta termasuk kota paling tidak aman sedunia berdasarkan hasil survei lembaga Economist Intelligence Unit. Hasil survei ini terus membayangi Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian.

Mantan Kepala Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri ini mengatakan permasalahan keamanan di Jakarta dapat dibenahi. Pembenahan itu dimulai dari peningkatan sistem pengamanan digital, yaitu dengan menambah Closed Circuit Television (CCTV) dan mengintegrasikannya ke command centre milik Polda Metro Jaya.

"Ada empat variabel (penilaian), salah satunya variabel kurangnya digital CCTV. Lalu command center tidak ada dari Pemda, yang ada dan lumayan aktif hanya di Polda dan Mabes. Itu pun untuk kepentingan lalu lintas dan bisa diakses oleh masyarakat melalui internet. Jumlahnya terbatas, kurang dari 100 unit," terang Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Sementara, Pemprov DKI berencana memasang 6.000 unit CCTV. Tito mengatakan rencana tersebut sangat bermanfaat jika diintegrasikan dengan Polda Metro Jaya.

Namun, untuk memperbaiki keamanan secara maksimal, tidak bisa hanya mengandalkan hal itu. Tito menyarankan agar Ahok membuat peraturan gubernur (Pergub) atau bersama DPRD melahirkan peraturan daerah (Perda) yang mengharuskan semua gedung di Jakarta dilengkapi CCTV yang terkoneksi dengan command center Polda dan Pemda.

"Di ruang publik, Pak Gubernur bisa membangun (CCTV). Tapi di ruang privat seperti di kantor, kalau bisa dibuatkan Pergub atau Peraturan Daerah oleh DPRD tentang diwajibkannya membuat standar sistem CCTV di kawasan kantor gedung masing-masing. Dan di-connect dengan sistem Pemda dan Polda," ujar Tito.

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat dijadikan persyaratan utama sebuah bangunan beroperasi seperti ketika mengajukkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika kebijakan itu dapat terwujud, pengawasan keamanan akan semakin meningkat dan aparat dapat bergerak cepat saat terjadi situasi yang tidak kondusif.

"Kalau ada keributan di 1 gedung atau demo, kami bisa akses dengan CCTV peristiwanya seperti apa. Contohnya di bandara kemarin yang kebakaran, kalau kita memiliki sistem CCTV yang connect dengan Polda dan Pemda, kita bisa bergerak cepat mengggerakkan sumber daya yang ada," jelas Tito. (Bob/Yus)