DPR Kunjungi Keluarga Petani Salim Kancil di Lumajang Besok

Komisi III DPR juga meminta Polri sigap menindaklanjuti laporan yang dilayangkan masyarakat atas kasus pembunuhan Salim Kancil.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 01 Okt 2015, 13:19 WIB
Diterbitkan 01 Okt 2015, 13:19 WIB
Gedung DPR
Gedung DPR di Senayan, Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR akan mengunjungi keluarga korban pembunuhan aktivis yang juga petani penolak tambang pasir Salim Kancil, di Lumajang, Jawa Timur. ‎Salim Kancil dibunuh setelah dia menolak penambangan pasir di daerahnya.

"Besok ( Jumat 2 Oktober 2015) kita ke sana menemui keluarga korban, setiap fraksi diwakili 1 orang dan ditambah pimpinan komisi," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Selain menemui keluarga korban, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Komisi III DPR akan menelusuri dan mencari fakta-fakta peristiwa kejam tersebut.

"Jadi kita ke sana enggak hanya temui keluarga korban saja, tapi kita juga lakukan penelusuran kenapa Salim dibunuh," tegas Arsul.

Oleh karena itu, dia berharap pihak-pihak terkait di tempat kejadian perkara bisa memberi masukan-masukan kepada Komisi III DPR untuk mengungkap tuntas kasus ini.

"Kita harapkan teman-teman baik LSM beri masukan ke kita, terutama konflik di daerah," harap Arsul.
‎
Polri Diminta Sigap

Komisi III DPR juga meminta Polri sigap menindaklanjuti laporan yang dilayangkan masyarakat atas kasus pembunuhan Salim Kancil, agar peristiwa serupa tidak terulang.

"‎Kita ingin Polri punya deteksi dini, kalau sudah dibuat petanya terjadi hal-hal seperti di Lumajang, Polri harus sigap," kata Arsul.

Dia mendengar, Salim Kancil telah melaporkan ancaman pembunuhan tersebut kepada kepolisian setempat. Namun, laporannya tidak direspons. Dia pun mempertanyakan sikap kepolisian yang notabene pelindung dan pengayom masyarakat.‎

"Kan di Lumajang sudah ada laporan, tapi ditanggapi biasa saja. Padahal kita kalau tambang potensi konfliknya jelas," ujar Arsul.

Arsul menduga Polri tidak memiliki peta potensi konflik yang terjadi di berbagai daerah. "Kenapa kurang sigap? Karena belum dibuat peta potensi konflik, ke depan saya yakin karena aktivitas pertambangan pasti meningkat potensi konfliknya," tandas Arsul. (Mvi/Bob)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya