Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Bayangan Jokowi Soal Bela Negara Seperti National Service

Bila wajib militer identik dengan latihan fisik ala militer, bela negara lebih pada pembangunan karakter dan pemahaman cinta Tanah Air.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 20 Okt 2015, 06:27 WIB

Diterbitkan 20 Okt 2015, 06:27 WIB

20151016-Dialog Hangat Presiden Jokowi Dengan Liputan6.com

Presiden Jokowi berbincang selama Wawancara khusus di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Wawancara berhubungan dengan Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015 nanti. (Liputan6.com/Immanuel Antonius))

Liputan6.com, Jakarta - Program Bela Negara yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan menuai polemik. ‎Sejumlah pihak memberi catatan bagaimana program ini sebaiknya dijalankan. Ada yang pro dan juga kontra, namun tampaknya program tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi.

Sebagai Kepala Negara, Jokowi menganggap bela negara bukanlah wajib militer seperti di Korea Selatan, Singapura atau negara-negara lain yang menerapkan aturan wajib militer bagi warganya. ‎

"Yang beliau bayangkan sebagai bela negara kayak membangun nilai-nilai patriotik, nilai optimisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap warga negara. Beliau bayangkan seperti national service di beberapa negara, tapi tidak sama dengan wajib militer," ujar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 19 Oktober 2015.
‎
Ari menyayangkan pesan yang sampai ke masyarakat mengenai Program Bela Negara, justru seperti program wajib militer yang ada di beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Brasil, Korea Selatan, dan Rusia.

"Bela negara seperti pembangunan karakter, nilai yang positif gunanya untuk character building," ucap Ari.

Bila wajib militer identik dengan latihan fisik ala militer, bela negara lebih kepada pembangunan karakter dan pemahaman untuk cinta Tanah Air. Program ini pun tidak identik dengan latihan fisik seperti yang ramai diperbincangkan publik.

"Saya kira character building penting, tapi cara bangunnya harus didiskusikan dulu. Tapi tidak sama dengan wajib militer," pungkas Ari.

‎Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat Zulkifli Hasan mengaku menerima konsep tersebut, namun ia meminta teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia menjamin pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah mendukung Program Bela Negara.

"Bela negara itu penting sekali. Karena apa? Karena persaudaraan bangsa itu mulai jauh, saling sikut. Kadang kita seperti bermusuhan, saling mengkhianati. Roh persaudaraan mulai luntur," jelas Zulkifli usai menghadiri Milad ke-57 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat 16 Oktober 2015.

"Nanti teknisnya kita bicarakan. Harus menyesuaikan zaman sekarang, bukan seperti yang dulu-dulu. Anak-anak sekarang kan sudah main Facebook, Twitter, beda dengan dulu," ujar Zulkifli. ‎(Sun/Ado)