DPR Usul Bentuk Pansus Freeport Bongkar Politikus Pencatut Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengusulkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport. Hal ini untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said soal adanya politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Saya berpendapat perlu dibentuk Pansus Freeport agar bisa ditelaah, bisa dilihat secara terbuka apakah ini ada skandal, apakah ini pelanggaran hukum. Saya coba usulkan dibentuk pansus," kata Kurtubi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (12/11/2015).

Dia berharap Menteri Sudirman Said dapat membuka kepada publik siapa orang yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Ini kan jadi tanda tanya, siapa namanya, perlu dibongkar agar kejadian-kejadian seperti ini jangan terulang," ujar dia.

Sebelumnya, dalam wawancara khusus di sebuah stasiun televisi, Sudirman Said menjelaskan ada tokoh politik yang meminta saham bila berhasil memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Saham tersebut untuk diberikan pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain menjual nama 2 pimpinan tertinggi di negara ini, Sudirman menyatakan, tokoh tersebut juga meminta proyek pembangkitan listrik di Timika dan meminta bagian saham Freeport. (Nil/Sun)