6 Ungkapan Kekesalan Jokowi ke Para Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Selama 14 bulan menjabat Presiden RI, Joko Widodo kerap menggelar rapat terbatas yang sering dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta atau Istana Bogor, yang hanya diikuti beberapa jajaran menterinya. Melalui rapat terbatas, Jokowi dapat fokus memantau program-program besar yang dijalankan pemerintah.

Dalam rapat terbatas, Jokowi juga kerap mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya perlu dilakukan oleh menteri-menterinya dalam mempercepat pembangunan. Tidak jarang, dalam forum-forum rapat tersebut Jokowi juga mengungkapkan kekesalannya kepada para menteri yang dianggap tidak menjalankan instruksi yang telah ia perintahkan.

Berikut 6 ungkapan kekesalan Jokowi dalam rapat terbatas atau rapat paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta atau di Istana Bogor.

Presiden Jokowi tak biasanya emosional saat membuka rapat terbatas pada 13 Mei 2015 lalu. Jokowi blak-blakan memperingatkan 5 kementerian yang dianggap ceroboh dan tidak teliti.

"Sampai sekarang masih ada Perpres Kementerian yang belum saya tanda tangan. Ada 5 kementerian," ucap Jokowi.

Jokowi menyebut, sejumlah menteri kurang hati-hati dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan anggaran. Kesalahan penyerapan anggaran berimbas pada pelemahan dan pertumbuhan ekonomi beberapa bulan terakhir.

"Sebetulnya sudah saya ingatkan ini sejak Januari. Tapi mungkin belum banyak yang pikirkan bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan melemahnya ekonomi. Hati-hati," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan agar para menterinya saling bekerja sama dan tidak mengumbar perbedaan di ruang publik. Perbedaan pendapat, tegas Jokowi, hanya boleh disampaikan dalam forum-forum terbatas.

"Saya menegaskan agar menghindari tabrakan di antara lembaga, kementerian. Tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbedaan," kata Jokowi, 23 November 2015.

Jokowi menginginkan agar konsolidasi kementerian dan lembaga harus betul-betul sudah selesai. Konsolidasi, kata dia, bukan hanya antara kementerian dan lembaga, tapi juga antarprogram. "Semua program terintegrasi, terkonsolidasi dengan baik, garis lurus dengan visi dan misi Presiden," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta agar para menteri untuk membuat terobosan yang cepat dan tidak terjebak dalam kebiasaan masa lalu. "Jangan terjebak dengan business as usual," kata Jokowi.

Dalam rapat paripurna yang digelar Presiden Jokowi bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan akan ada evaluasi menjelang pengujung tahun ini. Bahan evaluasi tersebut nantinya menjadi acuan agar pada 2016 agar kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

"Tahun 2015 tinggal 3 minggu lagi. Kita sudah melangkah setahun. Ini akan kita evaluasi. Berikutnya, pada 2016, sejak Januari harus berlari cepat. Saya tidak ingin kita semua terjebak pada rutinitas, business as usual, monoton, kita harus bawa tradisi baru, pola baru dan cara baru," ujar Jokowi, di Bogor, Selasa, 8 Desember 2015.

Dia meminta agar para pembantunya tidak hanya banyak berbicara dan saling mengomentari menteri yang lain. Jokowi minta para menterinya lebih fokus bekerja dan menyelesaikan program-program yang telah dirancang. "Menteri fokus bekerja, jangan sibuk jadi komentator," ucap Jokowi.

Dia menginginkan agar para menteri mengubah orientasi. Jika dulu mereka bekerja dengan orientasi prosedur, maka sekarang harus berorientasi pada hasil.

"Semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur, tapi orientasi hasil, prosedur mengikuti. Ini yang harus dibalik total, semuanya," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan ketidakpuasannya atas kinerja para pembantunya terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, masih ada puluhan izin yang harus dilewati untuk berinvestasi di Indonesia, tergantung sektornya.

Momen kekesalan Jokowi itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat membacakan hasil rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 16, September 2015.

"Jadi secara barangkali garis besar yang bisa kami sampaikan, bahwa presiden masih tidak puas dengan perkembangan dari perizinan dan syarat-syaratnya yang berlaku di dalam perekonomian kita," jelas Darmin.

Dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan contoh di sektor kelistrikan, ada 49 perizinan dengan masa waktu sekitar 2,5 tahun. Padahal saat pemerintahan baru dimulai, Jokowi sudah perintahkan agar proses perizinan harus dipangkas.

"Presiden masih ingat bahwa jumlah perizinannya ada 49, dan lamanya setelah dihitung-hitung lebih dari 2,5 tahun atau 923 hari, walaupun sudah ada usulan untuk penyederhanaan menjadi 25 perizinan, dengan lamanya 250 hari. Presiden mengatakan bahwa itu bukan terobosan kalau angkanya masih seperti itu," kata dia.

Jokowi memang sempat menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Dubai. Di salah satu emirat di Uni Emirat Arab itu, proses mengurus izin investasi cukup hanya selama 1 jam dan dilakukan dalam satu kantor yang sama.

"Saya ketemu dengan Syekh Abu Dhabi, dia cerita tahun 70-an dari Dubai ke Abu Dhabi, mereka masih naik unta. Kemudian ke sana lagi, masih naik truk. Tapi coba kita lihat sekarang, Dubai sudah kayak Manhattan, Abu Dhabi juga. Dubai kayak New York, Abu Dhabi juga sama. Betapa mereka cepat sekali. Kenapa mereka bisa cepat seperti itu? Jawabannya keterbukaan dan deregulasi total," ucap Jokowi.

Berbeda dari biasanya, Jokowi mengumpulkan para menteri ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) bidang ekonomi. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengaku kesal lantaran tidak mendapatkan laporan mengenai perkembangan harga beras dari Menteri Perdagangan Rachmat Gobel pascaoperasi pasar.

"Yang pertama saya akan berbicara mengenai masalah beras, setelah hasil operasi pasar dan penggelontoran raskin kira-kira 3 minggu yang lalu belum pernah ada laporan sama sekali kepada saya mengenai perkembangan harga di pasar," ujar Jokowi sebelum memulai ratas di Istana Bogor, Minggu, 15 Mei 2015.

Jokowi mengaku telah mengecek sendiri perkembangan harga beras pascaoperasi pasar (OP) beras besar-besaran beberapa pekan lalu. Ia secara langsung mengutus timnya ke lapangan untuk mengecek harga. Sore ini, hasilnya Jokowi sampaikan kepada para menterinya, namun dengan nada sindiran.

"Meskipun terbalik, mestinya saya dilapori, tapi ini saya akan menyampaikan (laporan harga beras) karena saya tunggu-tunggu enggak ada yang lapor," ketus Jokowi.

Selain mengungkapkan kekesalannya dalam rapat terbatas di Istana, Jokowi juga pernah menyampaikan kegeramannya kepada beberapa jajarannya saat blusukan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tak seperti biasanya, dalam kunjungannya kali ini Jokowi sedikit kesal dan kecewa terhadap pelayanan bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok. Bagaimana tidak? Dari kunjungannya ke Tanjung Priok pada akhir 2014, hingga saat itu waktu tunggu bongkar muat kapal masih belum ada perubahan.

"Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, kita termasuk yang terlama, (kendalanya) yang melayani tidak mau cepat," jawab Jokowi dengan muka datar saat berada di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.

Saat itu waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan perdagangan terbesar di Indonesia tersebut mencapai 5,5 hari. Jokowi sendiri berharap dwelling time tersebut sekitar 4,7 hari.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, waktu bongkar muat pelabuhan yang mencapai 4,7 hari tersebut memang lebih lama. Namun hal itu menurut Jokowi lebih baik mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda.

"Tidak harus sama dengan negara tetangga, paling tidak mendekati, itu sudah bagus," ucap Jokowi.

Menindaklanjuti apa yang terjadi tersebut, Jokowi langsung mengumpulkan para pejabat terkait di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa instansi terkait di Ruang Meeting kantor pusat Pelindo II.

Di sana, Jokowi langsung meminta para pejabat untuk menjelaskan di sektor mana yang mengalami kendala dan menyebabkan waktu bongkar muat masih lama. Namun, jawaban yang diberikan para pejabat yang ikut rapat tidak seperti yang diharapkan.

Para peserta rapat tidak menyebutkan secara spesifik di bagian mana yang menghambat. Padahal, Jokowi meminta jawaban yang langsung menunjuk instansi yang bersangkutan. Mendapat jawaban yang tidak jelas, Jokowi pun langsung geram.

"Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari sendiri dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," kata Jokowi dengan nada tegas.