Nasdem Gelar Konsolidasi Akbar Fraksi Se-Indonesia di Bali

Seluruh anggota Fraksi Partai NasDem, baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota se-Indonesia bakal hadir.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 12 Jan 2016, 23:42 WIB
Diterbitkan 12 Jan 2016, 23:42 WIB
Profil Nasdem
(Liputan6 TV)

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mengonsolidasikan gagasan perjuangan partai, anggota Fraksi Partai NasDem dari seluruh Indonesia akan menggelar pertemuan akbar di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, pada 14 sampai 15 Januari 2016.

Ketua Panitia Nining Indra Shaleh menyebutkan, seluruh anggota Fraksi Partai NasDem, baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota se-Indonesia bakal hadir.

"Konsolidasi fraksi ini diselenggarakan dalam rangka mengakselerasi gagasan-gagasan perjuangan Partai NasDem melalui restorasi Indonesia yang harus diterjemahkan oleh fraksi dan anggota fraksi Partai NasDem," kata Nining di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2016).

Plt Sekjen NasDem itu menyebutkan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2015 tentang MD3 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fraksi dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR/DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPR/DPRD.

"Makna kata mengoptimalkan mengandung arti menjadikan paling baik dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, paling baik di sini harus dimaknai secara kuantitas dan kualitas kinerja," kata Nining.

Karena itu, dia mengatakan rendahnya kualitas kinerja akan berbanding lurus dengan rendahnya kinerja fraksi.

"Untuk itu dalam acara ini Partai NasDem akan mengingatkan fraksi harus menjadi motor restorasi Indonesia dalam pelaksaan fungsi wewenang dan tugas di DPR/DPRD," kata Nining.

Lebih lanjut dikatakan, Fraksi NasDem menuntut loyalitas dan kapasitas fraksi dan anggotanya untuk menjalankan amanat rakyat dan menegakkan serta mengembalikan hak-hak fundamental rakyat.

"Sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak rakyat yang dijamin secara konstitusional baik dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeter, dan pengawasan yang harus dijalankan atas representasi rakyat," kata Nining.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya